Jerry Massie, Soroti Anggaran jadi – jadian di ABPD DKI Jakarta

- Redaksi

Rabu, 30 Oktober 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Ketua Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK), Jerry Massie, menyoroti komplikasi timbunan anggaran jadi-jadian di APBD DKI Jakarta.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta, diketahui mengangarkan fulus sebanyak Rp 82,8 miliar untuk membeli Lem Aibon.

Anggaran duit sebanyak itu bernama, Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.

Duit sebanyak itu, bakal dibelikan Lem Aibon untuk 37.500 orang selama 12 bulan. Harga Lem Aibon sebesar Rp184 ribu per buah. Total keseluruhan menjadi Rp 82,8 miliar.

Usai ramai diperbincangkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DKI membantah, Disdik DKI mengklaim hanya menganggarkan untuk keperluan pengadaan peralatan alat tulis kantor (ATK).

Sementara pengadaan Lem Aibon bagi siswa diduga kuat salah ketik.

Apapun dalilnya, fulus sebanyak itu sempat tertera dalam situs resmi apbd.jakarta.go.id dan beredar luas di kalangan masyarakat lewat screen cut atau tangkapan layar.

“Saya menilai ini sebuah pemborosan anggaran. 82 miliar ini angka fantastis. Setidaknya saat laporan usulan PPAS-KUA bisa batalkan oleh DPRD seperti yang dilakukan saat tidak menandatangani dana Rp. 13,1 triliun dana Silpa,” kata Jerry, kepada awak media, Rabu (30/10/2019).

Seharusnya,kata Jerry, DPRD kudu secara detail mengontrol ketat anggaran khususnya APBD. Bila dibiarkan, justru memicu penyalah-gunaan uang semakin “beringas”.

Banyaknya keluhan masyarakat,soal komplikasi APBD DKI.Lalu tinggal dua bulan lagi tahun 2019 bakal berlalu informasi serapan anggaran dari situs resmi publik.bapedadki.net. baru terserap 57,12 persen pada bulan Oktober 2019.

Hal ini menambah pelik persoalan di era pimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Untuk itu seyogyanya, kata Jerry, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) segera turun gunung menyikapi dugaan pemborosan anggaran ini.

“Kan Rp 82 miliar bisa untuk ratusan beasiswa anak kurang mampu. KPK harus turun dan BPK juga jangan biarkan pemborosan anggaran di DKI,” tutupnya.(Red)

Berita Terkait

Bupati Jombang Lantik IDI 2025–2028, Percepatan Stunting Jadi Fokus
Merawat Alam, Merawat Kehidupan, Penghargaan Shodaqoh Oksigen untuk Anggota DPD RI Lia Istifhama dari Gubernur Khofifah
Inovasi Lamongan Diakui di KOVABLIK Jatim 2025
Pasar Murah ke-290, Khofifah Ringankan Beban Warga Lumajang
Khofifah Pastikan Dua Jembatan Senduro Lumajang Rampung Akhir 2025
Pemkot Blitar Saring ASN Bebas Narkoba
Pemkot Semarang Siaga Nataru 2025–2026, Antisipasi Lonjakan 2,5 Juta Orang Pendatang dan Tekan Inflasi
Inovasi Duwe’ Beres Bangkalan Tembus Top 45 Jatim 2025
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 13 Desember 2025 - 21:28 WIB

Bupati Jombang Lantik IDI 2025–2028, Percepatan Stunting Jadi Fokus

Sabtu, 13 Desember 2025 - 16:44 WIB

Merawat Alam, Merawat Kehidupan, Penghargaan Shodaqoh Oksigen untuk Anggota DPD RI Lia Istifhama dari Gubernur Khofifah

Sabtu, 13 Desember 2025 - 16:29 WIB

Inovasi Lamongan Diakui di KOVABLIK Jatim 2025

Sabtu, 13 Desember 2025 - 13:20 WIB

Pasar Murah ke-290, Khofifah Ringankan Beban Warga Lumajang

Sabtu, 13 Desember 2025 - 13:12 WIB

Khofifah Pastikan Dua Jembatan Senduro Lumajang Rampung Akhir 2025

Berita Terbaru

Peristiwa

Sungai Meluap, Sebabkan Banjir di Kendal

Minggu, 14 Des 2025 - 15:04 WIB

Bupati Jombang H. Warsubi secara resmi melantik Pengurus IDI Cabang Jombang periode 2025–2028 di Pendopo Kabupaten Jombang. Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id

Politik - Pemerintahan

Bupati Jombang Lantik IDI 2025–2028, Percepatan Stunting Jadi Fokus

Sabtu, 13 Des 2025 - 21:28 WIB