Dominan PKTD di Lamongan, Tiga Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021

LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Prioritas penggunaan dana desa, Dijelaskan panduan berupa tiga poin yang perlu diperhatikan dalam menggunaan dana desa tahun 2021.

Yang pertama harus sesuai dengan kewenangan desa. Yang Kedua, Dana Desa harus digunakan secara swakelola atau tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Yang Ketiga adalah bahwa penggunaan Dana Desa harus dioptimalkan dengan metode Padat Karya Tunai Desa (PKTD), baik infrastruktur produktif maupun ekonomi produktif.

“Infrastruktur produktif bisa dilakukan oleh pemerintah desa. Tapi kalau sudah bicara ekonomi produktif maka PKTD hanya boleh dilakukan oleh BUMDes,” ungkap Khusnul Yaqin, S.Si Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan yang disampaikan melalui Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa Hari Suryantoro Putro, S.Sos, M.IP. menerangkan di kantor Dinas PMD Jl. Jaksa Agung Suprapto Lamongan Jawa Timur. Senin, (4/01).

Selain itu, kata Hari Suryantoro, “Pembangunan dari anggaran Dana Desa tahun 2021, fisik digunakan melalui PKTD (Padat Karya Tunai), jadi kayak membuka lahan yang kosong untuk menyiapkan ketahanan pangan di desa. Membuka lahan yang kosong memakai Padat Karya Tunai, terus membangun lumbung desa juga termasuk fisik, itu juga boleh asalkan tidak menyimpang dari Permendes (Peraturan Menteri Desa) itu.

Lebih lanjut, “Pemulihan ekonomi desa, kedua program penanganan sosial sesuai kewenangan desa, tiga adaptasi kebiasaan baru di desa. Sedangkan nilai besaran jumlah Dana Desa di Kabupaten Lamongan sebesar Rp367.859.016.000,- untuk 462 desa di Kabupaten Lamongan.

Besaran tersebut itu rumasannya yang menentuhkan adalah Kementrian Keuangan RI. Memakai empat rumusan yaitu indikator dasar, Avirmasi, kinerja dan formula. Artinya ketemulah per desa sekian-sekian itu ada rumusannya,” tandasnya.

“Saat ditanya apakah bisa Dana Desa 2021 dipergunakan untuk pemberdayaan. Hari menjelaskan, bisa. Sumber informasi yang digali oleh awak media, dikatakan oleh sejumlah perangkat desa dan kepala desa di Lamongan, dikatakan, bahwa untuk tahun ini 2021 Dana Desa tidak diperbolehkan untuk fisik.

Dijelaskan oleh Hari, boleh-boleh dilihat dulu fisiknya, asalkan kalau berhubungan dengan ketahanan pangan di desa, termasuk membangun lumbung desa sebagai penguatan ekonomi kerakyatan, seperti BUMDes mengadakan pembuatan atau membangun wisata desa. Misalkan membersihkan lahan yang kosong dengan memakai Padat Karya Tunai Desa. Pada intinya untuk pemberdayaan ekonomi di desa.

Lebih lanjut dikatakan oleh Hari, “Pembuatan tempat cuci tangan disetiap tempat-tempat umum penegakan protokol kesehatan. Termasuk juga pembuatan Pos jaga pintu masuk desa dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Perundangan sebagai acuan terkait penggunaan Dana Desa 2021 ini ada Peraturan Menteri Desa (Permendes) No. 13 tahun 2020.

Saat ini pihak Dinas PMD sudah mengirim surat ke semua Camat di Kabupaten Lamongan dan selanjutnya pihak kecamatan agar menghadirkan masing-masing Kepala Desanya untuk disampaikan sesuai isi surat soal petunjuk teknik penyaluran Dana Desa sesuai APBDes (Anggaran dan Belanja Desa) Tahun 2021 (sesuai isi surat),” ujar Hari.

Ditambahkannya, “Saat ditanya apakah penggunaan Dana Desa 2021 bisa lakukan untuk meneruskan pembangunan fisik tahun lalu belum selesai. Hari menerangkan, “Kita mengacu pada aturan Permendes itu tidak boleh, karena efek dari pandemi Covid-19 memikirkan soal keselamatan masyarakat juga menyelamatkan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan tidak diperbolehkan apabila tidak menganggarkan ditahun sebelumnya, karena tetap mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Desa yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Desa berdasarkan Musyawarah Desa (MusDes) yang sebelumnya berupa Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (RAPBD) Desa.

(Ipl)