ADD Terpangkas 8 – 12 Juta Per Desa, APDESI se- Lamongan Akan Gelar Demonstrasi, Ada Apa Tidak Jadi

Situasi halaman kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan yang masih terlihat sepi dan tidak ada peserta aksi demonstrasi yang berkeliaran dilokasi. Selasa (26/10/2021)

LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Kepala Desa yang tergabung dalam Perkumpulan Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), DPC Lamongan akan menggelar aksi demonstrasi ke gedung DPRD dan kantor Pemkab Lamongan Jawa Timur.

Pasalnya, rencana aksi damai yang dilakukan ratusan Kepala Desa di Halaman Kantor Pemkab Lamongan, sekaligus dengan sebuah aksi “Penyerahan kendaraan dinas Kepala Desa dari 462 orang Kepala Desa se- Kabupaten Lamongan,” ungkap Ketua Papdesi Lamongan Zainul Mukid.

Bacaan Lainnya

“Rekan-rekan seluruh Kepala Desa se’ wilayah kabupaten Lamongan yang senasib dan seperjuangan. Bahwasannya kami dari Papdesi sangat mendukung rencana aksi, sebab aksi ini adalah merupakan suatu kebutuhan yang tersumbat.

Oleh karena itu, Zainul Mukid  menjelaskan, kami dari Papdesi sangat mendukung tuntutan yang telah diagendakan oleh para sahabat-sahabat Papdesi, tetapi kami atas nama asosiasi kepala desa mohon dengan sangat apa yang menjadi tuntutan kita bersama.

Ia menegaskan, apa yang menjadi Keinginan kita bersama, tidak ada jalan lain selain kita turun ke jalan.

“Ayo kita tuntut dengan cara-cara yang santun dan diplomatis sebab kami semua ini adalah kepala desa yang notabene nya adalah memiliki garis tegak lurus dengan beliau kepala daerah.

“Kita menuntut kepala daerah yang notaben nya memberikan SK kepada kita. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan, Papdesi sangat mendukung secara penuh apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan Kepala Desa se- Kabupaten Lamongan,” ungkap Zainul Mukid.

Sekretaris Papdesi Kabupaten Lamongan Syukron Ma’mun saat dimintai keterangan soal tututan Papdesi dalam aksi turun jalan tersebut dikatakannya, “Tuntutan, berkaitan dengan pemenuhan ADD (Alokasi Dana Desa) 15% DAU (Dana Alokasi Umum) setelah dipotong DAK (Dana olokasi Umum).

Di tahun ini ADD (Alolasi Dana Desa) terpangkas 8 – 12 juta per Desa se- Kabupaten Lamongan

Selain itu juga, kata Syukron, SILTAP (Penghasilan Tetap) kosong, meski sudah mengangkat Perangkat Desa yang baru. Salah satu contoh Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa di bulan Agustus.

Kemudian Perangkat Desa tersebut dilantik pada bulan September, siltapnya tak tersedia sampai akhir tahun.

Ini miris sekali, karena Kepala Desa bersama Perangkat Desa adalah stakeholder dari pemerintah pusat dan pemerintahan paling bawah.

Hal ini punya peranan penting dalam pembangunan karena langsung bersentuhan dengan rakyat dan atau masyarakat.

Mestinya benar-benar diperhatikan kebutuhan dalam rangka menyukseskan pembangunan yang berkesinambungan demi kesejahteraan masyarakat,” kata Syukron.

Perlu diketahui bersama, Alokasi  Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD).

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Siltap adalah Penghasilan Tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.

Kebijakan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan paling lambat terhitung mulai bulan Januari 2020 sebagaimana amanat Pasal 81B ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2019.

Dana Alokasi Umum (DAU), dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus, adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK termasuk di dalam Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum.

Sementara pada waktu yang berbeda, Khusnul Yakin Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lamongan terkait aksi demonstrasi yang digelar oleh Papdesi se- Lamongan.

Pihaknya belum memberikan keterangan berkaitan dengan aksi turun jalan hari ini oleh Papdesi se- Kabupaten Lamongan ini.

Dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, Achmad Edwyn Anedi saat dikonfirmasi soal adanya rencana aksi turun jalan yang digelar Papdesi se- kabupaten Lamongan yang direncanakan hari ini Selasa 26 Oktober 2021.

Berdasarkan surat permohonan ijin Pengurus DPC PAPDESI kabupaten Lamongan yang dikeluarkan oleh Polres Lamongan pada tanggal 22 Oktober 2021

Nomor : 003/DPC/LMG/P-APDESI/X/2021.
Perihal : Pemberitahuan Aksi, Tempat: Halaman Kantor Pemkab Lamongan.

Aksi: Penyerahan kendaraan dinas Kepala Desa dengan Jumlah peserta : 462 Kepala Desa se- Kabupaten Lamongan.

Tembusan Kepada Yth :
1. Bapak BUPATI Lamongan
2. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lamongan.

Achmad Edwyn Anedi mengatakan, “Mohon maaf dari mana ini ? Selasa (26/10/2021). Dikandung maksud peryantaan soal adanya aksi turun jalan oleh Papdesi se- Kabupaten Lamongan ini.

Lebih lanjut kata Edwyn, “Saya belum dapat info terkait tuntutan mereka dan langkah penjelasan pemkab (Pemerintah Kabupaten Lamongan),” kata Edwyn.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *