Gresik Bergetar, Saatnya Menunggu Langkah Bupati

  • Whatsapp

GRESIK, RadarBangsa.co.id – Unjuk rasa KoMPAK yang melibatkan bebeapa Aliansi LSM dan organisasi Masyarakat di Gedung DPRD Gresik dan Pemkab Gresik, Selasa (14/1) akhirnya menghasilkan kesepakatan.

Ketua DPRD Kab. Gresik Fandi Ahmad Yani sepakat untuk memanggil Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dan mempertanyakan Posisi Sekda yang sampai hari ini belum di Non Aktifkan meskipun berstatus terdakwa.

Read More

Kesepakatan itu tertuang dalam surat yang di tanda tangani oleh Fandi Ahmad Yani dan Tujuh Ketua Aliansi LSM, FORKOT, Genpatra, PAL, MGPK, FPPI Gresik, PPAG dan Ultras. selasa (14/1).

Surat kesepakatan tersebut berisi tiga poin yang pertama akan memanggil Bupati Gresik dalam waktu paling lambat 7 hari kerja guna menon aktifkan Sekda Gresik karena berstatus terdakwa, kedua membentuk pansus anti korupsi untuk membantu mengawal dan mengusut tuntas segala korupsi di Kab. Gresik, yang ketiga bersama dengan KOMPAK menggelar Hearing Publik yang menghadirkan unsur eksekutif, yudikatif dan legislatif serta Stakeholder pegiat anti korupsi untuk bersama -sama mengawasi proses penegakan hukum di Kab. Gresik.

Dalam aksi Demo di depan gedung DPRD Gresik, Selasa (14/1) barisan KoMPAK yang terdiri dari 7 Aliansi LSM dan organisasi lainnya di Kab.Gresik menyuarakan tuntutannya, akhirnya beberapa perwakilan Peserta aksi diterima oleh Ketua Dewan Fandi Ahmad Yani dan Kapolres AKBP Kusworo Wibowo, SH.S.Ik, MH ke dalam Gedung Dewan untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung.

Selang beberapa waktu kemudian Ketua Dewan Fandi Ahmad Yani beserta Kapolres AKBP Kusworo Wibowo,SH.S.Ik, MH menemui pengunjuk rasa diluar Gedung dan menyampaikan kesepakatan yang akan dilakukan oleh DPRD,

“Kami akan segera menindak lanjuti kegiatan (Demo) ini, hari kamis akan kami panggil bupati, akan kita percepat undangannya,” ungkap Fandi Ahmad Yani di depan pengunjuk rasa.

“Kami akan membentuk pansus untuk mengawal semua proses hukum,” tambahnya.

Di waktu bersamaan, Ketua Aksi, Haris menjelaskan bahwa apabila Bupati mengambil keputusan sebagaimana kesepakatan dengan dewan, maka Bupati akan membuat komitmen pemberantasan korupsi semakin baik, Sebaliknya, apabila Bupati abaikan kesepakatan itu maka ke depan pemerintahan akan terus gaduh.

“Sekarang Bupati tinggal memilih, apakah akan melaksanakan Kesepakatan dewan dengan situasi birokrasi ke depan lebih baik, atau memilih terus menerus gaduh,” terangnya. (Imam/Team)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *