NGAWI, RadarBangsa.co.id – Guna meminimalisir tingkat pelanggaran, serta penyimpangan dalam implementasi Program DAK Fisik bidang pendidikan tahun 2019. Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Jawa Timur, bersinergi dengan pihak Kejaksaan Negeri setempat, dalam monitoring pengawasan pelaksanaan pekerjaan program tersebut.
Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) setempat, Moh. Luluk Sodiki kepada awak media Radar Bangsa. Dikatakannya,” sesuai Perpres No. 141 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan, yang di implementasikan melalui Permendikbud No. 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan.
Bahwa, untuk meminimalisir tingkat pelanggaran serta penyimpangan dalam pelaksanaan program DAK fisik bidang pendidikan 2019 ini, kita memang bersinergi dengan pihak Kejaksaan Negeri setempat. Dimana dalam hal ini untuk pendampingan hukum. Sehingga bila ada pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut, dari pihak Kejari yang akan memberi pembinaan,” terang singkat Kabid Dikmen Moh. Luluk Sodiki.
Terpisah, Kasi Datun Kejari Ngawi, Sulistyo Utomo, kepada awak media Radar Bangsa.co.id, dalam hal tersebut menegaskan, dalam hal ini Kejari Ngawi dalam pelaksanaan pekerjaan hanya sebagai pendampingan hukum, setiap evaluasi program pembangunan dari awal sampai akhir. Kemudian melakukan perizinan dengan pengawasan internal pemerintah untuk menghindari peralihan yang digulirkan, menggagalkan, dan yang menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.(9/10/2019)
Melakukan pemantauan dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan. Serta melaksanakan penegakan hukum represif kompilasi bila ditemukannya bukti permulaan yang cukup setelah melakukan koordinasi dengan otoritas pengawasan pemerintah tentang telah melakukan tindakan melawan hukum, meminta izin, dan / atau melakukan sesuatu yang berkaitan keuangan negara.(mf)
