Diduga Alergi Wartawan, Kades di Menganti ini Mencak- Mencak, Saat Dikonfirmasi

0
139

Gresik, Radarbangsa.co.id – Sikap Sri Retnowati Kepala Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik yang berang dan emosi saat dikonfirmasi wartawan soal pembangunan desa dan penggunaan anggaran semakin membuat penasaran, dugaan sejumlah penyimpangan anggaran desa makin terasa

Peristiwa tidak simpati sebagai Pejabat yang digaji dari uang rakyat ditunjukkan Kades Domas saat dikonfirmasi awak media,  Selasa (12/2).

Bahkan saat itu Kades Domas, Sri Retnowati dengan angkuh mengatakan jika keberatan jika dikonfirmasi terkait penggunaan anggaran Dana Desa maupun Bantuan keuangan yang dikelolanya.

“Mosok takok kok detail ngene (masak tanya kok sampai detail gini) aku ini kerja bener jangan tanya yang aneh-aneh,” ungkap Kades Sri.

Bahkan saat itu Kades Domas sempat mengeluarkan kata-kata menantang kepada jurnalis karena keberatan saat dikonfirmasi, berkali-kali dirinya melemparkan kalimat bahwa dirinya tidak takut kepada wartawan dan perkara apapun jadi.

“Aku tidak takut, masak tanya kok sedetail gini, aku gak wedi,” cetus Sri.

Melihat situasi Kades Domas yang semakin tinggi dan emosi, awak media coba menenangkan situasi dengan mengatakan agar Bu kades jangan marah-marah.

“Kalau  memang   tidak   ada masalah kenapa harus seperti ini”, kata salah satu tim awak media,  menyayangkan arogansi Kades dan merasa prihatin atas ulah sang Kades.”Anggaran dari pemerintah yang dikelola oleh Kades itu berasal dari uang rakyat, dari pajak rakyat, masak yang punya duit tanya malah Kades marah-marah, yang benar dong,”ungkap salah satu tim media.

Sikap tidak simpati yang ditunjukkan Kades Domas, Sri Retnowati dengan menghalangi tugas jurnalistik semakin menguatkan indikasi adanya dugaan permainan penyimpangan anggaran yang takut jika terbongkar kepermukaan.

“Secara pribadi kami sudah memaafkan, tapi secara provesi kami akan laporkan permasalahan ini, sesuai amanah UU nomor 40 tahun 1999 Dalam ketentuan pidana pasal 18 itu dikatakan setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghambat atau menghalang – halangi ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 terkait penghalang-halangan upaya media untuk mencari dan mengolah informasi, dapat dipidana dalam pidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi ini ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang pers”, ujar,salah satu tim

Arogansi Kades Domas, Sri Retnowati meledak saat awak media mengkonfirmasi terkait penggunaan anggaran pendapatan Desa, saat itu awak media menanyakan beberapa hal seperti Pembelian Mobil siaga Desa yang pada anggaran tahun 2017 sudah ter – LPJ kan sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta)  dan di tahun 2018 juga dianggarkan sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta)  dan 150.000.000 (Seratus Lima puluh juta).

Selain itu, diduga ada Mark up dalam pembelian perangkat scanner, pada anggaran 2018 tertulis pada APBdes sebesar Rp. 7.000.000 juta namun pada harga pasaran alat Scan tersebut harganya di bawah Rp. 7.000.000 juta.

Begitupun dengan Wireless Microphone yang tertulis pada APBDes 2018 tertulis Rp. 1.5 juta.
Yang menjadi pertanyaan adalah pada kode rekening 2 1 2 8 2 terdapat Uraian Belanja jasa transaksi keuangan ( admin Bank dll) sebesar Rp. 2 juta dari PAD dan Honor Bendahara Desa sebesar Rp. 6.000.000 juta yang bersumber dari ADD.

Adapun pembangunan yang bersumber dari Dana Desa yang sedianya akan di konfirmasi adalah pavingisasi jalan makam Dusun Petal sebesar Rp. 106.000.000 juta, dan dari pendapatan tranfer yang bersumber dari Bantuan Khusus Kabupaten sebesar Rp. 260.000.000 juta, Sesuai informasi yang diperoleh awak media, bantuan khusus di laksanakan pada 3 kegiatan pembangunan, Plengsengan /TPT jalan lingkungan sebesar Rp. 100.000.000 juta, TPT saluran air Dusun Petal sebesar Rp.60.000.000  juta dan Pembangunan Plengsengan Embung sebesar Rp.100 juta.

Diketahui pada tahun anggaran 2018, Desa Domas mendapatakan pendapatan transfer sebesar Rp. 1.714.089.000. Meski hanya mendapat Kucuran ADD sebesar Rp. 345.002.000. Namun pengeluaran untuk gaji dan tunjangan Kades beserta perangkat tertulis lebih besar pada APBDes senilai total Rp. 385.200.000
Dengan perincian penghasilan Kepala Desa sebesar Rp.2.400.000 juta × 12 bulan, sekretaris desa Rp. 1.680.000 × 12 bulan, perangkat desa Rp. 1.440.000 × 12 bulan × 9 orang dan bersumber dari ADD.

Tunjangan kepala Desa Rp. 1.100.000 x 12 bulan, sekretaris Desa Rp. 820.000 x 12 bulan dan perangkat Desa Rp. 560.000 x 12 bulan x 9 orang yang bersumber dari BHPR.

Selain itu masih ada tunjangan tambahan penghasilan Rp. 36.000.000 yang bersumber dari PAD, tunjangan BPD sebesar Rp. 61.200.000.
Pengadaan Mobil siaga Desa menjadi hal yang dipertanyakan karena pada anggaran tahun 2017 sudah di Lpj kan sebesar Rp. 50.000.000 juta, dan pada tahun 2018 juga di anggarkan lagi Rp.200 juta, sampai saat ini belum diketahui kejelasan anggaran tahun 2017 Rp. 50.000.000 juta tersebut, masuk Silpa atau… ? (Tim)

LEAVE A REPLY