Bupati Ipuk dapat Policy Brief dari dua Perguruan Tinggi, agar Produktivitas Udang terjaga

- Redaksi

Senin, 5 April 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Ipuk Fiestiandani [kmf]

Bupati Ipuk Fiestiandani [kmf]

BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id – Dua perguruan tinggi di Banyuwangi, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi dan Universitas Airlangga Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Banyuwangi menggelar simposium tentang pengelolaan sumber daya pesisir. Simposium tersebut memberikan rekomendasi kepada Bupati Ipuk Fiestiandani dalam hal penguatan ekonomi pesisir, terutama di bidang budi daya udang.

Sinposium Nasional bertajuk “Penguatan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Melalui Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Secara Berkelanjutan di Era Kebiasaan Baru (New Normal)” itu digelar di Untag Banyuwangi, Senin (5/4/2021).

Ada enam pembicara berkompeten yang hadir di sana. Rektor Untag Banyuwangi Andang Subaharianto, Dekan Fakultas Pertanian dan Kelautan Unair Moch Amin Alamsjah, Kepala Bappeda Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, Ketua Shrim Club Indonesia Banyuwangi Yanuar Toto Raharjo, Konsorsium Mitra Bahari Regional Center Jatim Sukandar, dan Ateng Supriatna asal Conservation International Indonesia.

Bupati Ipuk menilai, simposium yang digeber Untag tersebut sangat bermanfaat bagi pemkab, karena bisa digunakan untuk menggali potensi perikanan di kabupaten The Sunrise of Java ini.

“Kami berharap, dengan adanya simposium ini nanti teman-teman dari akademisi, pelaku usaha di bidang perikanan bisa mendukung program dan kebijakan pemerintah. Tujuan dari semua kegiatan ini adalah kesejahteraan rakyat Banyuwangi,” ujarnya.

Ipuk menuturkan, Banyuwangi punya potensi perikanan yang sangat besar dan masih bisa terus dikembangkan sehingga memberikan dampak lebih besar terhadap kesejahteraan rakyat.

Ipuk juga membeberkan bahwa pemkab masih memberlakukan moratorium izin tambak di Banyuwangi. Ipuk menegaskan, moratorium tersebut bukan merupakan kebijakan yang tidak pro investasi.

“Kami berharap para pelaku usaha tambak udang bertahap menerapkan pengelolaan tambak yang ramah lingkungan,” kata Ipuk.

Nah, melalui simposium kemarin diharapkan ada kajian-kajian baru berkaitan dengan tambak udang di Banyuwangi. “Kami berharap ada solusi terbaik untuk pengembangan bidang perikanan, khususnya tambak udang, di Banyuwangi,” harap Ipuk.

Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian dan Perikanan Untag Banyuwangi Ervina Wahyu Setyaningrum mengatakan, simposium tersebut merupakan salah satu bukti sumbangsih kalangan akademisi dalam usaha peningkatan ekonomi rakyat Banyuwangi.

Ervina mengaku ada 50 lebih artikel terkait manajemen pengelolaan di kawasan pesisir yang dikumpulkan tim dalam kurun sekitar dua bulan. Artikel tersebut lalu dikaji bareng, dan mucullah Policy Brief yang diserahkan kepada Bupati Ipuk.

Ervina menambahkan, ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan dalam hal penguatan ekonomi pesisir, terutama di bidang budidaya udang. Rekomendasi tersebut antara lain, Jatim merupakan penghasil udang tertinggi di Indonesia dan Banyuwangi menjadi produsen udang terbesar di Jatim.

“Budi daya udang mempunyai multiplier effect, yaitu banyak tenaga kerja yang ada di industri udang, mulai pekerja tambak, supplier, cold storage, hatchery, pabrik pakan, dan lain-lain,” ujarnya.

Lebih lanjut kata Ervina, budi daya udang di Banyuwangi tidak hanya terdiri dari tambak intensif dan super intensif, tetapi juga banyak petani tambak kecil yang butuh pendampingan serta support terhadap banyak hal, mulai pendampingan teknis maupun permodalan. Namun demikian, imbuh Ervina, pengelolaan yang keberlanjutan harus menjadi prioritas.

“Berkaitan dengan itulah intervensi pemerintah perlu dilakukan. Sudah saatnya Banyuwangi komitmen dalam hal integrated coastal management, yakni keterpaduan knowledge, keterpaduan sektor bahkan program harus terjadi. Pesisir tidak hanya fokus pada budidaya udang saja, tetapi juga fokus pada penangkapan, fokus pada pariwisata, fokus pada pertanian, fokus pada usaha mikro, kecil, dan menengah, dan lain-lain. Goodwill harus dimiliki semua pihak,” pungkasnya. (Har/*)

Berita Terkait

Pemkab dan DPRD Lamongan Setujui APBD 2025 dengan Pendapatan Rp 3,26 Triliun
Polsek Tikung Pengamanan dan Pengawalan Logistik Pemilu dari Gudang KPU Lamongan ke PPK Tikung
Plt Bupati Sidoarjo Sidak Jembatan Kedungpeluk, Apresiasi Perbaikan Cepat dan Rencanakan Perbaikan Gladakdowo
Dinas Lingkungan Hidup Madiun Gelar Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Biopori untuk Lingkungan Berkelanjutan
Pj Gubernur Adhy Puji Rekor Distribusi Logistik Pilkada Jatim, Tercepat dan Terbanyak di Indonesia
KPU Jatim Gelar Apel Kesiapan Distribusi Logistik Pilkada 2024 di Sidoarjo
KPU Kabupaten Pasuruan Berangkatkan Logistik Pilkada Serentak 2024
Distribusi Logistik Pilkada Serentak 2024 di Sidoarjo Dimulai
Tag :

Berita Terkait

Senin, 25 November 2024 - 22:12 WIB

Pemkab dan DPRD Lamongan Setujui APBD 2025 dengan Pendapatan Rp 3,26 Triliun

Senin, 25 November 2024 - 10:26 WIB

Polsek Tikung Pengamanan dan Pengawalan Logistik Pemilu dari Gudang KPU Lamongan ke PPK Tikung

Senin, 25 November 2024 - 08:13 WIB

Plt Bupati Sidoarjo Sidak Jembatan Kedungpeluk, Apresiasi Perbaikan Cepat dan Rencanakan Perbaikan Gladakdowo

Minggu, 24 November 2024 - 15:10 WIB

Dinas Lingkungan Hidup Madiun Gelar Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Biopori untuk Lingkungan Berkelanjutan

Minggu, 24 November 2024 - 13:05 WIB

Pj Gubernur Adhy Puji Rekor Distribusi Logistik Pilkada Jatim, Tercepat dan Terbanyak di Indonesia

Berita Terbaru

Politik - Pemerintahan

Pemkab dan DPRD Lamongan Setujui APBD 2025 dengan Pendapatan Rp 3,26 Triliun

Senin, 25 Nov 2024 - 22:12 WIB

Peristiwa

KPU Sidoarjo Rampungkan Pendistribusian Logistik Pilkada 2024

Senin, 25 Nov 2024 - 21:47 WIB