Dua perusahaan Bakrie Group Mengajukan Surat Keberatan Kepada Pemerintah, Terkait apa?

  • Whatsapp
Jum, 16 Juli 2021 4.15 PM Liputan6.com, Jakarta - Dua perusahaan Bakrie Group yaitu PT Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya mengajukan surat keberatan kepada pemerintah terkait penagihan utang dalam kasus lumpur Lapindo. Kedua perusahaan tersebut menilai nilai kewajiban yang menjadi tanggung jawab mereka terlalu tinggi. "Yang bersangkutan sudah bersurat terkait dengan bagaimana mereka melunasi utangnya, nah ini soal nilai," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban, dalam diskusi bersama wartawan, Jakarta, Jumat (16/7/2021). Setelah menerima surat dari Lapindo Brantas dan Minarak Lapindo Jaya , pemerintah langsung membahasnya. Pemerintah tetap yakin bahwa nilai yang ditetapkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan. "Menurut kita nilai yang telah dikeluarkan pemerintah itu seyogyanya menjadi tanggung jawab," kata dia. Audit BPK Seniman membuatkan patung bagi warga korban kepada pemerintah di wisata lumpur lapindo, Sidoarjo, Senin (30/03/2015). Sudah 9 tahun kawasan ini terendam oleh lumpur, tidak terhitung kerugian yang diderita warga sekitar. (Liputan6.com/Andrian M Tunay) Seniman membuatkan patung bagi warga korban kepada pemerintah di wisata lumpur lapindo, Sidoarjo, Senin (30/03/2015). Sudah 9 tahun kawasan ini terendam oleh lumpur, tidak terhitung kerugian yang diderita warga sekitar. (Liputan6.com)

JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Dua perusahaan Bakrie Group yaitu PT Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya mengajukan surat keberatan kepada pemerintah terkait penagihan utang dalam kasus lumpur Lapindo. Kedua perusahaan tersebut menilai nilai kewajiban yang menjadi tanggung jawab mereka terlalu tinggi.

“Yang bersangkutan sudah bersurat terkait dengan bagaimana mereka melunasi utangnya, nah ini soal nilai,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban, dalam diskusi bersama wartawan, Jakarta, Jumat (16/7/2021).

Bacaan Lainnya

Setelah menerima surat dari Lapindo Brantas dan Minarak Lapindo Jaya , pemerintah langsung membahasnya. Pemerintah tetap yakin bahwa nilai yang ditetapkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan.

“Menurut kita nilai yang telah dikeluarkan pemerintah itu seyogyanya menjadi tanggung jawab,” kata dia.

Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2019, total utang PT Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya kepada pemerintah mencapai Rp 1,91 triliun. Rinciannya pokok utang Rp 773,38 miliar, bunga Rp 163,95 miliar, dan denda Rp 981,42 miliar.

Kedua perusahaan baru melunasi Rp 5 miliar. Rionald pun meminta dua perusahaan ini segera menunaikan kewajibannya sesuai yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kita berpendapat nilai yang telah dikeluarkan pemerintah itu yang sebaiknya dilunasi kewajibannya ke pemerintah,” kata dia.

Sebagai informasi, dua perusahan Bakrie tersebut meminjam dana pemerintah sebesar Rp 773,8 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membayar kerugian yang dialami masyarakat akibat lumpur panas.

(RB)

Sumber: Merdeka.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *