BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id – Bupati Ipuk Fiestiandani meminta segenap jajaran Pemkab Banyuwangi melakukan efisiensi untuk menghadapi dinamika perekonomian pada kuartal III dan kuartal IV tahun ini. Pos-pos anggaran yang dinilai kurang atau tidak prioritas harus dihapus. Sebaliknya, pemkab fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 serta mempercepat program vaksinasi berbasis database desa.
Seluruh belanja pemerintah akan diarahkan untuk stimulasi ekonomi. Bukan itu saja, pemkab juga fokus keberpihakan kepada rakyat miskin dan warga terdampak Covid-19 dalam seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan dan mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih selama ini.
Hal itu disampaikan Ipuk saat menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun anggaran 2021 yang digelar secara hybrid, Senin (6/9/2021). Cikal-bakal Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2021 itu disampaikan dalam dorum rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ruliyono.
Ipuk mengatakan, dinamika lingkungan yang sangat pesat telah mengubah tatanan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi seluruh daerah, nasional, dan dunia pada tahun 2020 dan 2021 anjlok; kemiskinan dan pengangguran meningkat; daya beli menurun dan hampir seluruh sektor mengalami penurunan signifikan.
“Dampak selanjutnya, pendapatan negara menurun, pendapatan asli daerah (PAD) juga menurun, dana transfer dikurangi, dan kita harus melakukan refocussing anggaran. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat semakin meningkat,” ujarnya saat menyampaikan rancangan KUPA-PPAS 2021 dari Pendopo Sabha Swagata Blambangan.
“Di tengah berbagai tantangan yang sedang dan masih akan dihadapi tersebut, saya mengajak semua elemen untuk menyamakan padangan dan menyatukan langkah serta turut serta menggerakkan pembangunan,” imbuhnya.
Bupati Ipuk mengatakan, KUPA-PPAS diharapkan menjadi rancangan langkah antisipasi terhadap dinamika yang berkembang serta akselerasi implementasi arah kebijakan sesuai kapasitas fiskal daerah. Beberapa intervensi telah dan terus dilakukan Pemkab Banyuwangi dalam penanganan pandemi Covid-19.
Langkah intervensi dimaksud meliputi skema jaring pengaman sosial warga banyuwangi dampak Covid-19, misalnya penyaluran sembako untuk warga miskin, bantuan langsung tunai untuk pedagang kaki lima dan buruh petani.
“Kemudian melalui skema penanganan bidang kesehatan antara lain obat dan vitamin untuk warga yang isolasi, insentif untuk tenaga kesehatan (nakes), honor untuk relawan nakes, serta vaksinator dalam rangka percepatan program vaksinasi,” kata dia.
Selanjutnya, Ipuk membeber rancangan KUPA-PPAS 2021. Dia menuturkan, rancangan KUPA-PPAS itu dilaksanakan sebagai upaya antisipasi terhadap tantangan eksternal dan internal yang dinamis, serta sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono mengatakan, dokuman rancangan KUPA-PPAS dari eksekutif tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada alat kelengkapan dewan (AKD). “Selanjutnya, AKD akan melakukan pembahasan, baik secara internal maupun bersama eksekutif,” pungkasnya. (*/Har)
