MADIUN, RadarBangsa.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menyelenggarakan rapat paripurna pada Senin (04/11/2024) di ruang rapat DPRD. Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian pandangan umum dari setiap fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Madiun tahun 2025. Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Ferry Sudarsono, seluruh anggota DPRD, pimpinan fraksi, Penjabat Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.
Pandangan umum dari fraksi-fraksi ini menjadi tahapan penting dalam penyusunan APBD 2025. Melalui pandangan ini, setiap fraksi memberikan evaluasi, rekomendasi, dan catatan terkait rancangan anggaran yang diusulkan oleh pihak eksekutif. Tujuan dari pandangan umum ini adalah memastikan serapan anggaran dapat memenuhi kebutuhan pembangunan di Kabupaten Madiun dan mendukung visi pembangunan yang berkelanjutan.
Sejumlah isu penting yang menjadi sorotan dalam pandangan umum kali ini mencakup kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan program pendidikan dan kesehatan. Setiap fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan terkait prioritas alokasi anggaran pada sektor-sektor strategis tersebut.
Mashudi, perwakilan dari Fraksi Golkar, dalam pandangannya menyoroti pentingnya penguatan ekonomi lokal guna menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Ia juga menekankan perlunya transparansi dalam pelaksanaan program-program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur. Mashudi menyoroti beberapa proyek infrastruktur yang dinilai membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.
“Salah satu isu infrastruktur yang perlu mendapat perhatian adalah proyek pembangunan Jembatan Desa Klumutan, yang meskipun telah dibahas di tingkat provinsi, belum terealisasi hingga saat ini. Selain itu, jalur penghubung antardesa di Kecamatan Gemarang, Kare, dan Desa Wonoasri masih kurang optimal untuk mendukung mobilitas masyarakat,” jelas Mashudi.
Lebih lanjut, Mashudi mengusulkan alokasi subsidi khusus bagi petani di Kabupaten Madiun menjelang musim tanam. Hal ini, menurutnya, sangat penting mengingat Kabupaten Madiun memiliki peran strategis sebagai salah satu daerah penopang ketahanan pangan nasional.
“Menghadapi musim tanam yang akan datang, kita semua tahu bahwa subsidi untuk petani masih minim. Kami dari Fraksi Golkar mengusulkan agar pemerintah daerah mengalokasikan dana khusus untuk membantu para petani, terutama karena Kabupaten Madiun menjadi salah satu lumbung pangan nasional,” terang Mashudi.
Selain isu infrastruktur dan ketahanan pangan, Fraksi Golkar juga menyoroti kondisi Pabrik Sepatu PT Karyamitra Budisentosa yang sudah tidak beroperasi sejak dinyatakan pailit pada September 2022. Mashudi mengungkapkan keprihatinannya karena hingga saat ini, perusahaan tersebut belum membayarkan gaji ratusan karyawannya.
“PT Karyamitra Budisentosa sudah pailit, bahkan asetnya telah dijual ke perusahaan lain. Namun, gaji ratusan karyawan masih belum terpenuhi. Kami meminta Pemerintah Daerah lebih serius menangani permasalahan ini demi kesejahteraan para mantan karyawan yang belum menerima hak mereka,” ungkap Mashudi.
Setelah penyampaian pandangan umum dari Fraksi Golkar dan fraksi lainnya, pihak eksekutif dijadwalkan memberikan tanggapan pada sesi rapat berikutnya. Sesi ini diharapkan akan menjadi wadah dialog antara eksekutif dan legislatif untuk merumuskan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui proses pembahasan yang intensif ini, DPRD Kabupaten Madiun berharap agar RAPBD Kabupaten Madiun tahun 2025 dapat dirancang sesuai dengan aspirasi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Penulis : Wito
Editor : Zainul Arifin
