MALANG KABUPATEN, RadarBangsa.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menyoroti hilangnya sejumlah kegiatan yang bersumber dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam rencana kerja beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fenomena ini dinilai sebagai bentuk ketidakselarasan antara perencanaan legislatif dan eksekutif yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, menegaskan bahwa Pokir merupakan hasil serap aspirasi masyarakat yang telah melalui mekanisme formal dan pembahasan bersama antara DPRD serta pemerintah daerah. Karena itu, penghapusan tanpa dasar kuat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip perencanaan partisipatif.
“Pokir adalah amanat rakyat yang telah kami bahas bersama pemerintah daerah. Menghapusnya tanpa alasan yang jelas sama saja meniadakan aspirasi masyarakat yang seharusnya menjadi dasar pembangunan,” ujar Darmadi, Selasa (12/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa setiap tahun, penyusunan program kerja OPD wajib berpijak pada tiga pilar utama: hasil Pokir DPRD, kajian teknokratik, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Apabila terjadi tumpang tindih atau ketidaksesuaian dengan tugas pokok OPD, maka evaluasi masih dimungkinkan. Namun, bila usulan Pokir sudah masuk ke daftar kerja resmi, maka pelaksanaannya menjadi tanggung jawab mutlak OPD terkait.
Menurut Darmadi, hilangnya beberapa kegiatan Pokir di sejumlah OPD bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut kredibilitas pemerintah daerah dalam menindaklanjuti suara masyarakat. Ia menilai, pengabaian aspirasi warga bisa berdampak pada menurunnya partisipasi publik di masa mendatang.
“Aspirasi masyarakat yang diabaikan akan menimbulkan kekecewaan dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah. Kami akan segera memanggil OPD terkait untuk memberikan klarifikasi atas persoalan ini,” tegasnya.
DPRD Kabupaten Malang berencana memanggil dinas-dinas terkait dalam waktu dekat guna memastikan kejelasan data dan mencari solusi agar kegiatan hasil Pokir tetap menjadi prioritas dalam arah pembangunan daerah.
“Kami ingin memastikan agar suara masyarakat benar-benar menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah,” pungkas Darmadi.
Penulis : Windu
Editor : Zainul Arifin
