LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Banyak masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau (Sembako) yang mengaku kecewa karena tidak lagi mendapatkan bantuan sosial pada tahun 2021 ini.
“Saya merasa kecewa, bantuan sembako diantaranya beras, telur, buah-buahan dan sejumlah bahan pangan lainnya yang biasanya tiap bulan saya terima, koq saat ini saya tidak menerima,” ujar Isiyem (50) KPM warga Dusun Mojorembun, Selasa (12/01).
Dia menyatakan, pihaknya sangat membutuhkan sekali bantuan tersebut untuk keberlangsungan hidup sekeluarga sehari-hari selama sebulan. Utamanya adalah beras dan telur yang bisa digunakan untuk kebutuhan makan.
” Saya juga kaget, koq tiba-tiba awal tahun ini tidak mendapatkan, padahal mulai tahun 2008 saya selalu mendapat bantuan itu tiap bulannya dari pemerintah. Kalau memang ada pemangkasan ya harus tepat sasaran,” ucap bu Isiyem kesal.
Menurutnya, sangat tidak adil kalau memang benar-benar tahun ini dia tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut. Banyak warga yang justru sudah mampu tapi ternyata masih medapatkan bantuan dari pemerintah itu.
” Saya berharap tetap mendapatkan bantuan beras dan telur tersebut tiap bulannya. Lah wong saya ini warga miskin yang tidak punya apa-apa koq, sawah tidak punya, suami juga sudah meninggal,” tandasnya.
Sementara itu, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Kembangbahu Anwar mengatakan, kebijakan pengurangan data KPM Sembako di Lamongan adalah kewenangan pemerintah pusat.
Dia menuturkan, sebelumnya pada bulan Desember 2020 data KPM Sembako di Lamongan data keseluruhan adalah 88.106 Keluarga Penerima Manfaat. Awal tahun ini ada pengurangan yang cukup signifikan.
” Dari total 27 Kecamatan yang tersebar di wilayah Lamongan, ada pengurangan data sekitar 14.389 ribu KPM. Namun yang menentukan pengurangan tersebut adalah pemerintah pusat, dalam hal ini adalah kebijakan Kemensos RI,” ungkapnya.
Anwar menambahkan, kalau memang nanti ditemukan ada data KPM warga miskin yang terimbas pengurangan, pihaknya akan berupaya melakukan pendataan ulang serta mengajukannya kepada dinas terkait agar tetap mendapatkan bantuan tersebut.
” Sebagai pendamping semaksimal mungkin saya akan melakukan kroscek di lapangan agar tidak terjadi ketimpangan dan juga sampai merugikan masyarakat. Warga yang benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan justru tidak dapat,” imbuh Anwar.
(Ipl)
