SORONG, RadarBangsa.co.id – Dalam rangka penerapan New Normal di sejumlah Kota dan Kabupaten se-Provinsi Papua Barat, dalam upaya menyelamatkan ekonomi regional maupun nasional dari jurang krisis berlapis, dan sekaligus mematuhi himbauan Pemerintah Pusat terkait penetapan status New Normal, sejumlah Kota dan Kabupaten se-Provinsi Papua Barat telah secara resmi memberlakukan status New Normal di daerah atau wilayah administratif masing-masing yang diterapkan secara bertahap.
Sebagai upaya penyelamatan Ekonomi dari krisis multi sektor, sejumlah Pemerintah Kota maupun Kabupaten di Provinsi Papua Barat telah merubah status dari yang awalnya Pembatasan Skla Besar-Besaran (PSBB) menjadi New Normal.
Dengan hadirnya New Normal di sejumlah wilayah pemerintahan diharapkan dapat menjadi langkah trobosan dalam memulihkan kondisi perekonomian yang telah terlanjur merosot.
Pemerintah melalui BUMN dan BUMD kini telah dapat beroprasi atau menjalankan rutinitas seperti normalnya, namun harus tetap dilakukan sesuai dengan standar protokoler kesehatan yang ada.
Dalam menghadapi New Normal, Bus Damri sebagai salah satu aset BUMN yang bergerak di bidang transportasi umum serta ekonomis kini dipertanyakan oleh masyarakat, khususnya untuk wilayah oprasional di Kota Sorong menuju Kabupaten Maybrat.
Pasalnya Bus Damri sebagai transportasi Umum yang paling ekonomis kini telah kembali beroperasi melintasi beberapa wilayah antar Kota dan Kabupaten, namun hanya rute menuju Kabupaten Maybrat saja yang hingga saat ini masih belum dapat beroprasi seperti biasanya.
Sebagai transportasi yang Ekonomis khususnya transportasi penghubung antara Kota Sorong, Kabupaten Sorong menuju Kabupaten Maybrat, Se orang akademisi asal Kabupaten Maibrat distrik Ayamaru yang saat ini sedang menempuh Pendidikan strata 1 di Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, Apolos N. Kosamah yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Presiden Mahasiswa UNIMUDA Sorong turut memberikan pandangan dan kritik menanggapi persoalan tersebut.
Saat di hubungi oleh Tim Investigasi DPD AWPI Papua Barat melalui via Telfon pada Jum’at, 02 Juli 2020, Apolos menjelaskan bahwasanya dirinya menyayangkan terkait tidak beroprasinya Bus Damri sebagai transportasi ekonomis yang menghubungkan antar Kota dan Kabupaten, khususnya wilayah Maybrat.
Apolos, “saya sebagai salah satu pelajar asal Putra Maybrat yang saat ini sedang tinggal Kabupaten Sorong, sebenarnya sangat menyayangkan terkait dengan tidak beroprasinya Bus Damri sebagai salah satu transportasi yang merakyat,
Karna yang pertama harga untuk masyarakat kecil ini kan sangat terjangaku, sesuai dengan kondisi perekonomian Masyarakat, khususnya kami sebagai pelajar”, Jelasnya.
“sa berharap saja kepada siapapun lembaga terkait yang mempunyai kewenangan agar dapat melihat persoalan ini dengan hati, karna ini sangat berdampak pada kondisi perekonomian kami sebagai masyarakat kecil”, Harapnya.
Tidak beroprasinya bus Damri sebagai transportasi ekonomis yang msnghubungkan antar kota dan kabupaten tentunya sangat dirasakan oleh masyarakat, sebab kehadiran Bus Damri sebagai transportasi penghubung aset BUMN di anggap paling ekonomis jika di bandingkan dengan transportasi umum lainnya.
Masih dalam topik yang sama, seorang aktifis asal Kabupaten Maybrat Distrik Aitinyo, Samuel Tahrin yang saat ini sedang menempuh Pendidikan Strata 1 Profesi Hukum di Universitas Muhammadiyah Sorong (UMS) saat ditemui di halaman Kampus UMS pada Jum’at, 4 Juli 2020 lalau, juga turut memberikan kritikan terhadap tidak beroprasinya Bus Damri yang menghubungkan antar Kota Sorong dan Kabupaten Maybrat.
Bung Samuel, “Tidak beroprasinya Bus Damri yang menghubungkan antara Kota Sorong dan Kabupaten Maybrat ini tentu sangat berdampak kepada perekonomian masyarakat, karena Bus Damri ini salah satu transportasi masyarakat yang paling penting, karna sangat murah jika dibandingkan dengan transportasi umum lainnya, sehingga masyarakat sering ikut Damri” Tukasnya.
Ia juga mempertanyakan, mengapa bisa trayek BUMN yang telah tersubsidi seperti Bus Damri ini tidak beroprasi di wilayah itu sedangkan seperti kendaraan pribadi yang dijadikan muatan penumpang dapat beroprasi bebas tanpa adanya tindakan tegas.
“Yang sa lihat di lapangan, mengapa hanya Bus Damri saja yang tidak beroprasi lintas wilayah itu, sedangkan kendaraan-kendaraan lainya seperti mobil Hilux, Fortuner yang notabanenya kendaraan pribadi ini sering turun naik” Jelas Bung Samuel.
“Jika alasanya karena pencegahan penyebaran Corona, mengapa hanya transportasi umum Damri sendiri yang tidak dapat beroprasi, padahal transportasi yang bisa menerapkan standar protokol kesehatan hanyalah Bus Damri” Tegasnya.
Bung Samuel juga berharap “untuk itu berharap kepada lembaga terkait manapun, baik itu Pemerintah maupun lembaga yang mempunyai kewenangan terkait, agar dapat memperhatikan persoalan ini dengan jelih, karena ini sangat berdampak pada kepentingan umum” Ujarnya.
(Team)
