Dampak Banjir Meluas di Lamongan, PMII Turun Jalan datangi dan Segel Kantor Pemkab

  • Whatsapp
Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lamongan turun jalan bersama masyarakat terdampak banjir menyuarakan suara rakyat ke gedung Pemkab [IPL]

LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Persoalan banjir tahunan di kabupaten Lamongan, dan tahun 2021 ini lebih terpuruk lagi masyarakat yang terdampak banjir. Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lamongan turun jalan bersama masyarakat terdampak banjir menyuarakan suara rakyat ke gedung Pemkab dan gedung DPRD Lamongan.

“Kabupaten Lamongan telah beberapa kali mendapatkan penghargaan, salah satunya adalah penghargaan yang diraih pada tahun 2017 sebagai penyelenggaraan pemerintahan terbaik di indonesia, namun hal ini berbanding terbalik dengan fakta ketika melihat kondisi yang ada dimana pemerintah kabupaten Lamongan sampai tahun 2021 belum bisa menyelesaikan persoalan Banjir yang setiap tahun
terjadi.

Bacaan Lainnya

Kemudian, bencana banjir yang sering terjadi ini menjadi catatan sebagai koreksi atas kinerja pemerintah kabupaten Lamongan, pasalnya banjir yang kerap terjadi ini setiap tahunnya mengalami kenaikan, tinggi air yang merendam ribuan rumah yang ada di Kabupaten Lamongan.

Selain itu, bencana banjir juga merugikan masyarakat terdampak dimana beberapa hektar sawah maupun tambak tenggelam dan masyarakat terputus mata pencaharian dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga karena akses jalan lumpuh,” ungkap Koordinator aksi Syaiful Ulum, Rabu, (13/02/2021).

Lebih lanjut, beberapa catatan penting dari PC. PMlI Lamongan dan masyarakat bengawan jero atas bencana Banjir di Kabupaten Lamongan adalah;
1. Pemerintah Kabupaten Lamongan gagal memfungsikan sungal, waduk, embung, dan rawa sebagai tempat penampungan air sehingga mengalami pendangkalan akibat sedimentasi yang tinggi, enceng gondok yang lebat, dan tumpukan sampah rumah tangga.

2. Pemerintah Kabupaten Lamongan gagal dalam pemetaan upaya mitigasi daerah rawan bencana banjir dan penanganannya.

Maka dalam hal ini kami menuntut beberapa hal yang terbagi menjadi tuntutan dalam jangka pendek dan jangka panjang yang harus dilaksanakan pemerintah dan dinas terkait diantaranya:

Jangka Pendek ;
Bantuan kepada masyarakat terdampak dalam bentuk materiil dan non materiil.
Normalisasi jangka pendek dalam bentuk pembersihan sungai dari sampah dan enceng gondok.

Optimalisasi pompa dan pintu air.
Ganti rugi petambak dalam bentuk asuransi.
Dibuatnya Posko penanggulangan banjir di daerah terdampak.

Jangka Panjang :
Peninggian bahu jalan baik dalam naungan daeran Lamongan maupun Provinsi Jawa Timur.

Optimalisasi sistem operasi dan pemeliharaan Waduk, Rawa, Embung dan Sungai.

Realisasi satgas banjir telah dibentuk.
Memfungsikan Tempat Pembuangan Sementara dan Tempat Pembungan Akhir secara masif,” tandas Ulum dalam orasinya.

(Ipl)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *