LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Pengurus Cabang (PC) PMII Lamongan dengan DPRD Lamongan dan beberapa OPD gelar audiensi di kantor banggar terkait carut marutnya penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) DBHCHT belum membuahkan hasil yang maksimal.
Audiensi pada Senin (14/8) yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Lamongan, H Abdul Ghofur dan dihadiri Ketua Komisi D Abdul Shomad, Ketua Komisi B dan Sekretaris Komisi B Anshori, Kepala Dinsos Lamongan Hamdani Azhari dan Kepala dinas lainnya, mereka terkesan saling lempar bola panas atau tanggung jawab.
Sementara Ketua Umum PC PMII Lamongan Rinaldi saat audiensi menyatakan, sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Lamongan pada tahun ini tidak tepat sasaran alias amburadul .
“Karena ada temuan baru dan fakta di lapangan, bahwa adanya potongan atau pungutan liar dengan kisaran jumlah potongan untuk masing – masing keluarga penerima manfaat (KPM) penerima BLT cukai Rp 150 hingga Rp 300 ribuan,” ucap Rinaldi di kantor banggar DPRD Lamongan, Senin (14/8).
Oleh sebab itu, PMII Lamongan mendesak Inspektorat Lamongan supaya mengambil tindakan tegas sebagaimana fungsinya sebagai pengawasan ketika ada terjadinya potensi kecurangan dalam penyaluran bantuan langsung tunai tersebut.
“Lah, ini lucunya, kadinsos Lamongan justru menyatakan mengeluh dikarenakan overload program dinas sosial. PMII mengecam atas keluhan kadinsos tersebut dugaan dibuat untuk modus, dikarenakan hal itu memang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat birokrasi pemerintahan,” ungkap Rinaldi.
Selain itu, PMII Lamongan juga mendesak kepada bupati Lamongan agar mengevaluasi kinerja kadinsos. Karena persoalan carut marutnya persoalan penyaluran BLT cukai ini sudah menjadi keresahan umum di tengah masyarakat.
“Kami meminta Perbup Lamongan nomor 27 tahun 2022 supaya direvisi, dikarenakan adanya pasal karet yang multitafsir tentang sasaran penerima BLT DBHCHT tahun ini,” tandas Rinaldi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lamongan H Abdul Ghofur menjelaskan, berkaitan adanya persoalan tidak tepatnya sasaran pada penyaluran BLT dana cukai kepada masing masing KPM di wilayah Lamongan, pihaknya sudah mendengar akan hal itu.
“Saya baru kali ini berani ngomong, sebelumnya saya hanya diam saja. Banyak sekali aduan atau aspirasi dari masyarakat khususnya di dapil saya terkait dengan penyaluran bantuan langsung tunai cukai ini yang masih belum tepat sasaran,” terang Ghofur.
Ghofur juga meminta, persoalan carut marut BLT cukai ini supaya secepatnya diselesaikan permasalahannya. “Kalau memang dana cukai itu tidak bisa terserap semuanya yakni 100 persen, ya dikembalikan kepada pemerintah dana itu,” pungkas Ghofur.
