SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menerima kunjungan kerja spesifik dari Komisi X DPR RI yang berfokus pada bidang pendidikan, bertempat di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Senin (26/7).
Pada kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Adhy berdiskusi secara mendalam dengan rombongan yang dipimpin oleh Zainuddin Maliki, membahas kondisi serta tantangan pendidikan di Jawa Timur.
“Kami mengucapkan selamat datang kepada rombongan Komisi X DPR RI bidang pendidikan. Alhamdulillah, kami bisa mendampingi kunjungan kerja ini. Kami percaya kegiatan ini akan memberikan dorongan positif bagi kemajuan pendidikan, khususnya di Jawa Timur,” ujar Adhy.
“Selain itu, kegiatan ini juga akan memacu semangat pendidikan dari berbagai perspektif dalam seluruh lini institusi pendidikan di Jawa Timur, terutama dalam membahas dinamika yang ada,” tambah Adhy.
Dalam forum tersebut, Adhy juga menyampaikan sejumlah pencapaian di bidang pendidikan yang membanggakan, termasuk kemenangan Jawa Timur dalam Lomba Kompetensi Siswa Nasional untuk jenjang SMK, di mana Jatim kembali mempertahankan gelar juara umum.
“Alhamdulillah, baru dua hari yang lalu Jawa Timur berhasil meraih Juara Umum pada Lomba Kompetensi Siswa Nasional (LKS) SMK Tingkat Nasional ke-XXXII Tahun 2024,” jelas Adhy.
Pada ajang tersebut, Jawa Timur berhasil meraih 37 medali yang terdiri dari 15 medali emas, 10 perak, 4 perunggu, dan 8 Medalillion for Excellence (MoE). Posisi kedua diraih oleh Jawa Tengah, sementara DKI Jakarta menempati posisi ketiga.
“Pencapaian ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan vokasi di Jawa Timur cukup baik. Selanjutnya, kita nantikan Olimpiade Sains untuk jenjang SMA,” ungkapnya.
Adhy juga menambahkan bahwa setiap tahun, jumlah siswa SMA/SMK dari Jawa Timur yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi selalu menjadi yang terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain.
“Ini adalah hal yang terus kami pertahankan. Dalam hal kebijakan, program, dan alokasi anggaran, pencapaian kami cukup tinggi, bahkan mencapai 26,2 persen,” lanjutnya.
Hal ini, menurut Adhy, mencerminkan tekad Jawa Timur untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkatan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemprov Jawa Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOP), baik untuk sekolah negeri maupun swasta.
“Anggaran BPOP ini ditujukan untuk mendukung operasional sekolah, karena kami melihat bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) bermula dari pendidikan di sekolah,” jelas Adhy.
Adhy juga memaparkan bagaimana Pemprov Jawa Timur memprioritaskan bantuan operasional untuk guru SD, TK, dan PAUD, yang merupakan bagian dari tanggung jawab Pemprov dalam mendukung pendidikan dasar.
Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Adhy menyatakan bahwa meskipun kendala tetap ada, namun tidak sebesar tahun sebelumnya, terutama dalam aspek zonasi, domisili, dan jarak rumah.
“Kendala pasti ada, namun yang penting adalah bagaimana kita menghadapi dan menemukan solusi melalui inovasi sistem maupun pendekatan-pendekatan tertentu,” pungkasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, juga menyampaikan pandangannya mengenai pelaksanaan PPDB di Jawa Timur.
“Terkait pelaksanaan PPDB tahun 2024, alhamdulillah secara keseluruhan berjalan dengan baik, sekitar 90 persen. Biasanya, setiap tahun kita sering menghadapi demonstrasi atau protes. Namun, pada tahun 2024, tidak ada satu pun demo terkait PPDB yang terjadi,” ujar Aries.
Menurut Aries, keberhasilan ini berkat langkah tegas yang diambil bersama Pj. Gubernur dalam mengatur prosedur pelaksanaan PPDB. Ia menekankan pentingnya mengurangi intervensi dalam proses tersebut.
“Untuk mengatasi intervensi ini, penguatan regulasi di setiap wilayah sangat penting, termasuk sosialisasi sebelum pelaksanaan PPDB kepada operator sekolah dan orang tua,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Tim Komisi X DPR RI, Zainuddin Maliki, menekankan bahwa pendidikan nasional adalah instrumen penting untuk membangun peradaban bangsa, tidak hanya mencerdaskan kehidupan, tetapi juga membangun SDM sebagai pilar pembangunan.
Menurut Zainuddin, Komisi X bertujuan melakukan transformasi pendidikan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia usaha, masyarakat, dan peserta didik, agar mereka menjadi agen perubahan demi pendidikan yang berkualitas.
Zainuddin juga mengakui bahwa dalam pelaksanaan PPDB, terdapat berbagai dinamika, termasuk perbedaan kondisi geografis, kualitas guru, dan fasilitas sekolah. Oleh karena itu, pelaksanaan PPDB perlu terus diawasi.
“PPDB dengan sistem zonasi dirancang untuk memudahkan akses pendidikan yang berkualitas, namun implementasinya masih menghadapi berbagai masalah,” jelas Zainuddin.
Ia menyoroti masalah yang sering muncul, seperti kesenjangan fasilitas sekolah, kualitas guru, kendala transportasi, manipulasi data alamat, overlaping zona, kapasitas sekolah, dampak psikologis pada siswa, dan ketidakmerataan distribusi siswa.
“Oleh karena itu, kunjungan kerja ini kami selenggarakan untuk berdiskusi dan bertukar pikiran demi kemajuan pendidikan di Indonesia,” pungkasnya.
