Akibat ADD tiga bulan tidak cair, Program Pemerintah Desa di Kota Batu lumpuh

  • Whatsapp
Rapat Pembahasan Pencairan ADD Yang Mengalami Keterlambatan 3 Bulan berjalan di Kota Batu, bertempat di Ruang Rapat Dinas Pendidikan Kota Batu [ist]

KOTA BATU, RadarBangsa.co.id – Pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dialami oleh seluruh Pemerintah desa di Kota Batu mengalami mundur pencairan hingga mencapai 3 bulan lamanya. Dampak dari mundurnya pencairan itu dirasa sangat mengganggu bahkan menghambat laju pelayanan masyarakat di seluruh 19 Pemerintah desa yang ada di 3 Kecamatan di Kota Batu.

Terhambatanya pencairana anggaran dana desa tersebut sangat berimbas terutama pada penanganan seperti, dana kemiskinan, penanganan stanting, bahkan gaji Kepala desa dan perangkat desa yang turut menanggung resiko atas keterlambatan pencairan ADD yang sudah menjadi haknya.

Bacaan Lainnya

“Jika dibilang dari Pemerintah desa yang tidak bisa bekerja, itu yang menjadi dasar alasan ADD tidak bisa dicairkan, yidak bisa bekerja seperti apa dan pemerintah deaa mana, jelas salah satu Kepala desa ketika mengahadiri rapat undangan dari Dinas (DP3AP2KB) dan BKD di ruang Rapat Dinas Pendidikan lantai 2 Balai Among Tani Kota Batu Selasa, (6/4)secara mendadak.

Menurut, salah satu Kepala Desa yang mewakili 19 desa dan disaksikan langsung oleh Dinas Pemberdayaan dan BKD, persoalan keterlambatan pencairan ADD itu, untuk diminta segera dicairkan, karena selama 3 bulan berjalan ini, Pemerintah desa sangat bingung selalu mencarikan dana talangan dari pihak lain, untuk mengkafer kegiatan yang harus sudah dilaksanakan dan dijanjikan pada masyatkat desa,”jelasnya.

Disisi lain, menurut Kabid DP3AP2KB Kota Batu Arif Purwanto ketika dikonfirmasi langsung oleh Radar Bangsa mengatakan,” masalah keterlambatan pencairan ADD hingga sampai 3 bulan berjalan di seluruh Pemerintah desa se Kota Batu, hanya pada penentuan potongan besaran dana BPJS kesehatan hanya 1% dari Penghasilan Tetap (Siltap) yang harus dibayar oleh Kepala desa dan Perangkat desa,yang waktu itu belum bisa menentukan besaran angkanya baik dari pihak BPJD maupun BKD secara permanen yang akan diterimanya oleh seluruh Kepala desa dan perangkatnya,” uangkap Arif.

“Karena sudah ada ketetapan dan perubahan yang secara benar dan jelas dan dikuatkan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor,119 Tahun 2019,dan sudah bisa ditemukan besaran dana BPJS Kesehatan yang menjadi pemicu keterlambatan pencairan ADD pada seluruh Pemwrintah desa se Kota Batu, maka dalam waktu yang cepat 2 – 3 hari ini akan segera bisa dicairkan,”pungkas Arif Purwanto.

(Wan)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *