Oleh : DR Jerry Massie MA, PhD (Direktur Eksekutif Political and Policy Studies)
JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Ada banyak pekerjaan rumah menanti sang Menteri BUMN Erick Tohir.
Mengelolah 121 badan usaha yang tergabung di BUMN bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi di era digital dan industri 0.4 ke 0.5.
Berikut tugas yang harus diatasi Erick Tohir :
1) Tugas Pertama, Bersihkan BUMN dari Praktek Radikalisme
Intolerasi, hoax, hate speech sampai radikalisme kian menggurita di tanah air. Saat ini, data terpapar radikalisme di TNI ada 3 persen, aparatur sipil negara (ASN) 19,1, persen dari total 4,3 juta jumlah ASN, 39 persen mahasiswa bahkan yang menolak pancasila menurut BNPT ada 86 persen di 5 kampus ternama di Jawa.
Begitu pula menurut data BNPT, ASN yang terpapar radikalisme berjumlah 3 persen. Barangkali Erick harus membasmi benih-benih radikalisme ini di Kementerian BUMN.
Para CEO BUMN harus memecat mereka yang terpapar radikalisme. Bahkan harus mampu mengidentifikasi dan mengambil keputusan mengenai bagaimana langkah preventif, mengidentifikasi, dan juga langsung melakukan tindakan-tindakan yang cepat. Biar lembaga ini benar-benar steril dari paham radikalisme.
2. Tugas Kedua, Mengembalikan Laba PGAS Turun yang Turun 70 Persen
Tahun ini berita tak sedap datang dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS). Laporan keuangan lembaga yang milik pemerintah ini laporan keuangannya sangat buruk pada semester I-2019 turun signifikan 69,87% menjadi US$ 54,04 juta jika dibandingkan pada tahun sebelumnya semester I-2018 yang mencapai US$ 179,39 juta.
Memang penurunan kinerja keuangan bukan hanya disebabkan manajemen kurang afdol, faktor pemicunya yakni penyajian kembali alias restatement laporan keuangan semester I-2018. Hal ini lantaran mereka mengakuisisi PT Pertagas akhir tahun lalu dari PT Pertamina (Persero) dalam rangka holding BUMN migas.
Padahal tercatat laba bruto US$ 464,14 juta, namun sebelum dilakukan restatement, laba bruto PGAS pada semester I-2018 bertambah US$ 652,94 juta.
Hal ini harus diantisipasi oleh Kementerian BUMN dengan memperkuat etos kerja dan kemampuan personalia lembaga ini.
3. Tugas Ketiga, Kembalikan Kejayaan Bank Negara/Nasional
Seperti kita ketahui sejumlah bank besar telah diakuisisi oleh perusahaan Cina. Bahkan, Bank Cina berada di Bursa Efek Jakarta yakni Bank CCB.
Bukan saja itu, di era Menteri Rini Soemarno, 3 Bank Negara digadaikan ke Cina yakni Mandiri, BRI dan BNI. Padahal dalam UUD 46 Pasal 33 : “Bumi dan Air” yang dikuasai negara tak bisa digadaikan ke asing.
Pada 2015 silam, tiga bank milik negara yakni Bank Mandiri, BNI dan BRI menandatangani kesepakatan pinjaman senilai total US$ 3 miliar dengan Bank Pembangunan China (China Development Bank/CDB), guna membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.
Tiga Direktur Utama Bank Mandiri Budi G. Sadikin, Direktur Utama BRI Asmawi Syam dan Direktur Utama BNI Ahmad Baiquni dengan Presiden Eksekutif Zeng Zhijie hadir bersama Menteri BUMN Rini Sumarno dan Kepala Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi (National Development and Reform/NDRC) Xu Shaoshi di Beijing.
Total pinjaman dari ketiga bank tersebut, sebesar satu miliar dollar AS dengan jangka waktu 10 tahun. Selain itu 30 % dari dana pinjaman tersebut akan diterima dalam mata uang Renminbi (RMB).
Bank Mandiri sampai Juni 2015, telah menyalurkan pembiayaan ke sektor infrastruktur sebesar Rp38,2 triliun.
Pembiayaan itu digunakan untuk pembangunan dan pengembangan proyek-proyek infrastruktur strategis seperti jalan tol, pelabuhan, dan lainnya.
Pinjaman dari CDB akan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur baru yang (LRT), pelabuhan
Sementara itu, Direktur Utama Bank BNI Achmad Baiquni menuturkan, pinjaman dari CDB akan memperbaiki komposisi pendanaan valas dengan memperpanjang “maturity profile”, sekaligus meningkatkan kapasitas BNI dalam membiayai proyek-proyek jangka panjang dengan skema “match term funding“.
“Pinjaman ini akan menjadi dana siaga untuk membiayai pengembangan infrastruktur di Indonesia.
Pinjaman CDB tersebut diberikan pada 21 September 2015 dengan nilai US$3 miliar, dengan nilai masing-masing US$1 miliar per bank. Pinjaman ini memiliki tenor 10 tahun, dengan 30 persen dari dana tersebut dibayarkan dengan mata uang renminbi.
Kenapa harus Cina dengan bunganya sampai 3 persen. Sedangkan Jepang dan Korea bunganya lebih kecil. Malaysia saja di bawah kepemimpinan Mahathir Muhammad membatalkan proyek bernilai Rp281 triliun bantuan Cina atas Pemerintah Malaysia. Dan pemerintah Malaysia harus membayar 1 miliar ringgit atau Rp3,4 triliun.
Nah! kalau 30 persen pinjaman kita ke Pemerintahan Cina dan bunganya 2-3 persen berapa bunga yang harus dibayar? Apa ini bukan finanacial waste atau pemborosan anggaran? Apakah harus pinjam ke Cina bukan negara lain yang yang bank interest (bunga bank) di bawah 2 persen.
4. Tugas Keempat, Strategi Belt and Road Cina Perlu Diwaspadai
Memang saat ini Cina menerapkan sistem belt and road initiative dan ini perlu di waspadai. Perlu dicatat, selama kurun waktu 2000-2017, utang negara-negara lain kepada China melonjak 10x lipat, mulai dari US$ 500 miliar (Rp 6.964 triliun) hingga lebih dari US$ 5 triliun (69.640 triliun).
Hal ini dikritik pemerintah AS, lantaran menurut mereka China menjadi kreditor resmi terbesar melampaui IMF atau Bank Dunia.
Tercatat ada 50 negara berkembang yang meminjam dari China dengan nilai utang meningkat rata-rata 1% dari PDB mereka tahun 2015, menjadi lebih dari 15% pada tahun 2017.
Pada 2018 lalu, pembayaran bunga utang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp258,1 triliun. Realisasi ini membengkak sebesar Rp19,5 triliun atau mencapai 108,2 persen dari asumsi awal sebesar Rp238,6 triliun.
Pembayaran bunga utang tahun 2018 saja tercatat meningkat dari tahun lalu dengan realisasi Rp216,6 triliun atau hanya mencapai 98,8 persen dari target. Total komitmen utang yang akan diberikan China adalah US$ 50 miliar, atau setara Rp 650 triliun (asumsi kurs US$ 1=Rp 13.000).
Bagaimana kalau saat ini kurs rupiah Rp14 ribu. Berbeda dengan Jepang, negeri Sakura ini menyalurkan pinjaman untuk proyek infrastruktur di Indonesia dengan nilai maksimal 127,21 miliar yen atau setara dengan Rp15,18 triliun. Pinjaman tersebut diberikan dengan bunga sangat kecil, yakni hanya 0,1 persen per tahun dengan jangka waktu pinjaman hingga 40 tahun.
Selama kurun waktu 2000-2017, utang negara-negara lain kepada China melonjak 10x lipat, mulai dari US$ 500 miliar (Rp 6.964 triliun) hingga lebih dari US$ 5 triliun (69.640 triliun).
Dengan ini telah mengubah China menjadi kreditor resmi terbesar melampaui IMF atau Bank Dunia. Tercatat, ada 50 negara berkembang yang meminjam dari China dengan nilai utang meningkat rata-rata 1% dari PDB mereka tahun 2015, menjadi lebih dari 15% pada tahun 2017.
5.Tugas Kelima, Kembalikan Kejayaan PT Pos Indonesia
Perusahaan plat merah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pos Indonesia dikabarkan terancam bangkrut.
PT Pos pegawainya 40 puluhan ribu, untuk gaji Rp 3 jutaan saja Rp 120 miliar sebulan. Lawannya Tiki, JNE yang sistemnya bagi komisi dengan agen-agennya.
PT Pos harus dikelolah dengan manajemen up to date bukan left behind, out of the box serta open management Harus ada inovasi. Di negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat pos merupakan penyumbang devisa terbesar. Di setiap depan rumah ada tempat surat yang di kirim oleh kantor pos mereka. Bukan itu telepon umum pun masih di jumpai di bandara, subway dan jalan-jalan. Di Indonesia justru sudah tidak ada.
PT Pos perlu dibenahi mulai human recources sampai ke operational-nya menjadi lebih baik.
6. PT Krakatau Steel Terus Merugi, Apa Langkah Kementerian BUMN?
PT Krakatau Steel merupakan anak perusahaan BUMN yang menjadi tumpuan baja Indonesia. Tapi sayangnya dalam 8 tahun belakang ini terus merugi.
Krakatau Steel, sebagai perusahaan yang berdiri pada 31 Agustus 1970 dari rahim Orde Baru, meski gagasan pembangunannya sudah ada sejak zaman Soekarno 1960-an, dimulai dengan peletakan batu pertama pada 20 Mei 1962.
Perusahaan harus pasrah dengan mencatatkan kerugian hingga US$ 320 juta. Parahnya, bos Krakatau Steel Wisnu ditangkap karena diduga melakukan korupsi dalam pengadaan kebutuhan barang dan peralatan di Krakatau Steel masing-masing senilai Rp 24 miliar dan Rp 2,4 miliar.
Dengan OTT KPK ini semakin membuat langkah KS semakin berat. BUMN ini sebelumnya juga didera masalah kinerja yang tak kunjung membaik.
Hal ini lebih disebabkan Pemerintah membuka diri terhadap impor baja Cina dan Vietnam tingkat pertumbuhan konsumsi baja di Indonesia menempati peringkat pertama dari Negara ASEAN sejak tahun 2017 dan mengalami pertumbuhan sebesar 6,6 persen pada 2019.
Sementara, Asosiasi produsen Baja Lapis Aluminium Seng (BJLAS) mengeluhkan soal maraknya serbuan impor baja dari China dan Vietnam.
Hal ini lebih diakibatkan kurang berpihaknya pemerintah terhadap pengusaha lokal. Hingga bisnis baja flat dalam negeri kian terpuruk dengan sejumlah regulasi yang menyulitkan pengusaha dalam negeri.
Kendatipun goverment policy (kebijakan pemerintah) menata regulasi dengan baik tapi pembatasan impor tak dilakukan maka sia-sia saja. Seyogianya dibarengi dengan peningkatan kapasitas produksi nasional dengan melalui ekspansi investasi maupun investasi.
Padahal, tingkat pertumbuhan konsumsi baja di Indonesia menempati peringkat pertama dari Negara ASEAN sejak tahun 2017 dan mengalami pertumbuhan sebesar 6,6 persen pada 2018. Tapi peningkatan impor baja dari Cina dan Vietnam.
Saat ini pemerintah harus memihak ke pengusaha lokal agar produksi kita baik di domestic market and global market terjaga dan terjamin.
Keberanian pemerintah untuk menekan impor dari China perlu dilakukan. Impor tekstil dan produk tekstil (TPT) itu hingga 60 persen per tahun.
Pada 2018, perseroan membukukan rugi sebesar US$77 juta atau senilai Rp1,08 triliun.
Meski begitu, rugi bersih 2018 ini mengalami perbaikan hingga 10,38 persen ketimbang rugi bersih 2017 yang tercatat US$86 dollar.
Rapor merah kinerja keuangan Krakatau Steel pada 2018 bukan hal yang baru. Hal itu dikarenakan, perseroan memang sudah lama tidak meraup untung dari penjualan bajanya selama tujuh tahun terakhir.
Kunci persoalan yang bikin Krakatau Steel tak bisa untung dalam tujuh tahun terakhir ini, lantaran biaya produksi baja perseroan sangat mahal sedangkan Cost production terlalu tinggi.
Ketika harga baja dunia turun, mau tidak mau harga baja mereka juga turun agar bisa bersaing dengan baja impor.
Terlepas dari semua itu, cost production itu susah turun. Misalkan, produk baja canai panas atau Hot Rolled Coils (HRC) > 2 mm. Ketika Krakatau Steel masih untung, harga HRC—mengacu pada patokan harga dari UAE Steel Price Indications—sebesar US$630-660 per ton pada 2011.
Setahun berikutnya, harga HRC anjlok menjadi US$560-580 per ton. Tahun itu juga menjadi awal Krakatau Steel konsisten merugi. Setelah 2012, harga HRC terpantau fluktuatif dengan tren menurun. Harga HRC pada akhir 2018 sebesar US$535-545 per ton.
Pasar modal sebenarnya menunggu realisasi (pabrik olahan bijih besi berteknologi) blast furnace yang diklaim membuat biaya produksi lebih efisien. Namun sampai saat ini belum ada hasilnya. Kalau itu ada, beban usaha mungkin bisa ditekan.
Selama ini, pengolahan bijih besi di pabrik Krakatau Steel menggunakan gas alam. Apabila fasilitas blast furnacedapat digunakan, biaya produksi akan lebih murah lantaran fasilitas itu menggunakan batu bara dalam operasionalnya, tidak lagi gas.
Kondisi Krakatau Steel juga semakin sulit manakala impor besi dan baja leluasa masuk ke Indonesia. Menurut BPS, nilai impor besi dan baja pada Juli 2018 sudah tumbuh 56,55 persen menjadi US$996,2 juta dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Impor baja yang semakin membanjiri pasar Indonesia bahkan dikeluhkan Asosiasi Besi Baja Indonesia. Menurut mereka, pelaku industri dalam negeri kesulitan untuk menaikkan utilisasi (pemanfaatan kapasitas produksi terpasang) pabrik yang rendah lantaran derasnya impor baja yang masuk.
Rata-rata utilisasi pabrik besi dan baja hanya sekitar 50-60 persen (dari total kapasitas produksi), jauh dari minimal sebesar 70 persen. Padahal 70 persen itu pun juga belum tentu untung.
Selain biaya produksi yang belum efisien dan derasnya baja impor, kesulitan Krakatau Steel untuk untung juga dikarenakan beban keuangan yang besar, antara lain dari utang usaha Krakatau Steel, baik utang jangka pendek maupun panjang.
Dalam Laporan Tahunan 2018, beban keuangan Krakatau Steel sepanjang 2018 mencapai US$112 juta atau setara dengan Rp1,57 triliun (kurs Rp14.038 per dolar AS). Beban tersebut membengkak lebih dari 2 kali lipat pada 2011 yang hanya US$41 juta.
Melonjaknya beban keuangan Krakatau Steel juga tidak terlepas dari jumlah utang perseroan.
Hingga 2018, total utang perusahaan mencapai US$2,49 miliar yang terdiri dari utang jangka pendek US$1,60 miliar dan jangka panjang US$899 juta. Perusahaan yang merugi selama tujuh tahun secara berturut-turut, ditambah jumlah utang yang menggunung tentu berpotensi jadi masalah besar. Apalagi, kas dan setara kas perseroan juga tinggal US$173 juta.
Bisa dibilang, kondisi perusahaan ini sudah lampu kuning. Harga saham KRAS di bursa saham juga dalam tren menurun, sempat mencapai puncaknya pada September 2016 mencapai Rp895, lalu terus turun hingga Rp450 padba medio April 2019.
Harga ini sudah hampir separuh dari harga IPO KRAS pada 2010 yang ditetapkan Rp850 per saham.(Red)
