JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, pada hari Kamis, 28 Januari 2021, Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) spesifik di kabupaten Karawang, provinsi Jawa Barat.
Pada rangkaian kunjungan kerja tersebut, juga digelar pertemuan antara Tim Komisi VI beserta perwakilan dari Kementerian BUMN, direksi Perum Bulog, serta direksi PT. Rajawali Nasional Indonesia (Persero).
Nampak hadir, Sonny T. Danaparamita, Rieke Diah Pitaloka, Marwan Jafar, I Nyoman Parta, Trifena Tinal, Melani Leimena Suharli, Nevi Zuarina, Daeng Muhammad, serta HM. Idris Leina.
Sonny T. Danaparamita selaku ketua rombongan dalam sambutannya mengatakan bahwa, kunjungan ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sekaligus guna memastikan ketersediaan pangan dalam masa pandemi ini.
“Dari paparan tadi, dapat kita lihat bagaimana kesiapan Bulog dalam menghadapi situasi kita saat ini. Berbagai aspek telah dipersiapkan, di antaranya kemungkinan puncak panen yang akan terjadi bulan Maret-April (Maju sebulan dari tahun sebulannya), adanya harga di bawah HPP, hingga kemungkinan adanya gangguan yang diakibatkan oleh La-Nina.
Persiapan tentang produksi dan ketersediaan kebutuhan pangan kita tadi juga disampaikan oleh direksi PT. Rajawali Nasional Indonesia,” beber Sonny. Kamis, (28/1/2021).
Berbagai masukan dan catatan pun secara langsung telah disampaikan oleh para politisi senayan yang hadir di komplek pergudangan Bulog Purwasari 2 setelah direksi dari Bulog dan PT. Rajawali Nasional Indonesia menyampaikan paparannya.
“Menurut saya, usulan dan masukan tentang perlunya segera dibentuk Badan Pangan Nasional, sinergitas BUMN klaster pangan, termasuk bagaimana mewujudkan kedaulatan pangan di republik ini adalah isu-isu yang akan kita tindaklanjuti dalam rapat kerja dengan menteri. Disitulah pentingnya roadmap dari BUMN beserta seluruh perusahaan plat merah yang ada,” tukas Sonny.
“Yang jelas, kami tidak mau lagi melihat ada tumpukan beras impor yang sudah berada di gudang lebih dari 3 tahun seperti yang kita lihat hari ini. Kami juga tidak tega mendengar Bulog yang harus mengeluarkan biaya miliaran bahkan hingga triliunan rupiah hanya untuk biaya menyimpan beras dan membayar bunga bank,” tandas Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.
(Ari)