oleh : Masruchin Purwo
RadarBangsa.co.id – Dalam waktu dekat, akan diumumkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kediri, oleh KPU Kabupaten Kediri. Dalam rentang waktu, sebelum diumumkan pasangan calon, terdapat banyak info keterlibatan ASN dan Kepala Desa terlibat dan dilibatkan dalam pengumpulan massa oleh salah satu pasangan calon.
Berbagai macam kemasan acara. Ada yang dikemas, pemantapan karang taruna, rapat koordinasi kepala desa, bahkan ada yang dikemas dengan Mauludan. Acara acara tersebut, sebelumnya tidak pernah dilakukan, kecuali rapat koordinasi kepala desa.
Yang jadi persoalan, ada dugaan camat di daerah tertentu yang mengundang. Caranya memerintahkan kepala desa untuk menghadirkan orang tertentu dalam acara tertentu. Keterlibatan camat dan ASN untuk menghadirkan banyak orang kemudian yang pidato adalah salah seorang pasangan calon bupati atau calon wakil bupati, jelas menyalahi aturan.
Meskipun pasangan calon belum ditetapkan oleh KPU, keterlibatan para camat dan para kepala desa, tetep bisa dikenakan sanksi. Sesuai dg pasal 71 ayat 1 UU No. 10/16 Jo pasal 8 PP 94/2021.
Camat, sebagai ASN, dilarang, melibatkan diri, terlibat, mengajak orang lain, menyuruh orang lain, menyuruh untuk mengajak orang lain, untuk mendukung pasangan calon. Aturan yaitu UU No. 20 tahun 2003 huruf f itu jelas sekali. Jika ASN kok melanggar bisa dikenakan sanksi. Jenis sanksi bagi ASN yang melanggar bisa, dengan sanksi indisipliner, sanksi teguran bisa tertulis bisa teguran lisan, bisa sanksi administratif dan bisa sanksi berat, pemecatan. Larangan tersebut bukan hanya ASN saja, tetapi juga bisa bagi P3K. Sebab ketika aturan tersebut dibuat belum termasuk P3K. Logikanya, karena P3K digaji pemerintah.
ASN, meskipun mempunyai hak pilih, harus netral. Bebas pengaruh dari intervensi partai politik dan pasangan calon kepala daerah. Meskipun kepala daerah itu, ketika menjabat sebagai atasanya. Jika ASN tidak netral, bisa memunculkan diskriminasi pelayanan publik, bisa mengganggu integritas ASN, bisa menjadi tidak profesionalnya ASN, konflik kepentingan dan pilkada menjadi tidak berkwalitas dari sisi demokrasi. Apa akibat yang paling parah jika ASN tidak netral.? Kepala Daerah yang terpilih yang melibatkan ASN dalam segala kegiatannya itu, tidak legitimate. Akibat yang paling fatal, pilkada itu, hasilnya tidak dipercaya masyarakat. Itu akibat yang paling fatal.
Kita bisa bayangkan pilkada didanai dari hasil pungutan pajak, ASN melibatkan diri dan terlibat dalam pemenangan pasangan calon, hasilnya tidak dipercaya masyarakat, bisa terus menghasilkan demo berjilid jilid.
Bagaimana jika ditemukan bukti ASN tidak netral sebelum ditentukan secara resmi pasangan calon kepala daerah..? Siapapun, warga masyarakat, LSM, lembaga lembaga lain yang punya kepentingan, bisa melaporkanya kepada Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dan bisa melaporkanya kepada Bawaslu setempat. Jika ditemukan bukti dan saksi saksi ASN yang melanggar juga bisa disanksi pidana.
Sanksi pidana itu paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp 600.000 paling banyak Rp 6.000.000,-. Sedangkan KASN sebagaimana diatur dalam PP 94/2021 bisa menjatuhkan sanksi disiplin ASN.
Bagaimana kalau ASN yang tidak netral itu dibawa langsung ke ranah hukum..? Menurut hemat saya bisa. Berdasar UU Nomor 30 tahun 2014, Tentang Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB), pasal 10 huruf c, huruf e, huruf g dan huruf h, ASN bisa langsung digugat ke TUN. Huruf c, menentukan ASN tidak boleh memihak, huruf e ASN tidak boleh menyalahgunakan kewenangan, huruf g, ASN harus mementingkan kepentingan umum dan huruf h, ASN harus memberi pelayanan yang baik.
Nah, bagi siapapun, khususnya masyarakat umum, bisa orang per orang, bisa LSM, bisa timses lain, bisa terlibat aktif ikut mengawasi sepak terjang ASN di Kabupaten Kediri ini, agar bersikap dan bertindak netral. Jangan sampai pilkada yang didanai oleh masyarakat, buruk dan hasilnya tidak dipercaya masyarakat.
