Izin BPOM Rumit & Mahal ? Ini Keterangannya

- Redaksi

Rabu, 20 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KIE

KIE

KEDIRI, RadarBangsa.co.id – Isu tentang sulitnya mengurus perizinan BPOM dan mahalnya biaya, secara tegas dibantah oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, S.Pd. Bahkan dia selalu melakukan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di berbagai desa untuk memberikan pencerahan kepada warga masyarakat.

Kegiatan KIE Panglima Nurhadi bersama BPOM di Balai Desa Gondang

Seperti halnya yang dilaksanakan, di Balai Desa Gondang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Rabu, 20 April 2022, Anggota dewan yang akrab disapa Panglima Nurhadi ini melakukan kegiatan KIE di Bidang Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Bersama Tokoh Masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kediri, Drs. H. Lutfi Mahmudiono, Kepala Desa Gondang, Nuris Tianto, dan menghadirkan dua orang pemateri, yaitu Imelda Ester Riana, S.T., M.KM, Koordinator Pengawasan Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan BPOM Pusat, dan Dra. Dyah Rohmatingrum, Apt, Pengawasan Farmasi dan Makanan, Perwakilan LOKA Kediri.

Panglima Nurhadi saat diwawancarai awak media

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, S.Pd, dikonfirmasi mengatakan, UMKM di Kediri itu jumlahnya ribuan, sehingga perlu mendapatkan edukasi seperti ini.

“Teman saya, Pak Lutfi, Anggota DPRD Kabupaten Kediri, sering mendapat keluhan dari para pelaku UMKM tentang permasalahan mengurus izin produknya di BPOM. Makanya kita hadirkan pemateri dari BPOM supaya mereka semua faham, dan bisa bertanya secara langsung,” katanya.

Anggota dewan dengan jargon “Golek Dulur Sak Akeh-akehe” ini menambahkan, sebagaimana dijelaskan tadi, bahwa sekarang ini untuk mengurus izin tidak perlu ke BPOM di Jakarta, tapi cukup melalui Perwakilan LOKA, di Jalan P.K Bangsa Nomor 42 Kota Kediri.

“Disini warga juga bisa berkonsultasi untuk mengetahui persyaratan apa saja yang diperlukan dalam mengurus perizinan di BPOM,” jelas Panglima Nurhadi.

Anggota dewan yang dikenal dengan jargon “Semar Bangun Kahyangan” ini menjelaskan, para pengusaha harus mengetahui kebiasaan masyarakat dalam memilih produk yang akan dibelinya, kalau tidak begitu ya tidak akan laku.

“Masyarakat sekarang ini sudah pandai semua, kalau ada produk yang tanpa izin itu pasti akan diragukan. Oleh karena itu, para pengusaha kalau ingin berkembang besar, juga perlu melengkapi perizinannya,” imbuhnya.

Drs. H. Lutfi Mahmudiono, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kediri, saat menghadiri Kegiatan KIE Panglima Nurhadi 

Sedangkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kediri, Drs. H. Lutfi Mahmudiono, yang juga Ketua DPD Partai NasDem mengatakan, kegiatan KIE di Bidang Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Bersama Tokoh Masyarakat yang dimotori Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, S.Pd ini sangat baik sekali.

“Dengan adanya edukasi ini, maka para pelaku usaha bisa lebih memahami terkait perijinan maupun cara memproduksinya sesuai standart kesehatan dari BPOM. Begitu juga dengan masyarakat yang menjadi konsumen, juga lebih memahami dalam memilih obat tradisional dan suplemen kesehatan yang baik untuk dikonsumsi,” kata Pak Lutfi.

Nuris Tianto, Kades Gondang saat diwawancarai awak media

Sementara itu, Kepala Desa Gondang, Nuris Tianto dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sangat senang desanya digunakan untuk kegiatan sosialisasi oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, S.Pd bersama BPOM.

“Alhamdulillah acara ini sangat membantu sekali bagi warga masyarakat, khususnya terkait BPOM, sehingga para pelaku UMKM lebih memahami bagaimana cara mendapatkan izin BPOM dengan mudah,” katanya.

Kades Gondang, Nuris Tianto juga mengatakan, selama ini banyak pelaku UMKM yang enggan mengurus perizinan BPOM, karena isu yang tersebar bahwa untuk mengurusnya perlu biaya banyak dan sangat rumit.

“Selama ini banyak isu yang kurang mendukung perkembangan UMKM, bahwa untuk mengurus ijin itu perlu mengeluarkan uang banyak. Alhamdulillah dengan adanya sosialisasi ini, tentunya terbuka jalan untuk lebih mudah mengurus perizinan sendiri, karena mereka sudah memahami caranya,” urai Kades Nuris Tianto.

Dra. Dyah Rohmatingrum, Apt, saat diwawancarai awak media

Kemudahan pengurusan perizinan BPOM itu juga diungkapkan, Dra. Dyah Rohmatingrum, Apt, Pengawasan Farmasi dan Makanan, Perwakilan LOKA Kediri. Menurutnya, untuk mengurus perizinan di BPOM itu tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis.

“Kalaupun harus mengeluarkan biaya itu hanya untuk uji laboratorium saja. Sedangkan perizinan di BPOM itu tidak dipungut biaya sedikitpun. Jangan percaya dengan isu yang tidak jelas. Monggo kalau ada yang ingin lebih jelasnya, bisa konsultasi langsung di kantor LOKA Kediri,” katanya.

Berita Terkait

Pemkab dan DPRD Lamongan Setujui APBD 2025 dengan Pendapatan Rp 3,26 Triliun
Polsek Tikung Pengamanan dan Pengawalan Logistik Pemilu dari Gudang KPU Lamongan ke PPK Tikung
Plt Bupati Sidoarjo Sidak Jembatan Kedungpeluk, Apresiasi Perbaikan Cepat dan Rencanakan Perbaikan Gladakdowo
BRI Finance Tunjukkan Komitmen Layanan Terbaik di Nasmoco Open House Semarang
Dinas Lingkungan Hidup Madiun Gelar Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Biopori untuk Lingkungan Berkelanjutan
Pj Gubernur Adhy Puji Rekor Distribusi Logistik Pilkada Jatim, Tercepat dan Terbanyak di Indonesia
KPU Jatim Gelar Apel Kesiapan Distribusi Logistik Pilkada 2024 di Sidoarjo
KPU Kabupaten Pasuruan Berangkatkan Logistik Pilkada Serentak 2024

Berita Terkait

Senin, 25 November 2024 - 22:12 WIB

Pemkab dan DPRD Lamongan Setujui APBD 2025 dengan Pendapatan Rp 3,26 Triliun

Senin, 25 November 2024 - 10:26 WIB

Polsek Tikung Pengamanan dan Pengawalan Logistik Pemilu dari Gudang KPU Lamongan ke PPK Tikung

Senin, 25 November 2024 - 08:13 WIB

Plt Bupati Sidoarjo Sidak Jembatan Kedungpeluk, Apresiasi Perbaikan Cepat dan Rencanakan Perbaikan Gladakdowo

Minggu, 24 November 2024 - 15:36 WIB

BRI Finance Tunjukkan Komitmen Layanan Terbaik di Nasmoco Open House Semarang

Minggu, 24 November 2024 - 15:10 WIB

Dinas Lingkungan Hidup Madiun Gelar Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Biopori untuk Lingkungan Berkelanjutan

Berita Terbaru

Politik - Pemerintahan

Pemkab dan DPRD Lamongan Setujui APBD 2025 dengan Pendapatan Rp 3,26 Triliun

Senin, 25 Nov 2024 - 22:12 WIB

Peristiwa

KPU Sidoarjo Rampungkan Pendistribusian Logistik Pilkada 2024

Senin, 25 Nov 2024 - 21:47 WIB