Ketum Lsm Siti Jenar Bongkar Total Kejanggalan Mega Proyek Di Situbondo

oleh -1.168 views

SITUBONDO,radarangsa.co.id – Diduga kuat telah terjadi salah mengambil kebijakan dan keputusan, Bupati Dadang Wegiarto, SH, didesak untuk segera mengevaluasi proyek gedung wisma daerah di Pasir Putih. Selain terindikasi mark up angaran dalam S2HB2U, lokasi proyek juga sampai hari ini tercatat berasal dari lahan bangunan Aset TNI AD berupa Hotel Mutiara yang dikemas ganti rugi senilai Rp. 175 jutaan.

Trouble Decision Making (TDM) dimaksud diduga kuat bermula ketika dalam proses pelepasan hak kelola dituding salah prosedur dan dari tahun 2003 hingga kini masih polemik. Lahan seluas 2526 M2 dengan bangunan hotel diatasnya seluas 500 M2, masih tercatat dalam dokumen aset TNI AD (Kodam V Brawijaya).

Di daftar aset dan temuan WASRIK Irjen TNI AD Pada bulan april 2006 menyatakan bahwa aset Tanah dan bangunan di Desa Pasir putih Kecamatan Mlandingan yan pasca pemekaran masuk Ke kecamatan Bungatan ini diserahkan oleh Komandan kodim 0823 Situbondo kepada Bupati Situbondo disaksikan dan di tandatangani oleh Ketua Dprd Kala itu Aqiq Zaman. Sekda Sutirdjo Kala itu di tahun 2003.

Padahal Secara The Facto Area trsbt sudah Dalam penguasaan kodam V Brawijaya sejak tahun 1958 dan sampai saat ini pun masih Terdaftar Sebagai aset IKN DEPHAN RI Cq TNI AD Cq kodam V Brawijaya.

Bahwa pelepasan aset tersebut tidak prosedural mengingat harus sepengetahuan Pangdam dan Kasad. Selaku PPBI dan PBI.

Nah, salah dalam mengambil keputusan (TDM) inilah menurut Eko Febrianto, sangat fatal. Betapa tidak, bangunan yang dibangun diatas lahan tidak jelas, sudah pasti bermasalah. “Lahan dan gedung hotel itu milik TNI AD.

Saat ini dibongkar dengan dibangun diatasnya gedung lantai 4 dan belum kelar, Padahal Udah ngabisin Uang APBD yang tidak sedikit pula ” ungkap Ketum LSM Siti Jenar ini.

Lanjut dia, status area Dan Pelepasan yang tidak jelas, kenapa dipaksakan membangun gedung wisma daerah bernama Wisma Rengganis, bahkan anggarannya tidak tanggung tanggung mencapai 15 milyaran lebih. “Dalam tahapan tahapan seperti itulah yang kami curigai terjadi money loundry dan KKN,” tukasnya.

Data yang diterima Tim LSM SITI JENAR, proses peralihan hak pengelolaan itu berlangsung sejak 2003 silam, serta masih ngambang statusnya, karena dalam peralihan, Pangdam V Brawijaya selaku PPBI dan Kasat sebagai PBI belum pernah menyetujui. BAST bernomor 028/755/431. 1/2003 hingga kini dipertanyakan segenap pihak.

Bahkan, isu santer ditengah masyarakat berkembang bahwa dalam lingkup tersebut diduga kuat sarat kongkalikong diluar aturan sebagaimana mestinya. Ada keterangan menyebutkan bahwa setelah Pemda Situbondo mengklim berhak dalam pengelolaan atas hotel Mutiara, namun prusda masih diminta setor bagi hasil ke Kodam. Oleh Para oknum. Menurut Informasi Masyarakat Sekitar Tempat Wisata Pasir putih ini.

“Itu yang kami maksud trouble dalam kebijakan dan mengambil keputusan. Rampungkan dan perjelas dulu status lahan, jangan serta merta alokasikan anggaran puluhan milyar, tapi akan menjadi warisan gak benar bagi kepala daerah berikutnya. Saya minta proyek wisma rengganis di Pasput itu, dicancel dulu pekerjaannya hingga jelas status tanah dan Serah terimanya jelas dan LEGAL menurut UU yang berlaku di Republik ini,” jelas Eko.

Disisi lain, informasi yang diterima Tim Lsm Siti Jenar, berita acara serah terima (BAST) tanah dan bangunan hotel Mutiara melibatkan Bupati Drs. H. Moh. Diaman dan Dody Usodo HGS, SIP, (NRP 29955) yang kala itu berpangkat Letnan Kolonel Infantri (Dandim 0823 Situbondo). Surat BAST itu bernomor 028/755/431.002.1/ 2003.

“Selain dobel hak pengelolaan tanah seluas 2526 M2 dan dibongkarnya aset Kodam V Brawijaya berupa Hotel Mutiara (berdalih ada konpensasi) namun status hukumnya tidak valid, maka LSM Siti Jenar berpendapat bahwa proyek wisma rengganis melanggar hukum.

Itu belum adanya indikasi KKN dan Money Loundry, serta S2HB2U diputuskan oleh Bupati Dadang harganya di UP sedemikian rupa. Semua telah kami laporkan, pihak terkait telah terima tembusannya,” pungkas Eko Febrianto.

Tindak lanjut BPK RI Perwakilan Jawa Timur yang telah Mengklarifikasi laporan Eko Febrianto, kemarin Selasa 6 agustus 2019 di kantor BPK perwakilan Jawa Timur di SURABAYA serta bagaimana langkah KPK dalam kasus dugaan pidana Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan Money Loundry dalam realisasi anggaran proyek wisma daerah di Pasput ini, serta akurasi anggaran senilai 8 milyar lebih ditambah 9 milyar lebih, Padahal Dengan 6 Milyar Fisik macam Gedung Ini pastinya selesai.

Dalil MULTIYEARS pun di dengungkan Sembari berpatokan pada tingginya harga satuan bahan dan jasa Konstruksi yang ditetapkan Oleh Bupati. Tutup Ketua umum Lsm Siti Jenar ini. (HD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *