Jerry Massie : 4 Menteri Minta Ijin Presiden Maju Pilpres 2024, Harus Ksatria dan Mundur

Jerry Massie Direktur Political and Public Policy Studies (P3S)

JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Jerry Massie Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), menilai rumor 4 menteri yang sudah meminta izin Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencalonkan diri dalam Pilpres 2024 mendatang patut diapresiasi.

Dengan menunjukan sikap ksatria itu seharusnya dibarengi dengan langkah maju sebagai representasi keinginan luhur untuk menjadi pemimpin bangsa.

Bacaan Lainnya

”Lebih dalam, sikap ksatria yang saya maksud ya harus dibarengi dengan keputusan mundur. Mundur jadi menteri. Fokuskan pada niat luhur itu,” terang Jerry Massie melalui keterangan tertulis, Minggu (17/4/22).

Dengan meninggalkan status menteri, sambung Jerry akan lebih elok dipandang ketimbang bertahan di Kabinet Indonesia Maju.

”Ini menjaga ruh dari kabinet itu, dan membangun citra diri dengan baik. Saya pikir fokus ke pencalonan akan lebih besar ketimbang ngurus rakyat dengan alih-alih jadi menteri,” tandasnya.

Soal penegasan Menko Polhukam, Mahfud MD yang menyebut, hasrat para menteri yang ingin maju di Pilpres mendatang bukanlah perkara haram, bagi Jerry ini sebuah bentuk pembiaran yang efeknya akan membuat kondisi makin runyam.

Kalao tidak mundur, Publik akan bingung membedakan. Apalagi saat sang menteri turun ke tengah-tengah masyarakat.

”Dan ini sebagai menteri atau sebaliknya sebagai kandidat capres. Memang sih, dalam aturan dan konstitusi dibenarkan sebelum ditetapkan oleh KPU. Tapi alangkah baiknya, mengambil keputusan bijak,” sambung Jerry.

Biar tidak ada Dampak lainnya, rakyat dirugikan. Sebab konsentrasi 4 menteri itu akan terbelah. Satu sisi mengurus negara dengan segudang persoalannya, satu sisi berupaya membangun citra.

”Coba dipikir saja. Atau Kementeriannya mau dibuat tim sukses, maka fokuslah pada pemenangan pemilu. Agar publik juga lebih gamblang dalam menilai, dan bebas dalam bergerak,” timpalnya.

Persoalan lain yang muncul, para menteri itu akan dituding menggunakan fasilitas negara. Abdi negara atau ASN yang ada di lingkaran Kementerian akan terkena imbasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.