BPD Diminta untuk Profesional dan Maksimalkan Kinerjanya

  • Whatsapp
Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Kediri, Drs. H. Lutfi Mahmudiono (berkopyah), bersama Wakil Ketua Bidang OKK, Khusnul Arif, S.Sos

KEDIRI, RadarBangsa.co.id – Permintaan para anggota BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) di Kabupaten Kediri untuk diberikan tunjangan kinerja yang layak, akhirnya telah berhasil diperjuangkan oleh Fraksi Partai NasDem (FPN) DPRD Kabupaten Kediri.

Dengan diberikannya tunjangan layak untuk para anggota BPD ini, menurut Wakil Ketua Komisi I, DPRD Kabupaten Kediri, Drs. H. Lutfi Mahmudiono, maka juga harus menjadikan mereka untuk memaksimalkan kinerjanya dan lebih profesional.

“Sekarang keinginan BPD untuk diberikan tunjangan yang layak telah dikabulkan. Sebaliknya, mereka harus lebih profesional dan meningkatkan kinerjanya. Jangan sampai setelah mendapatkan tunjangan tersebut malah hanya makan gaji buta saja,” kata Pak Lutfi, panggilan akrab Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Kediri.

Saat Rapat Konsolidasi bersama Penguru DPD dan DPC Partai NasDem se Kabupaten Kediri, Kamis, 8 April 2021, Pak Lutfi juga meminta kepada seluruh Kader Partai NasDem untuk ikut mengawasi kinerja BPD di masing-masing desanya.

“Fraksi Partai NasDem di DPRD Kabupaten Kediri telah berhasil memperjuangkan BPD supaya bisa mendapatkan tunjangan layak. Sekarang tugas semua Kader Partai NasDem untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja para BPD agar dapat berfungsi secara maksimal,” himbaunya.

Pak Lutfi juga menjalaskan, pada tahun 2020 kemarin DPRD telah mengesahkan Perda tentang BPD. Dalam perda ini juga diatur mengenai tunjangan bagi para anggota BPD. Dengan adanya tunjangan yang layak tersebut, diharapkan kinerjanya dapat meningkat, bukan seperti dahulu yang terkesan hanya sebagai pelengkap lembaga desa saja, namun tanpa ada kerja yang nyata.

“Sekarang sudah ada Perda tentang BPD yang juga mengatur terkait tunjangan bagi mereka. Pemberian tunjangan tersebut dimaksudkan agar para anggota BPD dapat bekerja secara maksimal, bukan hanya sekedar menjadi pelengkap lembaga desa saja,” terang Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kediri ini.

Ditambahkan anggota dewan dari Dapil Kabupaten Kediri IV, yang meliputi Kecamatan Wates, Ngancar dan Plosoklaten ini, bahwa pemberian tunjangan kepada anggota BPD tersebut diambilkan dari APBD Kabupaten Kediri, bukan dari DD maupun ADD, atau anggaran desa lainnya.

“Pemberian tunjangan kepada anggota BPD ini sama sekali tidak mengganggu keuangan desa, karena dibiayai dari APBD Kabupaten Kediri,” imbuh Pak Lutfi. (Fatkhul)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *