SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendistribusikan 870.000 dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ke 38 kabupaten/kota di Jatim. Penyerahan vaksin secara simbolis dilakukan di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jatim pada Selasa (11/2).
Pendistribusian vaksin ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/31/013/2025 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non-Alam akibat PMK yang diterbitkan pada Januari lalu.
Lima daerah pertama yang menerima vaksin secara simbolis adalah Kabupaten Pamekasan (14.500 dosis), Kabupaten Kediri (28.750 dosis), Kabupaten Bojonegoro (25.250 dosis), Kota Probolinggo (1.600 dosis), dan Kabupaten Pasuruan (18.000 dosis).
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono mengungkapkan bahwa Pemprov Jatim mendapat dukungan vaksin sebanyak 1,7 juta dosis dari Kementerian Pertanian melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dari jumlah tersebut, 520.000 dosis sudah mulai didistribusikan hari ini, disusul tahap kedua sebanyak 350.000 dosis.
“Alhamdulillah, kami mendapat tambahan 1,7 juta dosis vaksin dari Kementan RI. Namun, kebutuhan vaksin di Jatim mencapai 6,6 juta dosis per tahun. Artinya, masih ada kekurangan sekitar 4,4 juta dosis yang harus dipenuhi untuk menekan penyebaran PMK,” kata Adhy.
Karena itu, Adhy mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna penanggulangan wabah PMK. “Kami sudah mendapat laporan bahwa beberapa kabupaten/kota telah mengalokasikan anggaran berdasarkan surat darurat yang kami keluarkan,” tambahnya.
Selain itu, Adhy juga mengajak peternak untuk melakukan vaksinasi mandiri. Ia menegaskan bahwa Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Kementan telah menyediakan vaksin dengan harga terjangkau, sehingga para peternak berbasis perusahaan dan koperasi bisa melakukan vaksinasi secara mandiri.
“Daripada melihat sapi atau kambing yang nilainya tinggi tapi terancam sakit, lebih baik alokasikan sedikit dana untuk vaksinasi,” ujarnya.
Sebagai provinsi dengan populasi sapi potong dan sapi perah terbesar di Indonesia, penanganan di Jatim memiliki dampak nasional. Berdasarkan data Dinas Peternakan Jatim, populasi sapi potong dan perah di provinsi ini mencapai 3,3 juta ekor. Jumlah tersebut menyumbang 62% dari total populasi sapi perah nasional dan 28% dari populasi sapi potong nasional.
“Jika vaksinasi PMK di Jatim tuntas, maka akan berdampak besar bagi provinsi lain yang menerima pasokan ternak dari Jatim,” tegas Adhy.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran akibat Instruksi Presiden (Inpres) No. 1, Adhy memastikan bahwa pengendalian PMK tetap menjadi prioritas utama Pemprov Jatim.
Senada dengan Adhy, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, Dr. Drh. Agung Suganda, menegaskan bahwa bantuan vaksin PMK ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menangani wabah PMK di Indonesia. Dari total 4 juta dosis vaksin PMK yang dialokasikan secara nasional, 1,7 juta diberikan khusus untuk Jatim.
“Kami mengapresiasi langkah Pemprov Jatim yang menetapkan status darurat bencana non-alam akibat PMK. Dengan status ini, Pemprov bisa lebih fleksibel dalam mengakses anggaran untuk pengadaan vaksin,” ujar Agung.
Ketua DPRD Jatim, Dra. M. Musyafak, turut menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemprov dalam menekan wabah PMK. Menurutnya, PMK bukan sekadar masalah kesehatan hewan, tetapi juga berdampak pada perekonomian masyarakat.
“Kami siap mendukung kebijakan Pemprov Jatim dalam menangani PMK, meskipun ada keterbatasan anggaran akibat pemotongan APBD,” tegas Musyafak.
Selain vaksin, Pemprov Jatim juga mendistribusikan berbagai obat-obatan untuk penanganan PMK dan penyakit ikutan lainnya, termasuk 10.000 botol analgesik, 11.000 botol antihistamin, 11.000 botol vitamin ATP, dan 8.500 botol vitamin ADE.
Diharapkan, dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, wabah PMK di Jawa Timur dapat dikendalikan sehingga provinsi ini tetap menjadi lumbung ternak nasional.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
