Dituntut Tak Netral, 19 Panitia Pilkades Sebani Resmi Mengundurkan Diri

  • Whatsapp
Pembacaan surat resmi pengunduran diri panitia saat dibacakan oleh Ketua BPD Desa Sebani Muksin didampingi perangkat lain (Dok Istimewa Ank/Ek)

PASURUAN, RadarBangsa.co.id – Tak puas dengan hasil kinerja panitia Pilkades yang diduga tidak menjaga netralitas didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, puluhan warga meluruk dan menduduki kantor Balai Desa Sebani, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin (14/10) siang.

Dalam aksinya, puluhan warga yang merupakan pendukung dari salah satu Bakal Calon Muhammad Ghufron itu menuntut agar seluruh panitia penyelenggara Pilkades di Desa Sebani dibubarkan karena dinilai tidak amanah.

Bacaan Lainnya

Diketahui bahwa untuk Calon atau kandidat yang maju pada Pilkades di Desa Sebani sendiri terdapat ada 3 calon, satu calon berangkat dari incumben atau mantan Kades dan dua lagi dari warga setempat termasuk Muhammad Ghufron yang maju atas desakan warga.

“Ketidaknetralan mereka (panitia,red) selama tahapan Pilkades, terlihat bahwa selama ini mereka mencari dan mengarahkan masa ke salah satu kandidat lain. Dan atas dasar salah informasi sehingga saya tidak bisa ikut ujian, akhirnya dinyatakan gagal”. Kata Mohammad Ghufron, salah satu calon yang maju dalam Pilkades di Desa Sebani.

Adanya dugaan sikap ketidaknetralan dan tidak komunikatif yang ditunjukkan pihak panitia penyelenggara, disinyalir tentang adanya pemberitahuan jadwal mengenai ujian serentak dari pihak Panitia kepada calon Muhammad Ghufron yang menurutnya diinfokan pada 14 Oktober 2019.

Sedangkan untuk jadwal pelaksanaan ujian serentak sendiri sudah dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2019 lalu, terang saja info mengenai jadwal ujian yang diterima Calon Muhammad Ghufron lewat dari jadwal ujian yang sebenarnya.

Maka secara tidak langsung berimbas pada gugurnya atau tidak lolosnya salah satu calon yang diusung puluhan warga yang protes, sehingga memicu adanya gejolak warga yang tidak lagi percaya kepada para Panitia Pilkades tersebut.

“Waktu itu kita salah dikasih info oleh pihak panitia, yang mana bahwa untuk ujian serentak katanya tanggal empat belas dan kita fokus tanggal empat belas. Padahal jadwal ujian serentak itu dilaksanakannya pada tanggal sebelas, dari situ saya dinyatakan gugur”. Ujar Ghufron kepada awak media radar bangsa saat dilokasi Balai Desa Sebani bersama warga lain.

Atas dasar itulah, puluhan warga dengan tegas meminta dan mendesak agar seluruh panitia penyelenggara Pilkades di Desa Sebani dibubarkan. Dan meminta supaya untuk pelaksaan tes dan ujian di Desa Sebani, selanjutnya dilaksanaka ujian ulang bagi kedua calon yang ada.

“Sekarang panitia ada sembilan belas orang, kenapa pada waktu pelaksanaa ujian hanya dua orang yang dikasih tahu jadwalnya. Sementara yang satu lagi ditinggal, ada apa ini ? (red, tanya warga pendukung). Jelas ini ada unsur kesengajaan dan kita nilai panitia tidak komunikatif”. Sahutnya Kholik, salah satu warga pendukung yang ikut dalam aksi protes atas kebijakan Panitia yang dinilainya tidak menjaga netralitas.

Alasan warga mengusung calon Muhammad Ghufron untuk maju dalam Pilkades di Desa Sebani, tak lain untuk merubah Desa Sebani kearah yang lebih baik dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat banyak di Desa tersebut.

“Tujuan kita mengusung calon ini tak lain untuk meluruskan atau agar ada pembenahan aturan dan kebijakan yang terjadi di desa ini. Yang mana terkait adanya kinerja pihak berwenang desa, satu orang merangkap beberapa jabatan. Dan Itu salah satu misi dari calon ini, selanjutnya berharap ada perubahan yang lebih baik”. Tukasnya Kholik.

Untuk menghindari gejolak amarah warga supaya tidak berkelanjutan serta demi menciptakan situasi Pilkades agar berjalan lebih terbuka dan transparan, akhirnya seluruh panitia Pilkades di Desa Sebani yang terdiri dari 19 orang secara resmi telah mengundurkan diri.

Dan untuk sementara waktu, Ketua BPD Desa Sebani Muksin bersama para perangkat desa lain mengambil alih tugas dan peran panitia Pilkades. Selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan dan juga Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Namun sayangnya ketika hendak ditanya terkait tindaklanjut mengenai apakah akan dilaksanakan ujian ulang termasuk mengenai waktu pelaksanaannya, pihak BPD enggan memberikan komentarnya karena masih melakukan rapat internal. (ank/ek)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *