MEKKAH,ARABSAUDI, RadarBangsa.co.id – Musim haji segera tiba. Jutaan umat Muslim dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, bersiap menuju Tanah Suci. Di tengah persiapan yang terus dimatangkan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah mendapat apresiasi atas kesigapannya dalam memberikan perlindungan dan layanan bagi jemaah haji Indonesia.
Apresiasi ini datang dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. Lia Istifhama, M.E.I, yang baru saja melakukan kunjungan kerja bersama Komisi III DPD RI ke Arab Saudi, Minggu, 13 April 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari pengawasan persiapan haji tahun 2025.
Menurut Lia, kerja sama antara KJRI Jeddah dan pemerintah Arab Saudi berjalan sangat baik, memungkinkan penanganan insiden secara cepat, profesional, dan tepat sasaran.
“Alhamdulillah, penanganan terhadap jemaah dilakukan dengan cepat dan baik. Baik yang dalam skema mandiri maupun terorganisir oleh pemerintah, semua ditangani secara profesional. Ini tidak lepas dari komunikasi dan kolaborasi yang baik antara KJRI Jeddah dan Pemerintah Arab Saudi,” ujar Lia.
Dia juga menyoroti kesiapan KJRI dalam menghadapi berbagai situasi darurat. Salah satunya ketika terjadi kecelakaan yang menimpa jemaah umrah beberapa waktu lalu, di mana banyak jemaah mengalami gangguan kesehatan.
“Respons KJRI sangat cepat, khususnya dalam pelayanan kesehatan dan pendampingan kepada keluarga korban. Ini menunjukkan keseriusan mereka dalam memberikan rasa aman dan tenang kepada jemaah Indonesia secara keseluruhan,” jelasnya.
Lia menambahkan, penting bagi jemaah Indonesia untuk memahami aturan-aturan di Arab Saudi yang sebagian besar dibuat demi keselamatan dan ketertiban umum. Dengan kolaborasi yang baik, dukungan teknologi, serta kesadaran dari jemaah itu sendiri, pelaksanaan ibadah haji diharapkan bisa berjalan lebih lancar dan aman.
Sementara itu, Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron Bahauddin Ambary, menjelaskan bahwa KJRI Jeddah telah mengusulkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan keamanan jemaah. Salah satu bentuknya adalah penggunaan kamera pemantau dan sistem pelanggaran elektronik di area-area rawan seperti Mina dan Masjidil Haram.
“Dengan sistem pengawasan elektronik, pelanggaran bisa langsung terdeteksi. Bahkan di Arab Saudi, pelanggaran lalu lintas bisa berdampak pada administrasi, misalnya tidak bisa memperpanjang SIM atau STNK,” kata Yusron.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah Arab Saudi yang terus membuka diri terhadap wisata religi, termasuk umrah dan haji mandiri. Menurutnya, dibanding beberapa tahun lalu, Saudi kini jauh lebih terbuka dan aktif menyambut wisatawan.
Dalam hal penanganan insiden, Yusron menilai otoritas Saudi juga bergerak cepat. Baik dengan fasilitas pemerintah maupun layanan mandiri, penanganan terhadap kecelakaan dan kondisi darurat dinilai semakin membaik.
Terkait kebijakan penambahan kuota haji, Yusron menyambut baik keputusan tersebut. Namun ia mengingatkan bahwa penambahan kuota harus diimbangi dengan penataan yang rapi, terutama di area Mina yang sangat terbatas ruangannya.
“Idealnya, satu orang membutuhkan satu meter persegi. Kalau tidak ditata dengan baik, bisa menimbulkan kemacetan dan risiko lainnya,” ungkapnya.
Yusron pun mengajak seluruh jemaah Indonesia untuk senantiasa mematuhi aturan yang berlaku di Tanah Suci. Selain demi keselamatan, juga untuk menjaga keharmonisan dan mencegah potensi konflik hukum maupun budaya.
“Kami di KJRI Jeddah akan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah Indonesia,” tutupnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
