Jatim Terima Insentif Fiskal Rp 6,2 M dari Wapres Ma’ruf Amin

- Redaksi

Rabu, 18 September 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pj.  Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono,saat menghadiri  Rapat Koordinasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 dan Penyerahan Dana Insentif Fiskal di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, pada Rabu (18/09/2024).

Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono,saat menghadiri Rapat Koordinasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 dan Penyerahan Dana Insentif Fiskal di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, pada Rabu (18/09/2024).

JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh dana insentif fiskal sebesar Rp 6,2 miliar dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin. Penyerahan dana tersebut dilakukan Wapres RI kepada Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam Rapat Koordinasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 dan Penyerahan Dana Insentif Fiskal di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, pada Rabu (18/09/2024).

Pj. Gubernur Adhy menyampaikan bahwa strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur yang berhasil membuat provinsi ini mendapatkan penghargaan insentif fiskal. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat distribusi bantuan kepada masyarakat miskin dan mempercepat pencapaian target zero kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

“Hari ini, kita menerima penghargaan atas penanganan kemiskinan ekstrem di Jatim yang mengalami penurunan signifikan. Kami menargetkan pada tahun 2024 mendekati 0 persen sesuai dengan target nasional. Dengan strategi yang diterapkan, kami yakin bisa mencapainya,” ujar Adhy.

Adhy Karyono menjelaskan bahwa target penurunan kemiskinan ekstrem di Jatim yang terus diupayakan setiap tahun menunjukkan hasil positif. Provinsi Jatim telah berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem sebesar 3,74 persen poin dari tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2024, tingkat kemiskinan ekstrem di Jatim turun dari 4,40 persen pada tahun 2020 menjadi 0,66 persen per Maret 2024.

Ia mengungkapkan beberapa faktor keberhasilan, termasuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Program-program strategis meliputi PKH Plus, ASDP, Biakesmaskin, KANTISTAS, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi seperti Jatim Puspa dan Peti Koin Bermantra.

“Strategi kami meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti PKH Plus, bantuan kesehatan, pendidikan gratis berkualitas, serta program pemberdayaan ekonomi seperti Kredit Sejahtera dan bantuan usaha,” jelas Adhy.

Selain itu, upaya mengurangi kantong-kantong kemiskinan melibatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni, jambanisasi, dan program elektrifikasi. Adhy juga menekankan peran pilar-pilar kesejahteraan sosial dalam membantu masyarakat miskin, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

Wapres Ma’ruf Amin mengingatkan kepada kepala daerah untuk memaksimalkan pemanfaatan dana insentif fiskal guna mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, terutama dalam kegiatan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya memastikan target penerima program menggunakan Data P3KE agar tepat sasaran, dengan fokus pada kelompok masyarakat miskin, lansia, dan penyandang disabilitas.

“Selamat kepada kepala daerah yang telah menunjukkan kinerja baik sehingga berhasil mendapatkan penghargaan dana insentif fiskal tahun ini. Semoga dana ini dapat mendorong kinerja lebih baik dan menjangkau lebih banyak keluarga miskin melalui berbagai program daerah,” ujar Wapres.

Wapres Ma’ruf Amin juga menyebutkan bahwa target penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0% di Indonesia tahun ini semakin realistis, dengan penurunan dari 1,12% pada Maret tahun lalu menjadi 0,83% pada Maret tahun ini. Ia menekankan pentingnya program penanggulangan kemiskinan yang inklusif, sinergis, dan tepat sasaran, serta optimasi penggunaan Data P3KE untuk meningkatkan penyasaran program.

“Ke depan, sistem penyasaran nasional yang terintegrasi perlu dikembangkan agar data dari berbagai kementerian dan lembaga terhubung secara efisien,” tutupnya.

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

DPU CKPP Banyuwangi : Targetkan Rampung Tahun ini Pembangunan Jembatan Karangdoro Terus Dikebut
Calon Bupati Sidoarjo H Subandi Hadiri Doa Bersama di Desa Plumbungan
Pj Gubernur Jatim Adhy Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Blitar Terdampak Kemarau
Pj Gubernur Adhy Salurkan Bansos dan Alat Bantu Disabilitas di Blitar
Jelang Hari Jadi ke-79 Jawa Timur, Pj Gubernur Adhy Karyono Pimpin Ziarah di Makam Bung Karno
Geber Sidoarjo, 15 Ribu ASN Serentak Kerja Bakti Bersihkan Kota
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono Buka Orientasi PPPK Angkatan 101-110
Cabup Nomor 1 Subandi, Merajut Silaturahmi dengan Kiai-Kiai Kampung di Sidoarjo
Jatim Terima Insentif Fiskal Rp 6,2 M dari Wapres Ma'ruf Amin

Berita Terkait

Sabtu, 5 Oktober 2024 - 09:25 WIB

DPU CKPP Banyuwangi : Targetkan Rampung Tahun ini Pembangunan Jembatan Karangdoro Terus Dikebut

Jumat, 4 Oktober 2024 - 16:04 WIB

Pj Gubernur Jatim Adhy Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga Blitar Terdampak Kemarau

Jumat, 4 Oktober 2024 - 15:13 WIB

Pj Gubernur Adhy Salurkan Bansos dan Alat Bantu Disabilitas di Blitar

Jumat, 4 Oktober 2024 - 13:55 WIB

Jelang Hari Jadi ke-79 Jawa Timur, Pj Gubernur Adhy Karyono Pimpin Ziarah di Makam Bung Karno

Jumat, 4 Oktober 2024 - 12:47 WIB

Geber Sidoarjo, 15 Ribu ASN Serentak Kerja Bakti Bersihkan Kota

Berita Terbaru

Kepala BRI Unit Pucuk, Mochamad Afnan Zainuri, saat menyerahkan bantuan program Klasterkuhidupku

Ekonomi

BRI Dorong UMKM Lamongan Maju Lewat Klasterkuhidupku

Sabtu, 5 Okt 2024 - 10:51 WIB