JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Indonesia memiliki dua pentolan wakil rakyat yang kerap membicarakan isu tentang perempuan. Mereka adalah Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dan Ketua DPR RI Puan Maharani.
Hal-hal apa saja yang mereka perbincangkan? Bagaimana pemikiran mereka tentang keterwakilan dan peran perempuan dalam kehidupan secara kompleks? Mari simak ulasannya!
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat rupanya mendukung langkah pemerintah dengan menyuarakan desakan kepada dunia agar perempuan diberi kesempatan lebih banyak pada pengambilan keputusan dalam kehidupan publik.
Menurutnya, dorongan tersebut akan menjadi langkah strategis untuk terus meningkatkan peran perempuan Indonesia di ranah publik. Lestari pun mendukung hal serupa. Ia yakin jika pemerintah mendukung hal tersebut maka akan menambah semangat para perempuan terhadap perjuangan yang sedang atau terus diperjuangkan oleh mereka.
Bagi Rerie, biasa ia disapa, memperjuangkan sejumlah isu terkait peningkatan eksistensi perempuan di ranah publik dirasa akan mampu membuka kesempatan bagi perempuan dalam penanggulangan penyebaran virus Corona di masa pandemi.
Tak hanya itu saja, ia juga mendorong komitmen yang lebih luas dan upaya pemerintah untuk memastikan peran sentral perempuan dan anak perempuan di ranah global dalam upaya pembangunan kembali masyarakat.
Perlu kita semua ketahui, kalau saat ini sejumlah kebijakan pemerintah terkait perempuan sudah menuju arah yang sesuai dengan perjuangan para perempuan Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun Komnas Perempuan pada 5 Maret 2021, setidaknya terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2020. Angka tersebut disebut menurun secara signifikan, dibandingkan dengan laporan tahun lalu yang tercatat ada 431.471 kasus.
Rerie mengungkapkan kalau dewasa ini para perempuan Indonesia banyak menghadapi rintangan dalam mewujudkan lebih banyak peran perempuan di bidang politik, khususnya di Tanah Air. Oleh karena itu, agar perempuan Indonesia mampu mewarnai dinamika politik di Indonesia, mereka harus mampu menghimpun semua perspektif untuk nantinya dapat menjadi masukan dalam keputusan-keputusan politik negeri kita tercinta ini.
Rerie menyebut jika komunikasi publik yang baik dan kemampuan multitasking yang dimiliki perempuan, bisa menjadi faktor penting yang dapat diandalkan jika perempuan berperan sebagai pemimpin.
Di sisi lain, Rerie berharap kedepannya para perempuan Indonesia bisa terus berupaya dalam meningkatkan kemampuan diri dan terus belajar dalam membangun kesadaran untuk menjawab tantangan dalam dinamika politik di Indonesia.
Selain Lestari, Ketua DPR RI Puan Maharani juga merasa jika dunia politik membutuhkan peran perempuan di dalamnya. Oleh sebab itu, perempuan Indonesia disarankan bisa lebih berani jika dirinya memang ingin berpolitik. Terlebih lagi dalam mengutarakan gagasan-gagasannya dalam keterlibatan pengambilan kebijakan politik.
Puan menyebut jika keterlibatan perempuan dalam politik merupakan hal yang sangat diperlukan. Tujuannya adalah agar sentuhan perempuan lebih terasa dalam politik Indonesia.
Puan menambahkan jika kehadiran perempuan sebagai penyusun kebijakan dan pengambil keputusan juga akan menjadi policy maker dan decision maker. Karena itu, banyak pihak harus menemukan cara agar keberanian perempuan mampu disalurkan dengan baik guna meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam berpolitik.
Puan berharap jika isu terkait hal ini dapat menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan Indonesia di luar sana. Sebab, ada banyak perempuan pintar dan jenius yang sesungguhnya tidak bisa dianggap remeh. Tidak sedikit perempuan Indonesia yang sudah membawa kontribusi dan berhasil membuktikan bahwa mereka bisa menyumbang peran yang signifikan terhadap pembangunan nasional.
Puan sendiri mengaku selalu mengingatkan semua pihak agar selalu menyertakan perempuan dalam seluruh proses pembangunan. Bukan apa-apa, jika perempuan diberikan peran lebih besar, maka mereka dapat menjadi penggerak ekonomi, baik dalam masa normal ataupun krisis.
Puan menegaskan adanya partisipasi perempuan seharusnya bukan hanya sekadar. menjadi kebijakan afirmatif saja, tapi harus menjadi kesadaran atas penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Hal ini lantaran, tanpa kesadaran akan penghargaan harkat dan martabatnya sebagai manusia, maka perempuan hanya akan terus menghadapi berbagai kendala. Baik itu berasal dari kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun politik.
Menurutnya, isu terkait pemberdayaan perempuan harus menjadi agenda bersama, yakni antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, Puan mendorong agar perempuan bisa terus meningkatkan kapasitas dan kualitas diri mereka, demi menghadapi tantangan masa depan.
