MALANG, RadarBangsa.co.id – Merebaknya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di Jawa Timur menjadi perhatian serius Pemprov Jatim. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, melakukan peninjauan ke kandang komunal UPT Pakan Ternak milik Koperasi SAE Pujon, Kabupaten Malang, pada Sabtu (11/1/2025). Peninjauan ini bertujuan untuk mengantisipasi meluasnya wabah PMK di Jawa Timur.
Adhy menjelaskan bahwa Pemprov Jatim telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah penyebaran PMK dengan memperketat kebijakan lalu lintas perdagangan sapi dan hewan ternak lainnya. Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah membersihkan kandang dan lingkungan dengan cairan disinfektan serta melakukan vaksinasi terhadap ternak yang sehat.
“Kami benar-benar mengantisipasi PMK dengan memperketat kebijakan jalur lalu lintas perdagangan sapi dan hewan ternak lainnya, membersihkan kandang dan lingkungan dengan disinfektan, serta pemberian vaksinasi kepada ternak yang sehat sebagai langkah pencegahan,” jelas Adhy.
Mengingat penyebaran PMK yang semakin luas, Adhy juga meminta agar seluruh koperasi di Jawa Timur dapat melakukan vaksinasi mandiri, seperti yang telah dilakukan oleh Koperasi SAE Pujon. Ia menganggap langkah ini sebagai contoh yang baik dan strategis untuk memerangi wabah PMK secara masif.
“Ketika wabah PMK kembali melonjak, koperasi langsung memberikan vaksinasi dan vitamin kepada hewan ternak sapi,” tuturnya.
Adhy juga menambahkan bahwa koperasi bertanggung jawab mengurus dan memelihara ternak yang sudah sehat, sementara untuk sapi milik pribadi, vaksinasi tetap menjadi tanggung jawab Pemprov Jatim.
Saat ini, Pemprov Jatim telah menyediakan 25 ribu vaksin, dengan tambahan 325 ribu vaksin dari APBD dan 1,4 juta vaksin dari Kementerian Pertanian. “Memang kebutuhan vaksin mencapai 6-7 juta dosis. Kami akan terus mempercepat distribusi vaksin ini seiring dengan peningkatan kasus PMK,” ungkapnya.
Berdasarkan data yang tercatat sejak 1 Desember 2024 hingga 10 Januari 2025, ada 11.317 sapi yang terdampak PMK. Dari jumlah tersebut, 70 persen berada dalam proses penyembuhan, 22 persen sembuh, dan sisanya mati atau dipotong paksa. “Angka ini masih tergolong kecil karena hanya 3 persen dari total populasi sapi di Jawa Timur,” ujar Adhy.
Terkait kebijakan penutupan pasar hewan selama 14 hari, Adhy mengatakan bahwa sudah ada tiga kabupaten yang melaksanakan kebijakan ini, yakni Tulungagung, Situbondo, dan Ponorogo. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa Pemprov Jatim masih mempertimbangkan faktor ekonomi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
“Pemprov belum sampai ke sana. Kami masih mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap masyarakat dan mencari langkah lain untuk mencegah PMK. Semua harus seimbang, mengatasi penyakit tetapi ekonomi masyarakat tetap berjalan,” tegas Adhy.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
