SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Stabilitas sosial dan keamanan di Jawa Timur menjadi fokus utama Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan Forkopimcam se-Jawa Timur Tahun 2025. Acara yang berlangsung di Grand City Convex, Surabaya, Selasa (4/11), menegaskan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Jawa Timur yang aman, harmonis, dan produktif.
Rakor yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) III Akhmad Wiyagus, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto, Kajati Jawa Timur Kuntadi, Wadankodaeral V Brigjen TNI Mar. Suwandi, serta seluruh Bupati/Wali Kota dan Forkopimcam se-Jawa Timur, menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi dan misi dalam menjaga stabilitas daerah.
Gubernur Khofifah membuka diskusi dengan menggaungkan semangat Rembug–Nyekrup, nilai budaya guyub yang menekankan kerja sama, komunikasi terbuka, dan koordinasi lintas sektor antara pemerintah, aparat keamanan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Menurutnya, pendekatan ini bukan sekadar simbolis, tetapi fondasi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan di seluruh wilayah Jawa Timur. “Rembug–Nyekrup adalah spirit yang mempersatukan berbagai elemen masyarakat untuk saling mendukung, mendengar, dan bekerja bersama demi stabilitas dan kesejahteraan,” ujarnya.
Dalam rakor, Khofifah menekankan bahwa keamanan dan kerukunan sosial bukan hanya menjadi prasyarat bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga merupakan faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi. “Kondusivitas daerah menentukan iklim investasi dan kesempatan kerja. Tanpa keamanan, pembangunan ekonomi akan terhambat,” tegasnya. Ia juga memberikan apresiasi atas kehadiran lengkap jajaran Forkopimda mulai dari Pangdam, Kapolda, Kajati, Kepala Pengadilan, hingga para kepala daerah dan camat, yang menunjukkan keseriusan semua pihak dalam menjaga harmoni sosial.
Salah satu topik utama yang dibahas dalam rakor adalah penguatan program Restorative Justice sebagai pendekatan humanis dalam penyelesaian masalah hukum. Khofifah menegaskan bahwa rumah Restorative Justice tidak hanya berfokus pada penyelesaian jangka pendek, tetapi juga solusi berkelanjutan yang mencegah konflik berulang. “MoU antara Bupati/Wali Kota dengan seluruh Kajari di Jatim harus terus dikawal, sehingga pendekatan ini menjadi bagian dari sistem hukum yang adil dan manusiawi,” jelasnya.
Selain itu, Gubernur Khofifah juga menyoroti ancaman narkoba yang kini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Ia meminta seluruh pihak untuk memperkuat pencegahan, penegakan hukum, serta program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan. Penambahan fasilitas IPWL (Instalasi Pengawasan Warga Lanjut) menjadi salah satu upaya agar rehabilitasi lebih cepat dan manusiawi. “Narkoba bukan sekadar persoalan hukum, tetapi isu sosial yang memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Kita harus bertindak tegas namun tetap berorientasi pada pemulihan,” ujarnya.
Rakor juga menjadi forum bagi Khofifah memaparkan kondisi demografi dan ekonomi Jawa Timur. Provinsi ini memiliki populasi 42,08 juta jiwa, memberikan kontribusi 14,44 persen terhadap PDB nasional, dan menyumbang 25,36 persen dari perekonomian Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2025 mencapai 5,23 persen, melampaui pertumbuhan nasional sebesar 5,12 persen. Khofifah menekankan bahwa capaian ini tidak lepas dari stabilitas sosial dan politik yang terjaga, yang menjadi pondasi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, Gubernur mengupdate berbagai program strategis nasional yang berjalan di Jawa Timur. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencakup 1.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan total 44.735 petugas dan 3,5 juta penerima manfaat. Program ini diharapkan meningkatkan gizi anak sekolah dan ibu hamil, dengan pengawasan ketat terhadap distribusi, kebersihan, dan efektivitas lapangan.
Dalam hal pemberdayaan ekonomi lokal, Khofifah menyoroti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dari 8.494 unit, 395 unit telah aktif beroperasi, dengan percepatan didukung Kepgub dan Peraturan Gubernur Tahun 2025. “Sinergi Forkopimda dan pemerintah pusat mendukung percepatan program strategis nasional di daerah, mulai ketahanan pangan, hingga pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMDes,” jelasnya.
Terkait keamanan, Khofifah memaparkan tiga langkah konkret yang diterapkan di Jawa Timur. Pertama, Penegakan Regulasi dan Kelembagaan melalui SE Gubernur untuk memperkuat pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Kedua, Pembentukan Satgas Terpadu Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme dengan pendekatan humanis. Ketiga, Penguatan Jaring Sosial dan Daya Beli Masyarakat melalui pasar murah, bantuan sosial, dan lomba Siskamling Terpadu Merah Putih “Jogo Jawa Timur” dalam rangka Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur.
Gubernur Khofifah juga menegaskan pentingnya sinergi seluruh elemen Forkopimda dalam mengawal Program Strategis Nasional, termasuk ketahanan pangan dengan sinergi PAJALE—padi oleh TNI AD, jagung oleh Polri, dan kedelai oleh TNI AL—disesuaikan potensi daerah dan didampingi kepala daerah. “Semua program strategis harus nyekrup dengan potensi lokal dan diawasi ketat agar tepat sasaran,” tambahnya.
Wamendagri III Akhmad Wiyagus menambahkan, Forkopimda memiliki peran strategis tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga mendorong percepatan pembangunan dan implementasi kebijakan nasional. Ia menekankan pentingnya koordinasi kebijakan antara pusat dan daerah, penguatan lembaga lokal seperti BUMDes, dan pengelolaan dinamika aspirasi masyarakat agar tetap dalam koridor hukum dan ketertiban.
Rakor juga diwarnai penyerahan penghargaan oleh Gubernur Khofifah, termasuk Kepala Daerah Terbaik Pembina Siskamling Terpadu Merah Putih Jogo Jatim 2025, Pelaksana Terbaik, dan Pembina Terbaik. Selain itu, kompensasi kerusakan sepeda motor petugas jaga akibat konflik sosial juga diberikan, mulai Rp15 juta hingga Rp20 juta per unit, sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap aparat yang berjasa menjaga keamanan.
Rakor Forkopimda Tahun 2025 menegaskan satu pesan utama: kolaborasi lintas sektor, semangat gotong royong, dan pendekatan humanis menjadi fondasi bagi Jawa Timur yang stabil, aman, dan sejahtera. Gubernur Khofifah menutup rakor dengan ajakan tegas: “Mari kita jaga bersama Jawa Timur yang guyub-rukun, aman, dan tertib. Dengan semangat Rembug–Nyekrup serta soliditas Forkopimda dan Forkopimcam, kita teguhkan komitmen menjaga stabilitas, keamanan, dan kerukunan sebagai fondasi Jawa Timur yang tangguh, harmonis, dan sejahtera.”
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
