SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M. Sarmuji, menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan lahan idle di Jawa Timur untuk tanaman kayu sengon oleh Perhutani dan PTPN I. Ini karena industri plywood (triplek) di sekitar provinsi tersebut mengalami kesulitan pasokan kayu sengon sebagai bahan baku utama.
“Sudah banyak pabrik triplek yang terpaksa mengurangi produksinya, bahkan menutup pabriknya, karena kurangnya pasokan kayu sengon. BUMN seharusnya menjadi penggerak ekonomi secara menyeluruh, termasuk industri triplek yang merupakan penghasil tenaga kerja besar,” ujar Sarmuji dalam keterangannya kepada media, pada Senin (6/5/2024).
Sarmuji berkomitmen untuk menyampaikan langsung keluhan industri plywood kepada direksi Perhutani dan PTPN I, mengingat pentingnya peran ekonomi dari industri tersebut. Dia juga menegaskan bahwa semua BUMN, termasuk Perhutani dan PTPN I, merupakan mitra kerja DPR RI Komisi VI.
“Selain sebagai penghasil tenaga kerja yang signifikan, pasokan plywood sangat vital untuk industri konstruksi, properti, dan meubel yang memiliki rantai pasokan panjang dan memberikan kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja,” tambah Sarmuji.
Sementara itu, Fuad Abdullah, Ketua Forum Masyarakat Perkayuan (FMP) Jatim— yang mayoritas anggotanya pelaku usaha pabrik triplek – mengatakan, sudah dua tahun terakhir industri plywood di wilayahnya mengalami kontraksi secara dahsyat, terutama akibat minimnya bahan baku berupa kayu sengon.
“Dulu banyak terbantu kayu sengon dari Perhutani. Tapi sejak Perhutani membuka usaha yang sama (diversifikasi) yakni juga pabrik plywood, pasokan sengon ke anggota kami menjadi sangat terbatas. Jadi selain kami bertarung di pasar plywood melawan Perhutani, kami juga sangat bergantung bahan baku dari Perhutani. Ini salah satu penyebab hancurnya industri triplek di Jatim,” kata Fuad yang memiliki pabrik plywood di Pare, Kediri.
Menurut Fuad, masih sangat luas lahan yang dimiliki Perhutani dan PTPN I yang bisa dimaksimalkan untuk tanaman sengon, yang bisa menjadi harapan bagi terus berlangsungnya industri plyawood di Jatim. “Terserah dengan skema dan pola apa, prinsipnya kami siap bekerjasama dengan kedua BUMN untuk pengembangan tanaman sengon sebagai bahan baku kami.”
Fuad juga berharap Pemerintah Provinsi Jatim ikut memperhatikan nasib industri plywood yang ada di wilayahnya, terutama yang terkait dengan penyediaan bahan baku. “Pemprov Jatim melalui Dinas Kehutanan bisa saja menggalakkan program tanaman sengon bagi lahan masyarakat, juga lahan milik desa. Tinggal bantuan bibit atau bantuan lain disiapkan,” katanya.
Selain itu, kata Fuad, pengusahaan pabrik plywood belakangan banyak direpotkan oleh datangnya petugas yang menanyakan persoalan sepele, terutama yang terkait dengan ijin lingkungan, surat ijin gangguan (HO) dan lainnya.
