SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Dr. Lia Istifhama, M.E.I., memberikan dukungan penuh terhadap langkah cepat Gubernur Jawa Timur dalam mengimplementasikan Program Sekolah Rakyat (SR) serta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ning Lia, sapaan akrabnya, menegaskan pentingnya Program Sekolah Rakyat sebagai inisiatif strategis untuk memastikan pendidikan berkualitas dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu.
Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Sosial (Kemensos) dan Komite III DPD RI, Ning Lia menyampaikan apresiasinya terhadap program ini.
“Program Sekolah Rakyat sebagai inovasi di era Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi karena bertujuan menciptakan kesetaraan pendidikan bagi siswa yang berada dalam situasi sosial ekonomi kemiskinan ekstrem. Sementara itu, penurunan kemiskinan merupakan salah satu dari trisula pembangunan nasional, selain pertumbuhan tinggi berkelanjutan dan penguatan SDM berkualitas,” ujar Ning Lia.
Program ini berjalan dengan arahan Ketua Tim Formatur, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 2009-2014, Prof. Mohammad Nuh. Ning Lia menilai bahwa Sekolah Rakyat yang berbentuk boarding school akan memperkuat modal sosial bagi para siswa yang memiliki latar belakang ekonomi serupa.
“Dengan konsep Sekolah Rakyat berbasis boarding school, diharapkan dapat menguatkan ikatan modal sosial atau social bonding antar siswa. Mereka akan saling menguatkan solidaritas di tengah keterbatasan ekonomi. Hal ini menjadi investasi persahabatan erat bagi para siswa,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ning Lia juga menyoroti pentingnya aspek sosial dalam program ini dengan mengaitkannya pada konsep ashabiyyah dalam Islam. Menurutnya, ikatan sosial yang kuat dapat melindungi siswa dari potensi perundungan, baik sebagai korban maupun pelaku.
Namun, meskipun mendukung penuh konsep Sekolah Rakyat, Ning Lia memberikan catatan penting terkait pengelolaan sistem pendidikan dan pengakuan ijazah kelulusan. Ia mengkhawatirkan potensi diskriminasi terhadap lulusan program ini dalam penerimaan perguruan tinggi maupun dunia kerja.
“Program ini memiliki tujuan mulia dalam menjaga keberlangsungan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Namun, sistem kelulusan dan pengakuan ijazah harus dipastikan agar tidak menimbulkan diskriminasi. Jangan sampai lulusan Sekolah Rakyat dianggap memiliki kemampuan yang berbeda dibandingkan siswa dari sekolah lain. Mereka harus dipandang sebagai siswa pilihan dengan potensi besar bagi bangsa,” tegasnya.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, sebelumnya menambahkan bahwa Program Sekolah Rakyat akan dimulai dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Ke depan, Presiden Prabowo menargetkan perluasan program ini hingga jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Program ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam pemerataan pendidikan, khususnya bagi mereka yang selama ini terpinggirkan,” ujar Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul.
Sebagai langkah percepatan, tim formatur dan Satgas Percepatan Sekolah Rakyat telah dibentuk dengan melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan tiga lokasi prototipe Sekolah Rakyat, salah satunya di Surabaya, tepatnya di kawasan yang selama ini digunakan sebagai pusat pelatihan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
“Beberapa daerah telah memiliki gedung yang siap digunakan, sementara lainnya masih berupa lahan yang memerlukan pembangunan. Kami terus menunggu perkembangan lebih lanjut terkait kurikulum, mengingat ini adalah boarding school yang membutuhkan sistem pengasuhan serta fasilitas yang jelas untuk siswa laki-laki dan perempuan,” jelas Khofifah.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
