Gelar FGD Reforma Agraria, Pusat Studi Kebudayaan Madura Hadirkan Tokoh dan Aktivis Sumenep

SUMENEP, RadarBangsa.co.id – Pusat Studi Kebudayaan Madura menggelar FGD reforma agraria di Kedai HK Sumenep pada Sabtu (24/9/2022). Kemasan dialektika hukum berbingkai kebudayaan ini terbilang istimewa.

Sebab, disamping dihadiri sejumlah tokoh muda Sumenep seperti Darul Hasyim Fath dan K.Dardiri Zubairi, juga bersamaan dengan momentum peringatan Hari Tani Nasional dan disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Bacaan Lainnya

Darul Hasyim yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Sumenep mengatakan FGD Reforma Agraria secara substantif dimaksudkan untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dalam mereformulasi muatan materi raperda.

Wakil Ketua Bidang Ideologi DPC PDI Perjuangan Sumenep itu menghendaki Raperda Reforma Agraria tidak hanya menjadi wacana langit yang dibicarakan di tingkat elit legislator semata, tetapi dapat membumi dengan menghadirkan arus utama pemikiran di tingkat grassroot.

“Raperda reforma agraria ini sebagai penegasan paling terang atas keberpihakan kami pada masyarakat yang selama ini termarjinalkan. Mereka yang miskin dan tak punya akses atas kepemilikan tanah sebagai sumber penghidupan”, tegas Darul.

Ketua BATAN (Barisan Ajaga Tana Ajaga Na’poto) Kiai Dardiri Zubairi mendukung lahirnya Raperda Reforma Agraria. Sebab, dirinya menilai spirit dari raperda ini adalah redistribusi tanah secara berkeadilan.

Wakil Ketua PCNU Sumenep itu juga memberikan catatan agar Raperda Reforma Agraria selaras dan sinkron dengan perda rencana tata ruang wilayah (RTRW), perda perlindungan lahan pertanian berkelanjutan maupun regulasi mengenai lingkungan hidup.

“Raperda ini menjadi kurang bermanfaat jika tidak sinkron dengan tata ruang, perlindungan lahan pertanian dan lingkungan hidup,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menekankan urgensi diakomodirnya aspek kearifan lokal dalam raperda reforma agraria, sehingga raperda tak akan kehilangan konteks.

Di Sumenep, menurutnya dikenal istilah tanah daleman. Tanah yang sangat subur yang umumnya dikuasai para raja dan dinastinya. Kemudian tanah perdikan sebagai tanah yang diberikan oleh keluarga raja kepada juru kunci. Demikian pula halnya dengan tanah percaton.

Catatan lainnya mengenai pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang memiliki tugas pokok menentukan subyek dan obyek reforma agraria. Dalam hal ini ia berharap ada klausul dalam draft raperda yang mengatur cara kerja GTRA secara khusus.

“Dengan demikian masyarakat juga bisa mengakses atau memberikan pertimbangan dalam penentuan obyek dan subyek atau penerima redistribusi tanah,” kata Dardiri.

Sementara itu, Ketua PC PMII Sumenep Qudsiyanto juga menyetujui sekaligus mengapresiasi Raperda Reforma Agraria. Ia berharap hadirnya raperda ini benar benar untuk kepentingan masyarakat miskin seperti buruh tani dan petani gurem.

“Jangan sampai raperda reforma agraria ini lahir untuk kepentingan kelompok atau korporasi secara eksklusif,” kata alumnus INSTIKA itu.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *