Diduga Terjadi Praktik Korupsi Pokir, MAKAR Geruduk OPD

  • Whatsapp
Suasana audiensi MAKAR bersama OPD dan Sekda Kabupaten Pasuruan

PASURUAN, RadarBangsa.co.id – Sehubungan dengan dugaan adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), ratusan Masyarakat Anti Korupsi Anggaran Rakyat (MAKAR) geruduk Perkantoran Raci.

Selasa (26/10), sekitar pukul 09.30, ratusan masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Anti Korupsi Anggaran Rakyat (MAKAR) melakukan aksi demo.

Bacaan Lainnya

Dalam audiensi yang berlangsung, nampak dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Anang Saiful Wijaya, Asisten 1 Rachmat, KabagOps Polres Pasuruan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Sekretaris Binamarga Kabupaten Pasuruan.

Kedatangan ratusan masyarakat ini sehubungan dengan dugaan adanya korupsi dalam setiap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan.

Dikomandoi oleh Lujeng Sudarto, selaku Ketua LSM PUSAKA, ratusan masyarakat yang mengikuti aksi demo menyatakan sikap, bahwa pelaksanaan dari penyusunan dan perencanaan APBD melalui usulan dari anggota DPRD adalah inheren, atau sudah melekat dengan fungsi penganggran (budgeting) dari DPRD.

Dengan adanya hal tersebut, tidak menjadi alasan anggota DPRD untuk meminta paket pekerjaan penunjukan langsung dengan merekomendasikan pihak ketiga (rekanan) kepada OPD terkait untuk melaksanakan pekerjaan fisik.

Usulan atas penyusunan program kegiatan yang bersumber dari APBD, dari anggota DPRD kepada OPD berupa paket penunjukan langsung dengan nilai pagu rata-rata dua ratus juta rupiah (Rp.200.000.000) adalah bagian dari skenario menghindarkan dari mekanisme lelang terbuka, sehingga dilakukan lelang terbatas dengan mekanisme penunjukan langsung kepada rekanan yang sudah direkomendasikan oleh anggota DPRD.

Untuk penunjukan rekanan oleh anggota DPRD untuk melaksanakan paket pekerjaan di beberapa OPD berlaku permintaan success fee sebesar 15%.

“Kita mengkritisi terkait dengan dugaan penyimpangan dana pokir dan program lainnya selain pokir. Kita melihat ada potensi KKN antara legislatif dengan eksekutif berikut rekanan,” ujar Lujeng Sudarto.

Lujeng, sapaan akrab Ketua LSM PUSAKA mengatakan, bahwa dirinya tidak mempermasalahkan, karena pokir adalah hak konstitusi dewan dalam hak penganggaran.
Menjadi penyimpangan ketika diduga anggota DPRD melakukan penunjukan rekanan yang didukung dengan adanya komitmen fee.

Selain itu, MAKAR menuntut agar Bupati Kabupaten Pasuruan mencopot pejabat OPD yang terlibat dalam konspirasi pemufakatan jahat.

Kepala Kejari segera mengusut dan memproses hukum para pelaku tindak kejahatan korupsi yang merugikan masyarakat.

Meminta agar seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya tanpa harus melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

“Kita sudah melaporkan kasus ini kepihak Kejaksaan dan sekarang masih dalam penyelidikan dan pemanggilan rekanan, OPD dan bisa nantinya akan kekalangan para dewan,” tutup Lujeng Sudarto.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *