DPRD Tulungagung  Gelar Paripurna ‘Persetujuan Bersama Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020

TULUNGAGGUNG, RadarBangsa.co.id – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung beragendakan Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Penetapan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Periode Tahun 2018-2023. Rapat paripurna berlangsung di Ruang Graha Wicaksana lantai dua Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (30/6).

Hadir dalam acara yang berlangsung secara virtual dan dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono SSos yakni Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM, Anggota DPRD Tulungagung serta Sekda Kabupaten Tulungagung. Semua fraksi di DPRD Tulungagung menyetujui penetapan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi Perda dan penetapan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung Periode Tahun 2018-2023.

Di agenda rapat paripurna DPRD Tulungagung ini juga membahas APBD Tulungagung tahun 2020 secara rinci, untuk pendapatan setelah perubahan sebesar Rp 2.477.086.637.778,74 terealisasi Rp 2.598.322.954.180,68 atau tercapai 104,89. Belanja setelah perubahan Rp 2.967.872.893.853,59 terealisasi Rp 2.643.649.523.202,12 atau tercapai 89,08 persen.

Bacaan Lainnya

Yang mana anggaran tersebut membuat defisit Rp 490.786.256.074,85 dengan realisasi Rp45.327.469.021,44 (9,2 persen). Sedang di pembiayaan, penerimaan setelah perubahan Rp505.786.256.074,85 terealisasi Rp 505.544.089.424,85 (99,95 persen). Dan di pertarungan setelah perubahan Rp15.000.000.000,00 terealisasi Rp 12.936.840.000,00 (86,25 persen). Sehingga pembiayaan netto Rp 490.786.256.074,85 dengan realisasi Rp 492.607.249.424,85. SILPA tahun berkenaan nol dengan realisasi Rp 447.279.780.403,41.

Dalam pandangan akhir, semua fraksi DPRD Tulungagug menerima dan menyetujui penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi Perda. Ada beberapa catatan seperti yang disampaikan Fraksi Partai Golkar yang mewakili semua fraksi dengan alasan mempercepat proses pelaksanaan paripurna untuk mencegah penularan Covid-19.

H. Sukanto Skep.Ners Mkes, sebagai juru bicara memberi catatan menyatakan, “Pemkab Tulungagung diharapkan memfasilitasi MGMP seluruh mata pelajaran dalam peberbitan modul yang dipakai dalam pembelajaran di masa pandemi Covid-19 mengingat masih terbatasnya pembelajaran tatap muka dan nantinya guru bisa mengunduh dari website” ,terangnya.

Dengan adanya pandangan fraksi tersebut, bupati Tulungagung akan menindaklanjuti dan segera mempertimbangkan dengan instansi terkait.
Di singgung masalah pengisian calon wakil bupati saat usai sidang yang mana Sisa jabatan Bupati masa bakti 2018-2023 kurang dari 3 tahun.

Sesuai Undang-undang, pengisian wakil bupati bisa dilakukan dengan mekanisme pemilihan di DPRD asalkan sisa jabatan masih lebih dari 18 bulan, Bupati Maryoto mengatakan, “kita masih menunggu dari Partai nasdem untuk usulan calon wakil bupati yang menjadi lawan dari calon PDIP yang sudah di pilih”,pungkasnya.

(DF)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *