KEDIRI, RadarBangsa.co.id – Pelantikan kepala desa terpilih dari Pilkades Serentak 254 desa di wilayah Kabupaten Kediri, Selasa (17/12), terdapat lima orang kades terpilih yang tidak ikut dilantik oleh Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno.
Lima kades terpilih yang tidak dilantik tersebut yakni dua orang dari Kecamatan Ringinrejo, yakni Tulus Widodo, Kades Jemekan, dan Heru Susanta, Kades Nambaan, dikarenakan keduanya sedang menjalankan ibadah Umroh.
Sedangkan dua orang kades terpilih lainnya yang juga tidak ikut dilantik adalah dari wilayah Plemahan, yaitu Sugeng, Kades Plemahan, dan Samsuri, Kades Banjarjo. Keduanya tidak dilantik bersama 249 kades terpilih lainnya lantara jabatan kepala desa sebelumnya baru akan berakhir pada 30 Desember 2019 nanti.
Sementara untuk satu desa lagi yang tidak jadi dilantik di Convention Hall Kawasan Simpang Lima Gumul (SLG) itu adalah Desa Dungus, Kecamatan Kunjang, dikarenakan kepala desa terpilih Ahmad Zainuri meninggal dunia sebelum dilantik, sehingga rencananya besuk akan dilakukan pilkades kembali.
Hadir dalam pelantikan 249 kepala desa periode 2019-2025 ini di antaranya, Bupati Kediri, Kapolres Kediri AKBP Roni Faisal SF, SIK, Kapolres Kediri Kota AKBP Miko Indrayana, SIK, Kasdim 0809/Kediri Mayor CZI Gatot alwo Edi, Kasi Pidum Kejari Kabupaten Kediri Kurniawan, SH, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kediri Drs. Sigit Sosiawan, SE, Forkopimda, Muspika se Kabupaten Kediri, Ketua BPD, Ketua Panitia Pilkades, Ketua Lembaga Desa, Perangkat Desa, tokoh masyarakat, dan 249 Kades terlantik didampingi pasangannya.
Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno, dalam sambutannya mengatakan, sesuai dengan agama Islam pengambilan sumpah janji jabatan kepala desa terpilih adalah salah satu amanah yang harus dipedomani.
“Nantinya dalam pelaksanaan tugas sebagai kepala desa harus dapat bekerja sama dengan baik dengan perangkat desa agar dapat menyerap anggaran dana desa dengan maksimal,” katanya.
Menurut Bupati Haryanti, di Kab. Kediri banyak terdapat desa yang memiliki fasilitas seperti desa wisata yang dapat memajukan pemberdayaan desa tersebut di jenjang pariwisata. “Diharapkan ke depan kepala desa yang telah dilantik dapat menjadi suri tauladan di masyarakat dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi,” pesannya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kediri Drs. Sigit Sosiawan, SE, seusai pelantikan dikonfirmasi mengatakan, pihaknya menghimbau kepada para kepala desa yang baru saja dilantik untuk selalu berhati-hati dalam pengelolaan anggaran desa.
“Yang paling penting, kades harus bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat berjalan dengan aman. Jangan takun dengan bayang-bayang SiLPA atau apa saja, makanya baca dan pelajari peraturannya, jalan sesuai aturan, pasti aman,” tuturnya.
Plt Kepala DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Kediri, Drs. D. Sampurno, MM, dikonfirmasi terkait beberapa desa yang masih bersengketa mengatakan, meskipun masih ada konflik atau sengketa atas pelaksanaan pilkades, namun sesuai peraturan kades terpilih tetap harus dilantik.
“Untuk kades terpilih yang dinilai ada sengketa, mereka tetap kita lantik, karena peraturannya seperti itu. Kalau ada pihak yang merasa tidak bisa menerima hasil pilkades di desanya, maka silahkan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku,” katanya.
Sampurno juga berpesan kepada para kades yang baru saja dilantik agar mafaatkan anggaran yang digelontorkan untuk desa, seperti Dana Desa dan ADD (Alokasi Dana Desa) semaksimal mungkin guna kesejahteraan masyarakat. (Oni/Jay)
