Aksi Damai Masyarakat Peduli RT-RW, Menolak Perwali Makassar

Unjuk rasa Aliansi Masyarakat Makassar Peduli RT dan RW, digelar di depan Gedung Balaikota Kantor Walikota Makassar, jalan Ahmad Yani No. Senin (21/03/2022) (Dok Foto Rahmat)

MAKASSAR, RadarBangsa.co.id – Aksi damai Unjuk rasa (Unras) Aliansi Masyarakat Makassar Peduli RT dan RW bersama perwakilan di setiap kecamatan menolak keras pemberhentian dan pengangkatan Pejabat (Pj). Oleh karena sebelumnya Walikota Makassar Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) No. 27 tahun 2022.

Unjuk rasa (Unras) Aliansi Masyarakat Makassar Peduli RT dan RW, digelar di depan Gedung Balaikota Kantor Walikota Makassar, jalan Ahmad Yani No. Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sekitar pukul 11.00 WITA, Senin (21/03/2022).

Bacaan Lainnya

Dalam aksi unjuk rasa yang dikawal aparat Kepolisian RI dan Sat Pol PP, menolak keras pemberhentian dan pengangkatan Pj Ketua RT dan RW yang ditunjuk. Hal ini sesuai Perwali No. 27 tahun 2022 tentang penataan kelembagaan dan perkuatan fungsi Ketua RT dan RW.

Koordinator Lapangan (Korlap) Anchy panggilan akrab bersama perwakilan di setiap kecamatan, menolak Perwali yang disyahkan Walikota Makassar. Peraturan Walikota yang disyahkan 1 Maret 2022 untuk kembali mencabut dan mengevaluasi Pj Ketua RT dan RW yang ditunjuk sementara.

Selain itu, menuntut pemerintah Walikota Makassar untuk segera dan secepat mungkin melakukan pemilihan raya Ketua RT dan RW. Olehnya demokrasi di NKRI berdasarkan kedaulatan Rakyat berlandaskan Pancasila dan UU Dasar tahun 1945.

Bahkan, salah satu perwakilan dari kecamatan yang sempat ditemui awak media ini, mengatakan pada dasarnya bersepakat menolak keras kebijakan yang telah dibuat Pemerintah Walikota Makassar sesuai Perwali No. 27 tahun 2022.

“Kami tidak setuju penunjukan Pj Ketua RT dan RW, artinya saya tak perlu lagi bilang cacat, semua kalangan mengetahui bahwa Perwali ini cacat, Pj ini cacat”, tegas seorang Eks Ketua RT di Kecamatan Tallo.

Dirinya mendesak Walikota Makassar, untuk segera mencabut SK Pj Ketua RT dan RW yang berbuntut pemecatan sebanyak 5.975 RT dan RW dari 15 kecamatan. Hal ini sesuai Peraturan Walikota (Perwali) No. 27 tahun 2022 menjadi dasar kebijakan yang dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 41 Tahun 2022.

“Harapan saya kembalikan semua itu. Semua cabut itu SK, baru dilaksanakan pemilihan. Dicabut dulu SK penunjukkan Pj Ketua RT dan RW, kembalikan semua”, harapnya.

Sementara itu, sebelumnya Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, mengungkapkan telah memberhentikan sebanyak 5.975 Ketua RT dan RW dari 15 kecamatan di Kota Makassar. Walikota Makassar menunjuk Pj Ketua RT dan RW untuk mengisi kekosongan posisi, Minggu 14/03/2022.

Menurutnya, Ketua RT dan RW yang telah diberhentikan sebanyak 5.975 RT dan RW, terdiri sebanyak 4.979 RT dan 996 RW yang berada di 15 kecamatan. Akan secepatnya menyelenggarakan pemilu raya RT dan RW yang sementara waktu menunjuk Pejabat (Pj) di masing-masing kecamatan di Kota Makassar.

“Sambil menunggu pemilu raya RT dan RW, insyaallah akan kita selenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya kami menunjuk Pj untuk sementara waktu saja”, tutur Walikota Makassar.

Usai menyampaikan aspirasi, Aliansi Masyarakat Makassar Peduli RT dan RW, akhirnya membubarkan diri secara teratur. Sebelumnya massa bersitegang (ricuh) dengan aparat, akibat merangsek masuk di Kantor Walikota Makassar.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.