Alkhamdhulillah, Presiden Joko Widodo Serahkan Sertifikat Tanah Sebanyak 747 ke Warga Kota Probolinggo

KOTA PROBOLINGGO, RadarBangsa.co.id – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat se-Indonesia secara virtual, Senin (9/11) siang. Dalam program tersebut, sebanyak 747 sertifikat tanah untuk warga Kota Probolinggo di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Kanigaran 674 sertifikat dan Kelurahan Pakistaji 73 sertifikat.

Penyerahan sertifikat oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil tersebut diikuti Wawali Mochammad Soufis Subri, Kapolresta AKBP Raden Muhammad Jauhari, Kasdim 0820 Mayor Inf Meeftah Puadi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setyorini Sayekti, Kepala BPN Agus Purwanto dari Command Center Pemerintah Kota Probolinggo.

Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menjelaskan, dalam rangka Bulan Bakti Agraria dan Tata Ruang maka dilaksanakan penyerahan sertifikat tanah pada masyarakat di 31 provinsi dan 201 kabupaten/kota.

Sebelumnya, dalam satu tahun hanya menerbitkan 500 ribu sertifikat tanah. Sedangkan tanah di seluruh tanah air yang belum bersertifikat berjumlah sekitar 125 juta. Jika tetap hanya 500 ribu maka membutuhkan waktu 160 tahun agar tanah di Indonesia sudah berkepastian hukum.

“Tidak bisa kita bekerja seperti itu, kita harus bekerja sesuai apa yang kita targetkan. Targetnya tidak main-main, kalau tidak terpecahkan saya sudah bilang hati-hati kepala kantor di kabupaten/kota, hati-hati kanwil hingga kementeriannya. Alhamdulillah karena kerja keras semua akhirnya bisa terpenuhi,” ujar Presiden Joko Widodo.

Penyerahan sertifikat untuk rakyat tahun 2016 sebanyak 1,1 juta; tahun 2017 5,4 juta sertifikat; tahun 2018 9,3 juta sertifikat; tahun 2019 11,2 juta sertifikat. Di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 10 juta sertifikat karena terdampak refocusing. “Target di tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah bersertifikat termasuk tempat ibadah,” tegas Joko Widodo.

Presiden menuturkan, sertifikat tanah merupakan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Maka, wajib disimpan baik-baik agar tidak rusak. Sesampainya di rumah dapat dilapisi plastik dan difotokopi serta disimpan terpisah.

“Membutuhkan tambahan modal usaha bisa jadi jaminan ke perbankan atau lembaga keuangan. Tapi, sebelum pinjam hati-hati, dihitung, dikalkulasi dulu apa bisa mengembalikan pinjaman. Jangan sampai dapat pinjaman tapi tidak bisa mengembalikan. Dapat uang gunakan yang produktif untuk modal kerja atau investasi jangan dipakai untuk beli mobil, motor atau handphone. Itu namanya konsumtif,” Joko Widodo yang mengucapkan terima kasih pada jajaran kementerian dan menteri ATR atas kerjasamanya menyelesaikan target tersebut.

Sebelumnya, BPN Kota Probolinggo telah membagikan sebanyak 2000 sertifikat untuk warga di 8 kelurahan. Sedangkan 747 sertifikat yang baru saja diserahkan adalah sisanya.

(**/Hms)