JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) baru saja melantik 35 pejabat baru setingkat eselon II-IV, termasuk melibatkan unsur aparat penegak hukum, guna memastikan penyelenggaraan haji 2026 berjalan lebih berintegritas.
“Kami melibatkan berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan haji sesuai dengan Undang-Undang Haji dan aturan yang berlaku,” ujar Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf di Kantor Kementerian Agama, Senin (30/12/2024).
Selain memindahkan pejabat dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), BP Haji mengintegrasikan unsur dari Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum, KPK, dan TNI. Langkah ini diharapkan memperkuat layanan dengan perspektif baru.
“Kami mengutamakan integritas dalam rekrutmen, termasuk melibatkan mantan penyidik KPK yang dikenal berintegritas tinggi, serta individu dari institusi lain,” tambahnya.
Pelantikan pejabat eselon I, menurut Irfan, masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini mendapat tanggapan positif, termasuk dari anggota Komite III DPD RI, Lia Istifhama.
“Gus Irfan telah menunjukkan akselerasi nyata dalam perbaikan pelayanan haji. Langkah ini mendukung arahan Presiden Prabowo untuk menghadirkan layanan haji yang berkualitas dengan biaya lebih terjangkau,” kata Ning Lia, sapaan akrabnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Abdul Haris, mantan Kabid PHU Kanwil Kemenag Jatim, yang kini menjabat sebagai Direktur Dukungan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi pada Deputi Pelayanan Haji Dalam Negeri BP Haji.
“Saya bangga sebagai warga Jatim. Pak Haris memiliki pengalaman dan inovasi yang luar biasa, seperti program Jamarah dan Sajadah Wali saat di Jatim. Kehadiran beliau akan semakin menguatkan BP Haji di bawah kepemimpinan Gus Irfan,” pungkas Ning Lia.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
