SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, resmi memberangkatkan Lumbung Pangan Etalase Pengendali Inflasi Kab/Kota (EPIK) Mobile di Halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Senin, 17 Maret 2025. Acara pemberangkatan tersebut disaksikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Timur, Erwin Gunawan Hutapea, serta Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, M. Noor Nugroho. Pemberangkatan ditandai dengan pemecahan kendi oleh Gubernur Khofifah.
Truk Lumbung Pangan EPIK Mobile ini merupakan bantuan dari Bank Indonesia untuk Pemprov Jatim, yang diserahkan langsung oleh M. Noor Nugroho kepada Gubernur Khofifah. Program ini merupakan kolaborasi antara Pemprov Jatim dan KPw BI Jawa Timur, yang memanfaatkan kendaraan truk sebagai warung bahan pangan murah berjalan, dengan tujuan mengendalikan inflasi dan menstabilkan harga sembako.
Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa truk EPIK ini merupakan bagian dari upaya pengendalian harga di seluruh Jawa Timur, terutama di wilayah yang mengalami gejolak harga tinggi. “EPIK ini adalah Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota. Program ini berkeliling ke berbagai daerah untuk memberikan penetrasi harga sembako,” kata Khofifah.
Truk EPIK yang diberangkatkan hari ini membawa 5 ton beras JATIM CETTAR yang akan didistribusikan ke 13 toko EPIK di 8 kabupaten/kota yang bekerja sama dengan BUMD PT. JGU sebagai distributor, antara lain Surabaya, Madiun, Kediri, Malang, Sidoarjo, Gresik, Jombang, dan Ngawi. “Beras yang diberangkatkan adalah beras premium 5 kg, dan akan disiapkan juga beras 3 kg untuk kebutuhan zakat fitrah,” jelas Gubernur Khofifah.
Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan bahwa Program Lumbung Pangan EPIK adalah langkah konkrit dalam Kerjasama Intra Provinsi (KIP) untuk mengendalikan inflasi. Terdapat dua jenis Lumbung Pangan EPIK, yaitu EPIK Reguler yang ada di 13 titik di 8 kabupaten/kota, dan EPIK Mobile yang menggunakan truk sebagai warung pangan murah berjalan.
“Program EPIK ini memungkinkan upaya pengendalian inflasi untuk menyasar seluruh wilayah Jawa Timur, khususnya daerah dengan gejolak harga tinggi,” tambah Khofifah.
Sementara itu, M. Noor Nugroho mengungkapkan bahwa operasional kendaraan pengendalian inflasi akan memanfaatkan program sinergitas BUMD Jatim. Kerjasama berbagai elemen diperlukan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang program ini. “Selain itu, dari pengalaman pengendalian inflasi beras pada 2023, TPID telah mengimplementasikan kebijakan korporasi petani Jawa Timur melalui Koperasi Multi Pihak (KMP) untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, dan pengendalian inflasi,” pungkas Noor Nugroho.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
