DPUTR Gresik dan PT Liman, Diduga Bermain di Proyek Peningkatan Jalan Cerme – Metatu

  • Whatsapp

GRESIK, RadarBangsa.co.id – Diduga ada ‘Bisnis Sampingan’ Demi Keuntungan Tambahan kabar tak ‘sedap’ pelaksanaan proyek Peningkatan Jalan Cerme – Metatu perlahan mulai terurai. Pengerjaan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Gresik tahun anggaran (TA) 2020 dengan pagu anggaran senilai Rp 12 miliar dinilai sarat ‘permainan’ dan manipulasi.

PT.Liman Jaya Trans Mix selaku pemenang tender dengan nilai kontrak Rp 7.450.078.082 dinilai melakukan wanpresatasi. Pemicunya, diduga adanya ‘bisnis sampingan’ diluar ketentuan yang telah disepakati dengan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (DPUTR) Pemkab Gresik Bidang Bina Marga. Yakni terkait item pekerjaan galian berem jalan dan Uditch.

Bacaan Lainnya

Hasil galian berem jalan dengan panjang 1850 meter dan lebar 1 meter serta kedalaman 40 centimeter itu sebagian besar didroping tidak pada titik yang ditentukan sebelum pelaksanaan proyek.

Hasil monitoring dilapangan hasil galian berupa sirtu dan korekan aspal itu di jual ke berbagai tempat.

Mulai wilayah Cerme hingga Benjeng. Material hasil galian tersebut diperuntukan untuk urugan lahan fasilitas umum hingga orang pribadi.

Adk (40) salah satu warga yang berhasil ditemui mengungkapkan hasil galian proyek itu sebagian besar dikomersilkan perusahaan pemenang tender.

” Harga satu rit dumptruk material bekas bervariasi. Tergantung jauh atau dekat tempat pembuangan dengan lokasi pekerjaan,” kata Adk.

Material bekas galian itu tidak diberikan secara gratis. Yang membedakan jika didroping ke fasilitas umum dipungut uang jasa angkut dumptruk sedangkan jika ke lahan orang pribadi bayar penuh material dan jasa angkut.

” Masih banyak permintaan dari lahan orang pribadi. Karena jika dilihat kualitas material bekas dibanding harganya masih tergolong murah. Kita tunggu saja pemborongnya apa masih mau melayani lahan orang pribadi,” tambahnya.

Dia menyayangkan tindakan yang dilakukan kontraktor pelaksana dan DPUTR Gresik jika dalam melaksanakan kegiatan mengabaikan ketentuan yang ditetapkan.

” Praktek penjualan material bekas galian dilakukan secara terang-terangan padahal itu sudah di danai oleh uang Negara.

Mustahil jika DPUTR tidak mengetahui. Bisa jadi tindakan yang dilakukan kontraktor pelaksana memang dibiarkan, atau bisa jadi kerjasama” tutup Adk yang mengaku pemerhati proyek di Gresik, dan selanjutnya nanti akan kita lihat seperti apa kontruksi bangunan nya.

Sementara itu Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Gresik, Dhiannita Triastuti melalui Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, Edi Pancoro (Nanang) menampik tudingan jika pihaknya bersengkongkol dengan pemenang tender dalam praktek penjualan material bekas hasil galian berem jalan dan Uditch.

” Tidak benar itu. Kita (DPUTR red) tidak pernah mengintruksikan terkait penjualan material hasil galian dan kami juga tidak tau kalo ternyata galian nya itu di jual sampai ke wilayah kec Benjeng,”kata Nanang di kantornya, Senin (28/09/20).

Sesuai kesepakatan pemenang tender, lanjut Nanang material bekas galian berem jalan diperuntukan sebagai urugan fasum di Desa Dungus dan SDN Dungus. Tapi kenyataan nya di jual ke beberapa Desa.

Sesuai kontrak yang tertuang. Berem jalan digali lalu dibuang keluar. Itu yang akan kita bayar. Tapi material bekas tidak boleh dikomersilkan. Ya itu tadi dibuang di titik pembuangan yang ditentukan,” jelasnya.

Disinggung mengenai jika nanti memang terbukti pemenang tender melakukan penjualan material bekas galian. Apa pembayaran item pekerjaan galian berem jalan tetap dilakukan secara penuh atau ada sanksi lainya. Nanang kesulitan menjawab.

” Soal sanksi yang lebih tau PPTK. Namun segera akan kita kroschek ke lapangan,”pungkas pria yang akrab disapa Nanang ini.

Terpisah pelaksana PT. Liman Jaya Trans Mix, Raka Rizaldi menampik semua tudingan miring yang dialamatkan ke perusahannya. ” Tidak benar. Kita buang material bekas galian sudah sesuai prosedur,”katanya singkat, ketika disinggung material galian yang ada di desa metatu dan desa Klampok Raka “kelimpungan”lalu pergi.

Sementara menanggapi kabar ini Kepala Desa Dungus, Didik Kasiyanto tidak menampik jika dirinya telah melayangkan surat permohonan permintaan meterial bekas galian proyek.

” Waktu itu pemborong proyek kordinasi dengan kita terkait tempat pembuangan material bekas galian proyek. Nah, darisitu kita mengusulkan untuk dibuang di fasum desa. Akhirnya kita disuruh bikin surat permohonan,” ungkap Didik, Selasa (29/09/20).

Didik mengaku jika fasum yang diajukan dalam pengurugkan sampai saat ini belum terpenuhi semuanya. Dia juga harus mengeluarkan retribusi untuk jasa angkut.

” Hingga saat ini kisaran material bekas yang didroping ke fasum kita sekitar 20%. Artinya belum terpenuhi. Karena volume lahan kita yang akan diurug masih banyak. Kita juga tidak diam begitu saja, tiap kirim material, jasa angkut tetap kita kasih,” aku Didik.

Dia menegaskan jika surat permohonan material bekas galian proyek tidak dipergunakan sebagaimana mestinya apalagi dijadikan sebuah ‘tameng’ dalam permainan penjualan material bekas pihaknya bakal mencabut surat itu hingga melaporkan ke pihak terkait.

” Segera akan saya tanyakan ke pemborongnya. Kita tidak ingin pihak desa ujungnya nanti terlibat masalah,” tegas Didik.

(Yudi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *