Ikuti Aksi Damai ke Jakarta, AKD Lumajang Dikawal Polres Lumajang

Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, ketika berangkatkan Sejumlah 97 perwakilan Kades yang tergabung di Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Lumajang, Minggu (15/1/2023). (Dok Humas Polres Lumajang, for Riyaman)

LUMAJANG, RadarBangsa.co.id – Bupati dan Wakil Bupati Lumajang berangkatkan Sejumlah 97 perwakilan Kades yang tergabung di Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Lumajang Jawa Timur, untuk mengikuti aksi damai ke Jakarta, Minggu (15/1/2023).

Rombongan tersebut diberangkatkan dari Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang.

Bacaan Lainnya

Dengan adanya hal tersebut, Polres Lumajang melakukan pengawalan. “Jumlah kades yang berangkat ke Jakarta, dari Kabupaten Lumajang, yaitu sejumlah 97 orang. Yang dikoordinatori oleh Kepala Desa Bondoyudo, Edi, ” kata Kasubsi Penmas Polres Lumajang, Aiptu Eko Budi Laksono, kepada awak media.

Dijelaskan nya, bahwa Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Lumajang ke Jakarta, dalam rangka mengikuti aksi damai, atau Penyampaian aspirasi kepala desa terkait revisi pasal 36 ayat 1 Undang – Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang akan dilaksanakan di Gedung MPR / DPR RI tanggal 17 Januari 2022.

“Kepala desa yang berangkat ke Jakarta, yakni dari wilayah Kecamatan Pasirian, Candipuro, Pronojiwo dan Tempursari,” katanya.

Rombongan AKD Kabupaten Lumajang, kata Eko, berangkat ke Jakarta dengan pengawalan Patwal Satlantas Polres Lumajang.

“Patwal 308 Satlantas Polres Lumajang akan mengawal sampai Pintu Tol Leces Probolinggo,” ungkap Eko Budi Laksono.

Saat itu, dalam sambutannya, koordinator lapangan Edi, kepada Bupati dan Wakil Bupati Lumajang
menyampaikan, bahwa AKD akan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi revisi pasal 36 UU Desa.

“Latar belakang kita ke Jakarta karena revisi UU Desa belum masuk prolegnas 2023, sehingga kita akan mendorong DPR RI dan Pemerintah untuk segera merevisi UU Desa tahun ini,” terangnya.

Para Kades yang ke Jakarta ini, kata Edi, harus melakukan orasi secara damai,

“Saya minta jangan sampai berbuat anarkhis, misi kita yaitu adanya revisi UU Desa,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyampaikan, pihaknya bersama wabup mendukung aspirasi dan harapan kades sesuatu degan rancangan revisi UU Desa dengan masa jabatan Kades 9 tahun.

“Saya telah melapor ke Menteri Desa terkait hal ini, dan ini didukung langsung oleh Menteri Desa karena ini adalah keinginan bersama untuk Pemerintahan Desa yang stabil,” ujarnya.

Terkait Pilkades 8 Desa tahun ini intinya bisa dilaksanakan Pilkades sebelum 2024. “Yang penting kita ikuti SE dari Mendagri terkait Pilkades 2023,” jelasnya

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *