Disperdakop Kabupaten Madiun Sosialisasi Perizinan Tanda Waralaba

MADIUN RadarBangsa.co.id – Sebanyak 30 badan usaha penyelenggara kegiatan waralaba di undang Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro (DISPERDAKOP) Kabupaten Madiun sosialisasi perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), bertempat di Joglone Kerto Madigondo, Magetan, Rabu( 16/11/22).

Sementara Kepala bidang Perdagangan Toni eko prasetyo mengatakan, badan usaha baik pemberi ataupun penerima waralaba wajib punya STPW.

Bacaan Lainnya

“Sekarang pendaftaran bisa di lakukan secara online di OSS.go.id,” terangnya.

Masih kata Toni, banyak masyarakat yang belum mengetahui hal itu, jd masih banyak yang mendaftarkan secara manual.

“Para pengusaha wajib mempunyai surat STPW, kalau tidak mengurus bisa di kenakan hukum pidana, sudah di atur di UU nomer 7 tahun 2014 tentang perdagangan”, tambahnya.

“Adapun 6 kreteria waralaba yang di maksud sebagai berikut:
1. Memiliki ciri khas
2. Menguntungkan dan terbukti minimal setelah 5 tahun.
3. Punya SOP tertulis
4. Mudah di duplikasi
5. Dukungan berkesinambungan. Misal pelatihan, dan bimbingan berkala.
6. HKI terdaftar.

Setelah memenuhi 6 kriteria tersebut badan usaha harus segera mengurus STPW, adapun dasar hukum di dalam STPW, yaitu

1. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomer 24 tahun 2018 tentang pelayanan berusaha terintergrasi secara Elektronik
2. No.3/M-DAG/PER/8/2021tentang penyelenggara waralaba
3.peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia No.77 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik sektor Perdagangan.”, Tegas Toni Eko Prasetyo.

“Masyarakat yang ingin mengurus izin STPW, adapun persyaratannya sebagai berikut,
1. Mengisi blanko permohonan bermatrai 10.000
2. Print out NIB( nomer induk berusaha) dari OSS
3. Print out jenis izin usaha dari OSS
4.pas foto 3×4 sebanyak 2 lembar
5. Izin mendirikan bangunan(IMB) Perjanjian sewa
6. Berita acara pemeriksaan lapangan dari dinas perdagangan
7. Memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki (RDTRW) rencana detail tata ruang wilayah).
8a.bagi pemberi waralaba, memiliki prospektur penawaran waralaba,
b. Bagi penerima waralaba, memiliki perjanjian waralaba dengan prospektur penawaran waralaba,
c. Bagi pemberi waralaba lanjutan, memiliki prospektur penawaran waralaba,
d. Bagi penerima waralaba lanjutan, memiliki perjanjian waralaba,
9. Surat kuasa bermatrai 10.000( jika diwakilkan)
10. Untuk perubahan izin harus melampirkan izin yang lama.

Demikian penjelasan dari kami, semoga semua badan usaha bisa mengurus perizinan STPW, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak di harapkan kedepannya”, tutup Kabid Perdagangan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *