Cabup Lamongan Suhandoyo Paslon Jalur Independent, Dukunganya Kian Meluas

LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Calon Bupati (Cabup) Lamongan Ir Suhandoyo di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang maju dari jalur perseorangan atau independen. Antusias dukungan dari masyarakat Lamongan kian meluas. Mantan Anggota DPRD Jatim tersebut pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan 9 Desember mendatang berpasangan dengan Astiti Suwarni, (istri Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Wahid Wahyudi).

Melalui jargon “Lamongan Kompak” pasangan calon nomor urut 1 yang notabene mewakili wilayah Lamongan selatan dan utara tersebut harus berkompetisi meraih suara dengan dua paslon lainnya, YesBro dan KarSa.

Animo masyarakat yang menginginkan perubahan agar pemimpin Lamongan benar-benar dari rakyat untuk rakyat, tidak dari jalur partai politik, terbukti dengan dukungan yang sangat luar biasa dari rakyat terhadap pasangan calon no 1 Suhandoyo – Astiti.

Berikut petikan wawancara ekslusif dengan Calon Bupati Lamongan Ir Suhandoyo.

Saat ini dukungan dari rakyat Lamongan kepada Pak Suhandoyo menjelang coblosan 9 Desember minggu depan semakin tak terbendung, sangat luar biasa. Sebenarnya apa yang menterbelakangi mereka hingga harus menjatuhkan pilihannya kepada pak Suhandoyo?

Berbicara soal rakyat, itu maknanya sangat luas sekali, karena rakyat itu bukan hanya petani, nelayan dan buruh. Banyak sekali, ada guru, pegawai, pejabat dan seterusnya, itu juga rakyat. Mengenai dengan banyaknya dukungan dari rakyat kepada saya, sebenarnya sangat sederhana sekali. Apa yang sudah kamu berikan kepada rakyat, itu yang akan menjadi tolak ukur rakyat didalam menentukan pilihannya.

Sejauh ini apa yang sudah anda berikan kepada rakyat, hingga antusias dukungan dari rakyat sangat luar biasa seperti itu?

Waktu saya duduk di DPRD Jatim di Komisi C, saya berusaha menyalurkan aspirasi saya dengan membuat saluran irigasi, gapura desa, tembok penahan tanah, membangun masjid dan TPQ, mengeruk waduk dan masih banyak pembangunan infrastruktur lainnya. Itu rutin saya lakukan tiap tahun di dapil saya Jawa Timur X Lamongan, Gresik.

Bisa disampaikan, desa mana saja pembangunan infrastruktur yang selama ini sudah bapak bangun untuk rakyat Lamongan sewaktu menjabat sebagai anggota dewan jatim?

Banyak sekali pembangunan infrastruktur yang sudah saya kerjakan mulai tahun 2011 diantaranya, Pengerukan Sendang Moronyamplung, Pembangunan gorong-gorong Sendangrejo, Pengerukan Waduk Bakalrejo. Pengerukan saluran irigasi Ngarum, Pembangunan TPQ Banjarejo, Pembangunan Weslich Sidorejo.

Pembangunan Balai temu Sumberejo dan Balai Desa Sarirejo, Pembangunan Sumur Bor Sumurgenuk, Pembangunan Jalan Rabat Beton Kedali, Jembatan Sendangrejo, Plengsengan atau TPT Maduran, Pembangunan Gapura Desa Tiwet, Pembangunan Jalan Hotmik Bedingin, Pavingisasi Desa Brengkok dan masih banyak pembangunan infrastruktur lainnya.

Dengan banyaknya prasasti atau bangunan infrastruktur di Lamongan yang sudah bapak lakukan saat duduk di dewan Jatim. Namun, apakah itu juga dilakukan oleh anggota dewan Jatim lainnya di dapilnya masing-masing?

Terkait hal itu, saya tidak mau berkomentar banyak, itu hak preogratif masing-masing anggota dewan, yang jelas waktu Pemilihan Legislatif (Pileg) saya dipilih oleh rakyat dan mendapatkan amanah dari rakyat, jadi itu sudah seharusnya saya lakukan sebagai aspirasi dari rakyat.

Jika nanti benar-benar terpilih menjadi Bupati Lamongan dan memimpin Lamongan lima tahun ke depan, apa program skala prioritas bapak untuk bisa mewujudkan mensejahterakan rakyat Lamongan sesuai dengan visi misi yang sudah bapak sampaikan?

Pertama yang menjadi skala prioritas adalah bagaimana seorang pemimpin atau bupati harus benar-benar bisa mencukupi kebutuhan dasar rumah tangga untuk rakyatnya, yaitu tercukupinya sandang, pangan dan juga papan. Tiga kebutuhan dasar tersebut harus kita wujudkan terlebih dahulu.

Seperti apa upaya untuk bisa mewujudkan tiga kebutuhan dasar tersebut, bagaimana langkah kongkrit bapak nantinya dalam mengelola anggaran?

Anggaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan rakyat, bukan atas keinginan elit tertentu. Sudah sering saya sampaikan, APBD Lamongan sekitar Rp 3 Triliun lebih itu nantinya akan kita fokuskan dibidang pertanian, perikanan, dan juga UMKM. Anggaran bidang pertanian akan kita naikkan menjadi Rp 200 miliar, karang taruna ditiap-tiap desa akan kita beri modal Rp 150 juta pertahun, dan GTT/PTT akan ber SK Bupati, setara dengan UMK Kabupaten.

Lalu bidang apalagi nanti yang akan bapak lebih prioritaskan agar kesejahteraan masyarakat Lamongan bisa terpenuhi?

Dibidang pembangunan saya berkomitmen dengan melibatkan pihak Investor, Universitas Perguruan Tinggi dan juga Pemerintah Daerah. Bidang kesehatan saya akan membebaskan biaya rapid test dan swab covid. Menyediakan rawat inap tambahan ditingkat puskesmas, menyediakan dokter spesialis di masing-masing puskesmas pembantu.

Terakhir pak, menyikapi banyaknya kepala daerah yang ditahan karena kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upaya strategi pencegahan korupsi seperti apa yang akan bapak lakukan?

Upaya untuk pencegahan korupsi yaitu melakukan intervensi dengan memperbaiki sistem dan memperbaiki perilaku pegawai. Kemudian strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan, selanjutnya strategi menengah berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi, strategi jangka panjang dengan mengubah budaya.

Ketika budaya jujur sudah terbangun, maka satu sama lain akan saling menjaga dan mengingatkan. Mencegah korupsi adalah suatu pekerjaan yang berat untuk dilakukan. Pekerjaan memberantas korupsi harus dilakukan secara bersama-sama dan membutuhkan komitmen nyata. Kecenderungan seseorang melakukan korupsi disebabkan tiga faktor yaitu, pressure atau dorongan, opportunity atau peluang, dan rationalization atau pembenaran.

Sebagai kepala daerah mestinya kita membuka mata lebar-lebar bahwa uang yang akan dikelola ketika menjabat adalah uangnya rakyat, bukan uang pribadinya. Faktor paling dominan terjadinya korupsi adalah untuk membiayai atau mengembalikan ongkos politik bagi kepala daerah yang bersangkutan.

Kebutuhan biaya politik yang besar biasanya digunakan saat proses pemilihan kepala daerah, perebutan jabatan penting di internal partai politik. Untuk merawat kekuasaannya atau mencegah adanya gangguan selama bersangkutan menjabat sebagai kepala daerah maupun pimpinan partai politik.

(RB)