![Bupati Semarang H Mundjirin ,[KF]](https://radarbangsa.co.id/wp-content/uploads/2020/12/sosialisasi-pekerja-1024x683-1.jpg)
SEMARANG, RadarBangsa.co.id – Bupati Semarang H Mundjirin mengimbau para pekerja pabrik yang telah memiliki hak pilih untuk menggunakannya saat pemungutan suara pemilihan kepala daerah tahun 2020. Pemerintah telah memberikan kesempatan dengan menetapkan tanggal pencoblosan sebagai hari libur nasional.
“Para pekerja jangan sampai golput. Mari kita jadikan pilkada kali ini lebih bermutu dan tetap menjalankan protokol kesehatan,” katanya saat sosialisasi pemilihan kepala daerah kepada para pekerja pabrik di aula pertemuan Kampung Kopi Banaran, Bawen, Sabtu (5/12/2020) siang
Sosialisasi diikuti puluhan perwakilan pekerja dari beberapa serikat pekerja dan Apindo. Hadir pada acara itu Ketua KPU Maskup Asyadi dan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jarot Supriyoto.
Ditambahkan oleh Bupati, para penyelenggara pilkada harus terus mensosialisasikan protokol kesehatan kepada para pemilih saat pemungutan suara nanti. Sehingga diharapkan pilkada dapat berjalan lancar tanpa ada dampak buruk.
Ketua KPU Maskup Asyadi mengatakan pada pemilu serentak tahun 2019, partisipasi para pekerja untuk memilih terhitung rendah. Disebutkan di beberapa titik di kecamatan yang memiliki jumlah pabrik banyak malah partipasinya rendah.
Namun sekarang hari pemungutan suara pilkada serentak tahun ini dinyatakan sebagai libur nasional sesuai Keppres Nomor 22 Tahun 2020. Maskup berharap pengaturan itu dapat mendongkrak tingkat partisipasi para pemilih pekerja.
Meski ditengah masa pandemi Covid-19, dia tetap optimis hal itu akan mendorong peningkatan partisipasi pemilih secara keseluruhan. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan Korea Selatan yang juga menggelar pemilu.
“Target partisipasi pemilih oleh KPU ditetapkan 77,5 persen. Kita berharap di Kabupaten Semarang dapat lebih menyamai hasil saat pemilu serentak tahun 2019 yang nyaris mencapai 87 persen,” terangnya.
Sementara itu Kepala Disnaker Jarot Supriyoto mengatakan pihaknya telah mengirim surat edaran ke seluruh pimpinan perusahaan terkait Keppres Nomor 22 Tahun 2020 itu. “Kami juga mengirimkan surat untuk memberikan kemudahan izin kepada karyawan yang ditunjuk sebagai petugas KPPS,” katanya.
(RB Jateng-DIY/KF)
