30 Siswa Dicabuli Guru, Dinas PPA Lamongan : Ini Bencana Moral !!!

0
250
Ilustrasi

LAMONGAN.radarbangsa.co.id-Beberapa bulan yang lalu Satreskrim Unit PPA Polres Lamongan berhasil mengungkap kasus pencabulan terhadap belasan siswa yang dilakukan oleh AG (46), salah satu oknum guru PNS SMK Negeri di Lamongan dan telah divonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Lamongan.

Belum juga hilang dari ingatan masyarakat Lamongan atas kasus yang menimpah belasan siswa tersebut. Kembali Satreskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lamongan bulan ini juga berhasil mengungkap kasus yang sama.

Kali ini justru lebih mengerikan karena korbannya sebanyak 30 siswa SD yang diduga dilakukan oleh SP (41), salah satu oknum guru PNS SDN di Lamongan. Sehingga hal ini menambah sederet daftar kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Lamongan.

Adanya kasus kejahatan seksual tehadap anak di Lamongan ini dapat mencoreng dan menjadi tamparan keras bagi Kabupaten Lamongan yang telah meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada tahun 2017 lalu.

Berdasarkan data Unit PPA Satreskrim Polres Lamongan, sejak Januari 2019 hingga saat ini sudah tercatat sedikitnya 5 perkara kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak.

Ironisnya para pelaku dari kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak tersebut sebagian besar dilakukan oleh orang-orang terdekat korban.

“Dari jumlah kasusnya sih tidak banyak, cuma yang membuat heboh kan pelakunya itu guru atau tenaga pendidik. Lebih mirisnya perkara ini setiap tahunnya rata-rata ada melibatkan pelaku yang berprofesi guru atau pendidik,” terang Kanit PPA Satreskrim Polres Lamongan, Aiptu Sunaryo kepada awak media, Senin (8/07/2019) siang.

Disisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan drg.Fida Nurfaida,M.Kes mengaku prihatin atas peristiwa kekerasan maupun kejahatan seksual yang menimpa anak di bawah umur yang terjadi di Lamongan saat ini.

“Adanya kasus tersebut kami sangat prihatin karena telah mencoreng Lamongan sebagai Kabupaten Layak Anak. Terkaitnya kasusnya itu person by person (individual). Untuk perkembangan kasus tersebut sampai dimana, kami menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian,”kata Kadin PPA drg.Fida Nurfaida,M.Kes.

Fida menjelaskan, sama halnya kasus sebelumnya yang dilakukan oleh AG. Oleh karena itu Dinas PPA juga tidak berjalan sendiri, dengan adanya wadah PPTPPA (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) semua lintas sektoral akan terlibat dan bertanggung jawab dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).

“Berbagai upaya untuk mendukung terwujudnya Lamongan menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA) diantaranya membentuk Forum Anak, membangun Rumah Aman (shelter), terapi psikologi, visum bagi korban dan komitmen penandatanganan deklarasi Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak dan Kecamatan, serta Desa Layak Anak,”tutur mantan Kepala Dinas Kesehatan Lamongan.

Adanya deklarasi tersebut mungkin belum terdengar di telinga Komnas Perlindungan Anak, kata Fida menegaskan, jika mereka harus mendesak Pemkab Lamongan untuk segera mencanangkan “Gerakan Sekolah Ramah dan Bersahabat Anak,”.

“Selama ini Lamongan memiliki perda perlindungan anak, yakni Perda No 5 tahun 2012 dan Perda KLA sendiri merupakan penyempurnaan dari perda tersebut yang saat ini sudah sampai di provinsi,”paparnya.

Sementara, Staff Dinas PPA Suparkan tegas mengatakan, kasus pencabulan yang menimpah 30 siswa yang dilakukan SP, salah satu oknum guru SDN di Kedungpring merupakan bencana moral.

“Agar bencana ini tidak semakin meluas, maka pencegahan terjadinya kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak terus kita lakukan,”ujar Suparkan.

Menurutnya, salah satu upaya pencegahan tersebut yakni melakukan pendampingan baik dari sisi korban maupun pihak sekolah.

“Sedangkan pendampingan baik sisi hukum maupun psikologi, setelah Dinas PPA mendapatkan konfirmasi dari pihak kepolisian,”kata Suparkan menambahkan.

Lebih lanjut, Suparkan menjelaskan, hal ini agar mereka tidak merasa minder, ketakutan bahkan kecenderungan menjadi pelaku.

“Oleh karena itu peran aktif secara maksimal psikolog yang hanya seorang sangat dibutuhkan. Selain itu pendekatan dari pihak tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan, “pungkasnya. (huda).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here