SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi peluang strategis dalam memperkuat peran desa sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional dan pengentasan masalah gizi buruk di daerah.
Penilaian tersebut disampaikan Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Provinsi Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, M.E.I., saat melakukan kunjungan kerja daerah pemilihan (Kundapil) di Jawa Timur, Senin (7/4).
“BUMDes bukan hanya entitas ekonomi semata, tetapi merupakan instrumen pembangunan sosial yang sangat penting. Dalam konteks program MBG, peran BUMDes sangat strategis sebagai penyedia bahan pangan lokal yang sehat dan berkualitas,” ujar perempuan yang akrab disapa Ning Lia tersebut.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan sasaran utama kelompok masyarakat rentan, terutama anak-anak sekolah dan balita.
Kunjungan kerja tersebut turut melibatkan Yayasan Kita Indonesia Penggerak (KIP) Foundation dan pendamping program Klinik BUMDesa, yang menggelar audiensi dan dialog serap aspirasi. Fokus diskusi mencakup evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.
Dalam kesempatan tersebut, Ning Lia menegaskan pentingnya revitalisasi dan profesionalisasi pengelolaan BUMDes agar benar-benar mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.
“Kapasitas sumber daya manusia BUMDes harus ditingkatkan, tata kelola diperbaiki, dan sistem produksi pangan lokal harus disinergikan dengan kebutuhan program MBG. Semua ini butuh kolaborasi lintas sektor,” paparnya.
Beberapa strategi yang diusulkan antara lain pembentukan jejaring logistik antar-BUMDes, digitalisasi distribusi pangan, hingga pelibatan aktif masyarakat desa sebagai mitra produksi. Pendekatan holistik dan partisipatif, kata Ning Lia, menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan implementasi program-program nasional di tingkat akar rumput.
“Desa adalah fondasi bangsa. Bila desa kuat, negara akan kokoh. DPD RI berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan yang mendukung penguatan kelembagaan dan ekonomi desa, termasuk melalui skema-skema kolaboratif seperti ini,” tutur tokoh muda Nahdliyyin yang juga aktif dalam gerakan pemberdayaan perempuan tersebut.
Senada dengan Ning Lia, Direktur Program Klinik BUMDesa KIP Foundation, Nova Hariyanto, menyatakan dukungannya terhadap sinergi antara BUMDes dan program MBG. Ia menekankan pentingnya memberi ruang dan dukungan penuh agar BUMDes dapat berkontribusi secara optimal.
“Kalau ini dikawal dengan baik, bukan hanya gizi anak bangsa yang terjamin, tapi juga ekonomi desa akan naik kelas. Ketahanan pangan nasional pun akan semakin kuat,” ucap Nova.
Sementara itu, Founder KIP Foundation, Ari Kusuma, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan program pemberdayaan BUMDes berbasis ketahanan pangan sepanjang tahun 2025, yang selaras dengan arahan Presiden, Kementerian Desa, dan Pemprov Jawa Timur terkait alokasi 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan.
“KIP Foundation bersama Sampoerna Untuk Indonesia siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam model pengembangan co-production. Ini akan mencakup pelatihan, pemberdayaan, dan dukungan usaha bagi BUMDes di seluruh wilayah,” kata Ari.
Pihaknya juga menegaskan komitmen dalam penyediaan bantuan alat usaha, peningkatan kapasitas manajerial pengelola BUMDes, serta penguatan kerja sama antara BUMDes dengan sektor swasta dan dunia akademik.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran dan dukungan Ning Lia dalam kunjungan kerja ini. Kami berharap, berbagai aspirasi yang terhimpun hari ini bisa disuarakan dalam rapat-rapat strategis DPD RI bersama para pemangku kebijakan di tingkat pusat,” pungkas Ari.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
