KEDIRI, RadarBangsa.co.id – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kediri terus menggelar aksi penolakan kenaikkan harga BBM Bersubsidi. Kali ini puluhan kader partai dengan jargon Pelayan Rakyat ini mengadakan flashmob di area Tugu Garuda, Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
Sambil membentangkan spanduk dan poster serta menyanyiakan lagu penolakan kenaikan harga BBM Bersubsidi, mereka juga membagikan flyer kepada pengguna jalan yang sedang melintas atau saat berhenti di traffic light sebelah RSKK (Rumah Sakit Kabupaten Kediri).
Ketua DPD PKS Kabupaten Kediri, Marenda Darwis, dikonfirmasi melalui Anggota DPRD dari PKS, Reni Ramawati mengatakan, flashmob ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dari Partai Keadilan Sejahtera atas kenaikan harga BBM Bersubsidi yang telah diumumkan oleh Presiden Jokowi.
“Kami cukup prihatin dengan kebijakan ini, karena di tengah kondisi masyarakat yang belum pulih dalam perekonomian pasca Pandemi Covid-19, yang tentunya masih perlu dikembalikan lagi, tapi pada kenyataannya hari ini beban masyarakat semakin bertambah,” katanya.
Menurut Anggota DPRD dari Dapil Kabupaten Kediri V yang akrab disapa Mbak Reni ini, dengan kenaikan harga BBM ini dipastikan nantinya akan menaikkan semua harga-harga komoditas lainnya.
“Karena ini sudah rumus, ketika harga BBM naik, maka pasti akan disusul dengan kenaikan harga apa saja yang disebabkan oleh dampak kenaikan biaya transportasi,” ungkap Mbak Reni, Senin, 12 September 2022.
Dengan aksi flashmob ini, lanjut Mbak Reni, PKS berharap pemerintah melihat dan menurunkan harga BBM Bersubsidi, apalagi kenaikan ini dilakukan pada saat harga minyak dunia sedang mengalami penurunan.
“Penolakan ini juga dilakukan oleh teman-teman di parlemen (DPR RI) dan struktural di pusat, dan kami di semua daerah juga sama, juga menolak kenaikan harga BBM Bersubsidi. Inilah cara sederhana kami dalam rangka empati dan kepedulian kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Kediri,” tuturnya.
Mbak Reni juga meminta kepada pemerintah untuk membuat regulasi yang jelas terhadap pengalihan subsidi BBM ke BLT (Bantuan Langsung Tunai), karena selama ini banyak penyaluran bantuan untuk masyarakat yang rancu.
“Penyaluran BLT di beberapa daerah dan desa itu banyak kerancuan, yang menerima hanya menumpuk orang itu-itu saja, sedangkan banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan tetapi malah tidak pernah diberikan,” ulasnya.
Ditambahkan Mbak Reni, apabila subsidi BBM dialihkan menjadi BLT, maka penerimaannya harus lebih fair dan lebih luas lagi, karena untuk masyarakat kurang mampu selama ini sudah mendapatkan BLT dari DD maupun PKH, sehingga BLT subsidi BBM harusnya bisa menyasar yang lain.
“Karena penerima BLT subsidi BBM itu hanya yang memiliki gaji di bawah Rp. 3.5 juta ke bawah, maka harus ada seleksi yang lebih bagus lagi, sehingga tidak sampai tumpang tindih seperti penyaluran BLT lainnya. Jadi tidak hanya Si A dan Si B saja yang mendapatkan berbagai macam BLT, sedangkan warga yang seharusnya berhak lainnya, malah tidak memperoleh. Itulah mirisnya kondisi saat ini,” urainya.
Mbak Reni juga menambahkan, kerancauan penyaluran BLT itu sebenarnya bukan hanya terjadi di tahap desa saja. Bahkan terkadang dari desa sudah didata dengan benar, tetapi nanti di atas berubah lagi dan tidak sesuai yang diajukan desa.
“Maka dari itu perlu ada verifikasi ulang, bukan hanya di tingkat desa saja, tetapi semua harus bahu membahu sampai pemerintah pusat supaya tidak terjadi kerancauan seperti sebelumnya, dan penyaluran BLT ke depan bisa lebih tepat sasaran,” imbuhnya.
Sementara itu, dalam kegiatan flashmob ini juga dibacakan pernyataan sikap dari DPD PKS Kabupaten Kediri, penolakan kenaikan harga BBM Bersubsidi, yakni sehubungan dengan dinaikkannya harga BBM Bersubsidi oleh Pemerintah RI pada tanggal 03 September 2022, yaitu BBM Jenis Pertalite dari harga Rp. 7.650 menjadi Rp. 10.000, BBM Solar dari Rp. 5.150 menjadi Rp. 6.800.
Maka pada hari ini, Senin, tanggal 12 September 2022, kami DPD PKS Kabupaten Kediri menyatakan sikap, Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi tersebut dengan alasan :
1. Akan semakin membebani rakyat yang baru mengalami masa Pandemi Covid-19 dan masih dalam masa pemulihan.
2. Harga-harga bahan pokok akan semakin meroket, dimana itu adalah kebutuhan dasar hidup rakyat.
3. Akan banyak sektor terdampak dari kebijakan ini, terutama sektor ekonomi mikro dan transportasi. Akan banyak UMKM terpuruk karena tingginya biaya produksi yang tidak seimbang dengan harga jual.
4. Sektor pertanian yang menjadi usaha mayoritas penduduk Kabupaten Kediri juga akan sangat terdampak dengan semakin mahal dan sulitnya mendapatkan pupuk terutama pupuk subsidi dimana sebelumnya juga sudah sangat sulit didapatkan.
5. Akan semakin meningkatkan jumlah pengangguran dan rakyat miskin. Dimana kalau diruntut sesuai UUD 1945 itu akan menjadi beban berat negara juga.
6. Masih bisa dicarikan solusi lain daripada harus menaikkan harga BBM bersubsidi yang merupakan kebutuhan primer dan sangat diperlukan semua kalangan.
Seusai membacakan pernyataan sikap, para Kader PKS menyanyikan Lagi Indonesia Raya, kemudian mengucapkan terima kasih kepada aparat kepolisian yang telah mengawal dan membantu keamanan kegiatan tersebut, selanjutnya mereka bersalaman bersama dan membubarkan diri secara tertib.
