KEDIRI, RadarBangsa.co.id – Sejumlah aktivis di Kediri mempertanyakan kegiatan Kunker (Kunjungan kerja) yang dilaksanakan oleh TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Kabupaten Kediri dan kecamatan ke Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), apalagi dilaksanakan menjelang Pilkada serentak 2024.
Kunker selama tiga hari, Selasa – Kamis, 10 – 12 September 2024 di DIY tersebut kabarnya dalam mendukung program prioritas penurunan AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (Angka Kematian Bayi) dan Stunting. Dan pada hari Rabu, 11 September 2024, juga ada kabar bahwa sejumlah asisten dan kepala dinas, serta camat di Kabupaten Kediri juga berangkat ke tempat serupa.
Salah satu aktivis yang menyoal kunker ini, yaitu Ketua LSM KR2D, Khoirul Anam. Menurutnya kegiatan kunker ke luar daerah itu tidak perlu dilakukan, dan cukup dilaksanakan di daerah sendiri, karena agar tidak menghambat jalannya pemerintahan, khususnya dalam hal pelayanan.
“Kunjungan kerja ke Jogja itu kerja apa? Jadi kunjungan kerja itu kan terkait dengan pekerjaannya, rapat. Rapat gitu ngapain di Jogja, di Kediri kan juga ada hotel, juga ada tempat pertemuan, kenapa sumberdaya itu kok malah dibawa ke luar,” katanya, Rabu, 11 September 2024.
Aktivis yang selalu kritis tersebut juga menilai kunjungan kerja pada hari efektif bekerja itu merupakan perbuatan yang tidak baik, pasalnya sebagai abdi rakyat, akhirnya meninggalkan tanggungjawabnya dengan alasan yang tidak lazim.
“Apalagi ini meninggalkan kerja. Utamanya begini, kalau dia keluar kota, apalagi dia pejabat kepala dinas, camat, dia itu kan punya tanggungan di kantornya. Jadi tidak elok lah kalau acara di luar jam kerja sampai keluar daerah. Terus anggarannya itu dari mana,” ujarnya.
Khoirul Anam juga mengungkapkan, bahwa ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan pesuruh rakyat, sehingga tidak wajar apabila kunjungan kerja dilakukan oleh Camat se-Kabupaten Kediri selama 3 hari, karena bisa mengakibatkan pemerintahan akan mati.
“Untuk apa itu, apalagi tiga hari. Nanti kalau masyarakat membutuhkan bagaimana. Mereka itu kan aparatur negara, mereka itu pesuruh rakyat, kalau rakyat membutuhkan, kemudian dia tidak ada, sesuatu yang mendesak menyangkut keselamatan, kemanusiaan, terus bagaimana itu nanti,” ucapnya.
Aktivis kawakan ini menduga kalau kegiatan kunjungan kerja tersebut juga dimanfaatkan untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah yang sebentar lagi akan dilaksanakan secara serentak, termasuk di Kabupaten Kediri.
“Nah, kalau begini saya tahu itu maksudnya ada satu kandidat yang berkepentingan, ngono yo ngono tapi yo ojo ngono lah. mosok incumbent wedi kalah sampai membawa aparatur negara di luar, dan di waktu kerja ke hal yang jauh seperti itu,” tanyanya.
Pria yang akrab disapa Cak Anam ini juga menilai kegiatan pemerintahan apapun itu lebih baik dilaksanakan di daerah sendiri, karena bisa memberdayakan perekonomian masyarakat, bukan menguntungkan orang di daerah lain.
“Lah, yang pada akhirnya yang dirugikan juga masyarakat. Jadi menurut saya, membuat kegiatan disini, lagian tempat persembunyian disini juga banyak, enggak mungkin lah masyarakat terus ndelok. Disini gedung pertemuan juga banyak, hotel juga banyak, besar-besar, nanti juga bisa membantu masyarakat disini. Lha kalau pemimpin tidak pernah memikirkan masyarakatnya, lapo dadi pemimpin, lapo nyalokno dadi bupati barang gitu lo. Menurut saya gitu,” celetuknya.
Lebih lanjut Cak Anam juga mempertanyakan yang digunakan dalam kunker tersebut bersumber dari mana, dan bagaimana tanggungjawab pejabat yang akhirnya meninggalkan kantor pada jam efektif pelayanan.
“Di samping penggunaan anggaranya, itu akan kita kejar nanti. Itu uang dari mana, kalau uang pribadi masalahnya ASN itu ada jam kerja, ada waktu kerjanya. Selama dia meninggalkan itu bagaimana tanggung jawabnya, gimana keterangannya, bagaimana absennya, itu harus ada yang bertanggungjawab. Kalau ada kesalahan, juga harus bertanggungjawab,” ungkapnya.
